Post

PERDA PERLINDUNGAN HIV DAN AIDS



DETAIL PERATURAN

Jenis
Peraturan Daerah (PERDA)
Entitas
Provinsi Jawa Timur
Nomor
12
Tahun
2018
Judul
Perlindungan HIV dan AIDS
Ditetapkan Tanggal

Diundangkan Tanggal

Berlaku Tanggal


Sumber
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 12


POIN-POIN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG PERLINDUNGAN HIV DAN AIDS

 

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual meliputi:

a.     tidak melakukan hubungan seksual (Abstinensia)

b.     setia dengan pasangan (Be Faithful)

c.      menggunakan kondom secara konsisten (Condom use)

d.     menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (No Drug)

e.      meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (Education) dan

f.       melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi

 

Dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS, Pemerintah Provinsi menyediakan sarana prasarana yang meliputi:

a.      skrining HIV pada semua darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan

b.      layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik

c.       layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya

d.      layanan tes HIV dan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) dengan kualitas sesuai dengan  peraturan

e.      surveilans IMS, HIV, dan perilaku

b.      pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus- kasus HIV dan AIDS

c.       pendukung pencegahan lainnya

 

Pengobatan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara pengobatan terapeutik, profilaksis dan penunjang:

1.     Pengobatan terapeutik meliputi pemberian obat anti retroviral, pengobatan IMS, dan pengobatan infeksi oportunitis

2.     Pengobatan profilaksis meliputi pemberian obat anti retroviral pasca pajanan dan antibiotika untuk terapi dan profilaksis

3.     Pengobatan penunjang meliputi pengobatan suportif dan adjuvant serta perbaikan gizi.

 

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi meliputi:

a.      melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS

b.      menetapkan situasi efidemik HIV tingkat provinsi

c.       menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi

d.      menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kemampuan

 

Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga dengan cara:

a.     memberikan jaminan kesehatan

b.    menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat

c.     menyelenggarakan program-program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga

d.     mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA

 

Pelaku usaha dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif. berupa:

a.       teguran tertulis;

b.      penghentian sementara kegiatan;

c.       penghentian tetap kegiatan; dan/atau

d.   denda administratif.


DOWNLOAD PERDA:

https://drive.google.com/open?id=16C55qsCI2XwHcLs73dVUgoGjh0XQHPnB


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.