Post

Undang-undang (UU) tentang Tenaga Kesehatan



DETAIL PERATURAN

Jenis
Undang-undang (UU)
Entitas
Pemerintah Pusat
Nomor
36
Tahun
2014
Judul
Undang-undang (UU) tentang Tenaga Kesehatan
Ditetapkan Tanggal
17 Oktober 2014
Diundangkan Tanggal
17 Oktober 2014
Berlaku Tanggal
17 Oktober 2014
Sumber
LN.2014/No. 298, TLN No. 5607, LL SETNEG: 53 HLM


 

POINTERS UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG TENAGA KESEHATAN

 

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:

a.       Tenaga Kesehatan; dan

b.      Asisten Tenaga Kesehatan

 

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

a.       tenaga medis;

b.      tenaga psikologi klinis;

c.       tenaga keperawatan;

d.      tenaga kebidanan;

e.       tenaga kefarmasian;

f.       tenaga kesehatan masyarakat;

g.      tenaga kesehatan lingkungan;

h.      tenaga gizi;

i.        tenaga keterapian fisik;

j.        tenaga keteknisian medis;

k.      tenaga teknik biomedika;

l.        tenaga kesehatan tradisional; dan

m.    tenaga kesehatan lain.

 

Hak Tenaga Kesehatan :

1.      memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;

2.      memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;

3.      menerima imbalan jasa;

4.      memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai- nilai agama;

5.      mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;

6.      menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

7.      memperoleh hak lain sesuai

8.      ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

Kewajiban Tenaga Kesehatan :

1.      memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

2.      memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

3.      menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

4.      membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;

5.      merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai;

6.      Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

 

Penyelesaiaan Perselisihan :

1.      Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

2.      Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

3.      Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

Sanksi administratif :

1.      Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (I), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif;

2.      Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat l2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administratif;

3.      Sanksi administratif dapat berupa:

a.    teguran lisan;

b.    peringatan tertulis;

c.    denda adminstratif; dan/atau

d.   pencabutan izin.

4.      Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Ketentuan Pidana :

1.      Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

2.      Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;

3.      Jika kelalaian berat tersebut mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

4.      Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5.      Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktisi tarrpa memiliki izin dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah);

6.      Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan anpa memiliki SIP dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


download uu :

https://drive.google.com/open?id=1JVsOR7UQfyTJYy8H-wKKfO3rC0jSTbFC


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.