Post

SIKAP POLITIK KONGRES V PDI PERJUANGAN



SIKAP POLITIK

KONGRES V PDI PERJUANGAN

“Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya,

Mewujudkan PDI Perjuangan Sebagai Partai Pelopor”

 

Dalam Kongres ke V, PDI Perjuangan menegaskan Sikap Umum yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Sikap Umum pada Kongres IV, sebagai berikut:

1. PDI Perjuangan menegaskan akan terus solid bergerak bersama Rakyat memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakankebijakan politik dan program-program kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang telah terpilih untuk ke dua kalinya agar tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi, Pancasila 1 Juni 1945, berpijak pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan memilih jalan Trisakti yang terwujud secara nyata menjiwai Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

2.  PDI Perjuangan solid bergerak bersama Rakyat menegaskan jalan Trisakti sebagai satu-satunya pilihan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

3.  PDI Perjuangan solid bergerak bersama Rakyat terus mengobarkan jiwa bangsa yang bermartabat, bergotong-royong dan berkeadilan sosial, serta mewujudkan kehidupan politik yang menjamin kedaulatan politik Rakyat.

4.     PDI Perjuangan solid bergerak bersama Rakyat secara serius mencermati ancaman konflik dan perpecahan bangsa yang dipicu oleh gerakan radikalisme, terorisme, penyeragaman tafsir dan klaim kebenaran tunggal serta pemaksaan kehendak oleh segelintir kelompok masyarakat yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. PDI Perjuangan mendesak Pemerintah untuk segera melakukan langkahlangkah konstitusional secara terencana, terukur dan sistematis untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempertahankan NKRI di atas pondasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

5.  PDI Perjuangan solid bergerak bersama Rakyat mewujudkan berdikari dalam bidang ekonomi dan keberpihakannya pada Rakyat Marhaen sebagai kekuatan produksi nasional yang menopang berjalannya sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi gotong-royong yang berlandaskan ideologi Pancasila guna melakukan koreksi terhadap berjalannya sistem ekonomi neo-liberal.

6.  PDI Perjuangan solid bergerak bersama Rakyat untuk mewujudkan kepribadian dalam kebudayaan nasional melalui jalan machtvorming kebudayaan yang aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan.

7.  PDI Perjuangan solid bergerak bersama Rakyat melawan kemiskinan dan ketimpangan struktural dan mencegah berbagai bentuk penghisapan guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara Indonesia.

8.  PDI Perjuangan solid bergerak bersama Rakyat membangun manusia Indonesia unggul, produktif, berdaya saing dan mandiri, yang berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia.

 

PENJELASAN SIKAP POLITIK

 

1.      BERDAULAT DI BIDANG POLITIK

a.  Negara wajib memantapkan Politik Hukum nasional untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dengan menjadikan norma dasar (grundnorm) Pancasila sebagai parameter pembentukan Peraturan Perundangundangan.

b.  Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

2.      NEGARA YANG BERDAULAT DAN KUAT UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN

c.   Negara wajib membentuk sistem pertahanan nasional yang kuat dalam menghadapi ancaman infiltrasi paham, ideologi, kekuatan global sehingga keamanan nasional, ketenangan Rakyat dan keutuhan Negara dapat terukur dan terwujud, serta membangun sistem keamanan nasional yang mampu mengatur kerjasama semua kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan nasional yang bersifat luar biasa seperti serangan terorisme, kerusuhan, dan bencana alam.

d.   Negara wajib mempertahankan institusi Kepolisian yang bersifat nasional dan langsung berada di bawah Presiden dalam menyelenggarakan keamanan dalam negeri, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani hak-hak masyarakat.

e.   Negara wajib membangun sistem kamnas yang mampu mengatur kerjasama semua kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan nasional yang bersifat luar biasa seperti serangan terorisme, kerusuhan masal, bencana alam, dan sebagainya.

f.   Negara wajib mengembangkan sistem pengolahan data dan informasi pertahanan negara berbasis pertahanan siber. Negara harus segera membentuk Badan Siber Nasional (BSN). Dalam rangka terwujudnya pengelolaan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi dengan siber nasional dan internasional.

