Post

Undang-undang (UU) tentang Kesehatan



DETAIL PERATURAN

Jenis
Undang-undang (UU)
Entitas
Pemerintah Pusat
Nomor
36
Tahun
2009
Judul
Undang-undang (UU) tentang Kesehatan
Ditetapkan Tanggal
13 Oktober 2009
Diundangkan Tanggal
13 Oktober 2009
Berlaku Tanggal
13 Oktober 2009
Sumber
LN. 2009/ No. 144 , TLN NO. 5063, LL SETNEG : 77 HLM


POINTERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 36 TAHUN 2009

 TENTANG KESEHATAN

 

Hak Setiap orang :

a.      Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan

b.      Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

c.      Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

d.     Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

e.      Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

f.       Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

 

Kewajiban :

a.      Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

b.      Kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

c.      Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

d.      Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatanyang setinggi-tingginya.

e.      Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya

f.       Setiap orang berkewajiban turut serta dalam programjaminan kesehatan sosial.

g.      Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud diatas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Tanggungjawab Pemerintah :

a.       Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

b.      Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas dikhususkan pada pelayanan publik.

c.       Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

d.      Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

e.       Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

f.       Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

g.      Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

h.      Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

i.        Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan melalui kegiatan :

a.       pelayanan kesehatan;

b.      pelayanan kesehatan tradisional;

c.       peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;

d.      penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

e.       kesehatan reproduksi;

f.       keluarga berencana;

g.      kesehatan sekolah;

h.      kesehatan olahraga;

i.        pelayanan kesehatan pada bencana;

j.        pelayanan darah;

k.      kesehatan gigi dan mulut;

l.        penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;

m.    kesehatan matra;

n.      pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

o.      pengamanan makanan dan minuman;

p.      pengamanan zat adiktif; dan/atau

q.      bedah mayat.

 

Perindungan Pasien :

a.      Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

b.     Hak menerima atau menolak tidak berlaku pada:

       - penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang  lebih luas; 

              - keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau

              - gangguan mental berat.

c.      Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

d.      Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal:

       - perintah undang-undang;

       - perintah pengadilan;

      - izin yang bersangkutan;

      - kepentingan masyarakat; atau

      - kepentingan orang tersebut

e.       Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggarakesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

f.       Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

g.      Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Ketentuan Pidana :

a.       Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yangdalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah.

b.      Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).

c.       Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat ataukematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d.      Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

e.       Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

f.       Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

g.      Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

h.      Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

i.        Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

j.        Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

k.      Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

l.        Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

m.    Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

n.      alam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dandenda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

o.      Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a.    pencabutan izin usaha; dan/atau

b.    pencabutan status badan hukum.


download uu:
https://drive.google.com/open?id=11kR06DKhxPCgdWIEUdozSTHwskotfIeq


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.