Post

Undang-undang (UU) tentang Praktik Kedokteran



DETAIL PERATURAN

Jenis
Undang-undang (UU)
Entitas
Pemerintah Pusat
Nomor
29
Tahun
2004
Judul
Undang-undang (UU) tentang Praktik Kedokteran
Ditetapkan Tanggal
06 Oktober 2004
Diundangkan Tanggal
06 Oktober 2004
Berlaku Tanggal
06 Oktober 2005
Sumber
LN. 2004/ No.116, TLN NO. 4431, LL SETNEG : 42 HLM


POINTER UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

 

Hak Dokter :

1.      memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

2.      memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

3.      memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;

4.      menerima imbalan jasa.

Kewajiban Dokter :

1.      memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

2.      merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

3.      merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

4.      melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

5.      menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Hak pasien :

1.      mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

2.      meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

3.      mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

4.      menolak tindakan medis;

5.      mendapatkan isi rekam medis.

Kewajiban pasien :

1.      memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

2.      mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

3.      mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;

4.      memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Ketentuan Pidana :

a.     Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b.      Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c.     Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d.      Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktisi kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

e.      Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

f.       Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

g.      Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

1.      dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

2.      dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau

3.      dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

h.      Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

i.        Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.


DOWNLOAD UU:

https://drive.google.com/open?id=15JZKGE46XTSJnZKZ4QMMPf3kze4XOS8M


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.