Post

PERDA TENAGA KESEHATAN



DETAIL PERATURAN

Jenis
Peraturan Daerah (PERDA)
Entitas
Provinsi Jawa Timur
Nomor
7
Tahun
2014
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TENAGA KESEHATAN
Ditetapkan Tanggal
25 Juli 2014
Diundangkan Tanggal
11 Agustus 2014
Berlaku Tanggal


Sumber
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7


POIN-POIN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG TENAGA KESEHATAN

 

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki izin yang meliputi:

a. SIK (Surat Izin Kerja)

b. SIP (Surat Izin Praktek)

 

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

a.       memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi

b.      memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya

c.       menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan

d.      memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama

e.       mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya

f.       memperoleh penghargaan atas prestasi kerja

g.      atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya wajib:

a.       memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan

b.      memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan

c.       menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan

d.      membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan

e.       merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai

f.       melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Setiap tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi. berupa:

a.       teguran tertulis;

b.      paksaan pemerintahan

c.       denda administrasi;dan/atau

d.      pencabutan izin.

e.       Sanksi administrasi yang dikenakan kepada tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Ketentuan pidana:

a.    Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b.    Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), atau tanpa memiliki SIK/SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c.    Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelayanan kesehatan dengan tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi dibidang pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


DOWNLOAD PERDA:

https://drive.google.com/open?id=1RGZtdimMBiamBZSW2R6gac0I93zk2bp3


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.