Post

PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NO. 13 TH. 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH



DETAIL PERATURAN

Jenis
PERATURAN DAERAH 
Entitas
JAWA TIMUR
Nomor
13
Tahun
2018
Judul
PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NO. 13 TH. 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH


Pembentukan PERDA dilaksanakan melalui tahapan:

a.       perencanaan;

b.      penyusunan;

c.       pembahasan;

d.      penyelarasan akhir;

e.       fasilitasi dan evaluasi;

f.       penetapan atau pengesahan;

g.      pengundangan; dan

h.      penyebarluasan

Alurnya :

1.      Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propemperda

2.      Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi

3.      Rancangan Perda wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:

a.       latar belakang dan tujuan penyusunan;

b.      sasaran yang ingin diwujudkan;

c.       pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan

d.      jangkauan dan arah pengaturan.

4.      Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

5.      Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum berdasarkan kriteria:

  • a.     perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  • b.    rencana pembangunan daerah;
  • c.     penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  • d.    aspirasi masyarakat daerah

6.      Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD

7.      Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.

8.      Dalam hal Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda, Biro Hukum menolak usulan Perangkat Daerah.

9.      Hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

10.  Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda.

11.  Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD disepakati menjadi rancangan Propemperda.

12.  Rancangan Propemperda dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan masukan substantif secara tertulis.

13.  Dalam hal masukan substantif menyatakan bahwa suatu judul rancangan Perda tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah, Bapemperda menyampaikan masukan substantif tersebut kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dan Biro Hukum menyampaikannya kepada Perangkat Daerah pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.

14.  Judul rancangan Perda yang dinyatakan tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah dikeluarkan dari Propemperda.

15.  Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda yang telah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.

16.  DPRD dan Pemerintah Provinsi melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.

17.  Rancangan Perda wajib disertai Naskah Akademik atau dengan penjelasan/keterangan.

18.  Penjelasan/keterangan dalam hal rancangan Perda mengenai:

a.       APBD;

b.      Pencabutan Perda; atau

c.       Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi

19.  Penjelasan atau keterangan memuat:

a.       pokok pikiran; dan

b.      materi muatan yang diatur.

20.  Biro Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.

21.  Penyelarasan dapat dilaksanakan dalam Rapat Penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan

22.  Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan beranggotakan:

a.    Gubernur;

b.    Sekretaris Daerah;

c.    Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda;

d.   Biro Hukum;

e.    Perangkat Daerah terkait; dan

f.     perancang peraturan perundang-undangan.

23.  Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

24.  Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda kepada Kepala Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

25.  Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur.

26.  Gubernur menyampaikan rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan

27.  Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dengan pengusul.

28.  Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul harus diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Pengusul/Perwakilan Pengusul/Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.

29.  Rancangan Perda yang telah diparaf  disampaikan kepada Pimpinan DPRD

30.  Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.

31.  Rapat paripurna internal DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:

  • a.     persetujuan;
  • b.    persetujuan dengan pengubahan; atau
  • c.     penolakan

32.  Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu  Pembicaraan tingkat I meliputi:

Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:

a.    penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

b.    pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan

c.    tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.

 

Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

  • a.     penjelasan pimpinan pembahas rancangan Perda dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  • b.    pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
  • c.     tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.

33.  Pembicaraan tingkat II merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:

a.    penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan

b.    permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;

c.    pendapat akhir Gubernur

34.  Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka Pimpinan DPRD dan Gubernur menandatangani persetujuan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama.

35.  Kemudian dilakukan penyelarasan akhir, Penyelarasan akhir dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.

36.  Hasil penyelarasan akhir diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Biro Hukum pada setiap halaman

37.  Rancangan Perda yang telah melalui tahapan penyelarasan akhir disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pimpinan DPRD untuk mendapatkan fasilitasi.

38.  Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Perda, Menteri Dalam Negeri tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda tersebut dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.

39.  Apabila hasil fasilitasi berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, maka Bapemperda bersama Biro Hukum melakukan tindak lanjut guna penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri.

40.  Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta telah diberikan noreg, Gubernur menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.

41.  Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan.

42.  Terhadap hasil penyempurnaan, Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

43.  Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.

44.  Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama

45.  Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg.

46.  Rancangan Perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

47.  Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

48.  Sekretaris Daerah mengundangkan Perda dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.

49.  Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.

50.  Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda yang disimpan oleh DPRD, Sekretaris Daerah, Biro Hukum berupa minute dan Perangkat Daerah pengusul.

51.  Lalu dilakukan penyebarluasan, Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan setelah menjadi Produk Hukum Daerah.

52.  Penyebarluasan dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan


DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1thqHdSM8YCyFp0LmVyU-l4mQYHmSaeH_


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.