Post

PERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



DETAIL PERATURAN

Jenis
Peraturan Daerah (PERDA)
Entitas
Provinsi Jawa Timur
Nomor
11
Tahun
2017
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Ditetapkan Tanggal
29 Desember 2017
Diundangkan Tanggal
29 Desember 2017
Berlaku Tanggal
29 Desember 2017


Sumber
LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D


POIN-POIN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

 

Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh:

1.      Pendidikan yang bermutu

2.  Pendidikan Khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial

3.    Pendidikan Layanan Khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi

4.   Pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta keterampilan khusus

5.      Kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat

6.      Pendidikan Keagamaan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu

7.      Jam belajar khusus di rumah (home schooling)

 

Pemerintah Provinsi wajib:

1.     Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Peserta Didik tanpa diskriminasi

2.   menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun

3.      memberikan Pedidikan paling rendah setingkat Pendidikan Menengah, dan

4. menyelenggarakan Pendidikan di Daerah tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif kabupaten/kota

 

Struktur kurikulum wajib memuat:

1.      pendidikan agama

2.      pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

3.      bahasa

4.      matematika

5.      ilmu pengetahuan alam

6.      ilmu pengetahuan sosial

7.      seni dan budaya

8.      pendidikan jasmani dan olahraga

9.      keterampilan/kejuruan, dan

10.  muatan lokal

 

Rintisan wajib belajar 15 (Lima Belas) tahun :

1.  Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, Pemerintah Provinsi merintis program wajib belajar 15 (lima belas) tahun

2.   Untuk menyelenggarakan rintisan wajib belajar 15 (lima belas) tahun Pemerintah Provinsi menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Daerah.

3.    Rintisan program wajib belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

 

Perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan:

1.  Perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan, diskriminatif dan/atau intimidasi dari pihak Peserta Didik, orang tua/wali murid, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

2.      Perlindungan profesi meliputi perlindungan terhadap:

a.      pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

b.      pemberian imbalan yang tidak wajar

c.      pembatasan dalam penyampaian pandangan

d.      pelecehan terhadap profesi dan/atau

e.    pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas

3.   Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain

4.      Perlindungan kekayaan intelektual meliputi:

a.   hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah

b.   hak cipta atas hasil penelitian

c.  hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sejenisnya dan/atau

d.  hak paten atas hasil karya teknologi.

 

Sanksi administratif :

1.  Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Setiap penyelenggara Pendidikan di Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1).

2.     Sanksi administratif tersebut berupa:

a.       teguran lisan

b.      teguran tertulis

c.       penghentian sementara kegiatan

d.      penghentian tetap kegiatan

e.       penghentian sementara izin


DOWNLOAD PERDA:

https://drive.google.com/open?id=1qs8OxMsR9Ee8AWPlcCC9bb4ggUzmcwGe




© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.