Post

PERDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2032



DETAIL PERATURAN

Jenis
Peraturan Daerah (PERDA)
Entitas
Provinsi Jawa Timur
Nomor
6
Tahun
2017
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032
Ditetapkan Tanggal
25 September 2017
Diundangkan Tanggal
26 September 2017
Berlaku Tanggal
26 September 2017


Sumber
LD Provinsi Jawa Timur No 5 Seri D


POIN-POIN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017– 2032

 

Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan:

a.     dengan mendasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan;

b.     dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;

c.      dengan mengelola kepariwisataan yang baik;

d.     secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan

e.     dengan mendorong kerjasama Pemerintah Provinsi dan swasta.

 

Arah kebijakan pembangunan DPP dan KSPP meliputi:

a.      perencanaan pembangunan DPP dan KSPP;

b.      penegakan regulasi pembangunan DPP dan KSPP; dan

c.      pengendalian implementasi pembangunan DPP dan KSPP.

 

Arah kebijakan pembangunan DTWP meliputi:

a.      perintisan pengembangan DTWP dalam rangka mendorong pertumbuhan DPP dan pengembangan daerah;

b.      pembangunan DTWP untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

c.      pemantapan DTWP untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

d.      revitalisasi DTWP dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPP.

 

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi:

a.      pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan  fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP;

b.      peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP; dan

c.      pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi DPP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

 

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

a.      pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;

b.     peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya local melalui pengembangan bidang usaha pariwisata;

c.      perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan;

d.      penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

e.      perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;

f.      peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;

g.     peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat;

h.     peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

 

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

a.      peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.     peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;

c.      peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

 

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi:

a.      penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di dalam negeri;

b.      penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di luar negeri; dan

c.       pengembangan media komunikasi pemasaran.

 

Arah kebijakan organisasi kepariwisataan meliputi:

a.     penataan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.     pemantapan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;

c.      pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;

d.     pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan

e.      pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

 

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata meliputi peningkatan:

a.      kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

b.      kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

 

Arah kebijakan penelitian bidang pariwisata meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

a.       Destinasi Pariwisata;

b.      Pemasaran Pariwisata;

c.       Industri Pariwisata; dan

d.      Kelembagaan Kepariwisataan.

 

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan:

a.       Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

b.      Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi; dan

c.       Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.


DOWNLOAD PERDA:

https://drive.google.com/open?id=1R3GwK6Ghs7X_vL7zo2QSlsv2hE-1ubkx


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.