g.   Negara wajib menjalankan Politik Luar Negeri Indonesia "Bebas-Aktif" yang terintegrasi dengan cita-cita negara Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan regional dan global

h.    Negara wajib menjalankan Politik Luar Negeri Indonesia yang terintegrasi dengan bidang ekonomi dan pertahanan sehingga nilai maksimal dapat memberikan dampak yang sangat menguntungkan Indonesia dalam menciptakan "global value chain". Kebijakan POLUGRI ini harus dapat mengikat semua kepentingan Nasional untuk dijadikan sebagai portofolio dalam melahirkan perjanjian perjanjian internasional yang lebih menguntungkan Indonesia.

i.    Negara wajib menjalankan Politik Luar Negeri Indonesia yang dapat menjadi jembatan dalam mengembangkan konsep Industri 4.0 sehingga Indonesia dapat menjadi juara di beberapa bidang pengembangan teknologi berbasis industri 4.0, tekhnologi komunikasi 5.0 dan juga menjadi jalan masuk yang memudahkan para pengusaha start-up milenial untuk mengembangkan ide-ide usaha yang akan dibentuk maupun ekspansi.

j.      Negara wajib mengupayakan profesionalisme POLRI sebagai alat negara di bawah kendali presiden yang bersifat nasional dan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat.

3.      PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

a.  Negara wajib mendukung pemberantasan tindakan kriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja, dan objek transaksi dalam masalah kejahatan perdagangan manusia (human trafficking), baik di dalam negeri maupun lintas negara.

b. Negara wajib membangun kapasitas intelijen negara yang memadai dan kerjasama internasional dalam bidang intelijen yang lebih intensif untuk menghadapi ancaman dan kejahatan trans-nasional, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan terorisme.

c.   Intelijen Negara, guna memperkuat fungsi intelijen dan membentuk intelijen profesional dalam suatu tatanan negara demokratik yang sekaligus bisa menjawab tantangan tantangan kejahatan trans-nasional

d.     Penyelenggara Negara dan lembaga publik harus menjamin Keterbukaan Informasi Publik, dengan menyediakan perangkat infrastruktur yang memadai. Hak publik untuk mengakses informasi sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik harus makin diperkuat

4.      BERDIKARI DALAM EKONOMI

a.     Negara wajib mengelola keuangan negara untuk pemenuhan hak-hak dasar Rakyat, dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja publik lebih besar daripada belanja aparatur.

b.     Negara wajib melakukan transformasi ekonomi yang berdasar pada usaha bersama dan asas kekeluargaan, yang menjamin rakyat terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, mendorong akses dan kepemilikan rakyat terhadap permodalan, informasi dan pasar, menggalakkan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mendorong kemitraan dengan semangat gotongroyong antara Koperasi dan UMKM dengan usaha yang lebih besar (BUMN dan BUMS).

c.       Mendesak Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang dan pembiayaan luar negeri untuk pembangunan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan investasi dan ekspansi modal dalam negeri, memperkuat kebijakan untuk menarik kembali dana milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri (repatriasi modal); memperkuat pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan dan intensifikasi perpajakan yang lebih baik melalui penerapan sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak; dan mendorong peningkatan pemanfaatan produksi dalam negeri, termasuk produksi UMKM dan Koperasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

d.  Dalam rangka mendorong produktivitas Rakyat agar dapat berpartisipasi penuh dalam mencapai keberdikarian di bidang ekonomi, maka pemerintah harus mewajibkan skema kredit perbankan bagi usaha-usaha produktif Rakyat sebesar 30% untuk Koperasi dan UMKM.

e.    Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemihakan, percepatan serta cara-cara inovatif dalam membangun wilayah-wilayah yang masih tertinggal, dimulai dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimum di masing-masing daerah tersebut.

f.     Mendesak Pemerintah memprioritaskan program untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan petani atas tanah, air, benih dan pupuk. Pemerintah harus meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta mencegah terjadinya konversi lahan pertanian yang berlebihan.

