Post

Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit

DETAIL PERATURAN

POINTERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG RUMAH SAKIT

 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :

1.      menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;

2.      menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

3.      membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;

4.      memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;

5.      memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6.      menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;

7.      menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

8.      menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;

9.      menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan;

10.  mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

Hak Pasien :

a.       memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

b.      memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;

c.       memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

d.      memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

e.       memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

f.       mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

g.      memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

h.      meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;

i.        mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

j.        mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

k.      memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

l.        didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

m.    menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;

n.      memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;

o.      mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

p.      menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

q.      menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

r.        mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangunan rumah sakit setidaknya terdiri dari :

a.       rawat jalan;

b.      ruang rawat inap;

c.       ruang gawat darurat;

d.      ruang operasi;

e.       ruang tenaga kesehatan;

f.       ruang radiologi;

g.      ruang laboratorium;

h.      ruang sterilisasi;

i.        ruang farmasi;

j.        ruang pendidikan dan latihan;

k.      ruang kantor dan administrasi;

l.        ruang ibadah, ruang tunggu;

m.    ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;

n.      ruang menyusui;

o.      ruang mekanik;

p.      ruang dapur;

q.      laundry;

r.        kamar jenazah;

s.       taman;

t.        pengolahan sampah; dan

u.      pelataran parkir yang mencukupi.

Prasarana rumah sakit meliputi :

a.       instalasi air;

b.      instalasi mekanikal dan elektrikal;

c.       instalasi gas medik;

d.      instalasi uap;

e.       instalasi pengelolaan limbah;

f.       pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

g.      petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;

h.      instalasi tata udara;

i.        sistem informasi dan komunikasi; dan

j.        ambulan.

Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika:

a.       habis masa berlakunya;

b.      tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;

c.       terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau

d.      atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

Ketentuan Pidana :

1.      Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah). 

2.      Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

3.      Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a.       pencabutan izin usaha; dan/atau

b.      pencabutan status badan hukum.

DOWNLOAD UU:

https://drive.google.com/open?id=18HIhQPgxEoIH8RhW3q7MNqn88a-LhmdY