g.   Pemerintah menjalankan politik harga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan pangan. Pemerintah wajib melakukan pengendalian harga terhadap barang-barang pokok dalam negeri didasarkan kepada keseimbangan daya beli masyarakat dan kesejahteraan produsen termasuk petani, serta melakukan upayaupaya penegakan hukum terhadap mafia pangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor, terutama yang mampu dihasilkan di dalam negeri (seperti beras, gula, garam, minyak nabati, buah, sayuran, ikan dan daging).

h.  Negara wajib menguasai dan pengelola aset (cabang produksi) strategis bangsa seperti diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 melalui penguatan peran Pertamina, PLN, Antam, PT PGN, dan BUMN strategis lainnya dalam memobilisasi sumber daya domestik (modal, teknologi, keahlian, dan lahan) yang cukup tersedia.

i.   Negara wajib memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, kelautan, pariwisata dan industri kreatif termasuk pengembangan sektor informal sebagai basis ekonomi kerakyatan. Untuk itu seluruh kebijakan di sektor keuangan, permodalan, perdagangan, pendidikan dan pelatihan, riset dan teknologi serta informasi diarahkan untuk menunjang pembangunan sektor-sektor tersebut diatas.

j.     Negara wajib memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara, sesuai perintah UU SJSN dan UU BPJS, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

k.   Negara wajib menjamin kelestarian lingkungan dengan memastikan pembangunan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung serta baku mutu lingkungan hidup, serta memenuhi komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim dengan mencegah degradasi hutan, restorasi lahan gambut dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

l.  Negara wajib menjadi pelopor gerakan Revolusi Mental dan menjadikannya sebagai “Gerakan Hidup Baru” melalui perubahan cara berfikir, cara kerja, dan cara berperilaku yang memperkuat kedaulatan, meningkatkan kemandirian dan meneguhkan kepribadian dalam kebudayaan nasional, serta menjadi pelopor dan pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat agar berorientasi pada kemajuan dan pengayaan keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.

m.   Negara wajib mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 untuk meningkatkan kualitas pendidikan keilmuan dan karakter yang dilandaskan kepada nilai-nilai Pancasila.

n. Negara wajib memfasilitasi Perguruan Tinggi sebagai pusat keunggulan (centre of excellence) di setiap wilayah dengan mengembangkan potensi lokal dan kekhasan budaya, inovasi sains dan teknologi untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat.

o.  Negara wajib menjaga persatuan nasional yang dibangun atas dasar keanekaragaman ekspresi kebudayaaan nasional dan diperkaya oleh interaksi inklusif antarbudaya yang ada di Indonesia, serta mengintensifkan interaksi dan gotong-royong antarkelompok budaya di masyarakat agar menghadirkan pengalaman konkrit atas keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.

p.      Melakukan penguatan advokasi, preventif, promotif dan langkah aksi nyata untuk menekan gizi buruk dan gizi kurang pada balita serta menekan status gizi pendek (stunting), proporsi berat badan lebih balita maupun obesitas pada masyarakat dewasa, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi secara lengkap dengan melibatkan tokoh masyarakat (termasuk agama) dan institusi pendidikan.

q.   Melakukan pencegahan, penanganan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku peredaran narkotika tanpa pandang bulu, pencegahan terhadap HIV-AIDS, penanganan dan perlindungan terhadap Orang Dengan HIV-AIDS serta melakukan pemerataan sosialisasi terapi ARV (terapi bagi ODHA).

r.  Negara wajib mengembangkan sistem pemilu dan kepartaian yang sejalan dengan terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Oleh karena itu upaya menciptakan sistem pemilu dan kepartaian yang sederhana melalui pengaturan secara demokratik, efisien, dan efektif mutlak diperlukan.

s.   Negara wajib memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya, serta mendorong hasil penelitian dan inovasi oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan Hak Paten dengan prosedur yang mudah, cepat dan murah.


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.