Post

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat



DETAIL PERATURAN

Jenis
PERATURAN BPJS
Entitas
BPJS PUSAT
Nomor
1
Tahun
2018
Judul
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat


POIN-POIN PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KEGAWATDARURATAN DAN PROSEDUR PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN GAWAT DARURAT

 

BPJS Kesehatan menjamin pelayanan gawat darurat medis yang dilakukan:

a.       sesuai dengan kegawatdaruratan medis

b.      di ruang pemeriksaan atau Instalasi Gawat Darurat; dan

c.       sesuai dengan tata laksana penanganan gawat darurat,

 

Manfaat pelayanan gawat darurat medis yang diberikan meliputi:

a.       administrasi pelayanan

b.      pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;

c.       pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

d.      pelayanan alat kesehatan;

e.       pelayanan penunjang diagnostik sesuai dengan indikasi medis

f.       pelayanan darah

g.      akomodasi sesuai dengan indikasi medis; dan

h.      pelayanan ambulan antar Fasilitas Kesehatanuntuk rujukan Peserta dengan kondisi gawat daruratnya telah teratasi dan dapat dipindahkan ke Fasilitas Kesehatan yang lebih tepat, atau dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

 

Prosedur pelayanan gawat darurat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilaksanakan melalui tahapan:

a.       Peserta atau keluarga Peserta datang ke FKTP;

b.      FKTP menilai keadaan kegawatdaruratan medis di FKTP Peserta;

c.       FKTP memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;

d.      Peserta atau keluarga Peserta menunjukkan kartu identitas Peserta dan kartu identitas lain yang berlaku;

e.       FKTP memastikan eligibilitas kepesertaan melalui aplikasi BPJS Kesehatan;

f.       FKTP menyampaikan lingkup manfaat jaminan kesehatan nasional;

g.      Peserta atau keluarga Peserta menandatangani bukti pelayanan yang telah diberikan setelah dinyatakan sesuai dengan lingkup manfaat jaminan kesehatan nasional pada lembar yang disediakan setelah mendapatkan pelayanan; dan

h.      lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing- masing FKTP.

 

Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, Peserta dapat:

a.       pulang setelah pelayanan selesai

b.      dirawat inap; atau

c.       dirujuk ke FKRTL.

 

Prosedur pelayanan gawat darurat yang bekerjasama dengan BPJS dilaksanakan melalui tahapan:

a.       Peserta atau keluarga Peserta datang ke Instalasi Gawat Darurat FKRTL;

b.      FKRTL menilai keadaan kegawatdaruratan Peserta;

c.       FKRTL memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;

d.      Peserta atau keluarga Peserta menunjukkan kartu identitas Peserta BPJS Kesehatan dan kartu identitas lain yang berlaku;

e.       FKRTL memastikan eligibilitas kepesertaan melalui aplikasi BPJS Kesehatan;

f.       FKRTL menyampaikan lingkup manfaat jaminan kesehatan nasional; dan

g.      Peserta atau keluarga Peserta menandatangani bukti pelayanan yang telah diberikan setelah dinyatakan sesuai dengan lingkup manfaat jaminan kesehatan nasional pada lembar yang disediakan setelah mendapatkan pelayanan.

h.      lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing- masing FKRTL.

 

Pembayaran pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh:

a.       FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sudah termasuk dalam komponen kapitasi; atau

b.      FKTP yang tidak bekerjasama Kesehatan berdasarkan perundang-undangan. dengan BPJS ketentuan peraturan

 

Mekanisme penagihan klaim pelayanan gawat darurat oleh FKTP yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilaksanakan melalui tahapan:

a.       FKTP melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan;

b.      Kantor Cabang BPJS Kesehatan meminta ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan yang menangani fungsi Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer untuk dibuatkan kode Fasilitas Kesehatan baru “Fasilitas Kesehatan tidak kerja sama”;

c.       FKTP melakukan entry tagihan; dan

d.      Kantor Cabang BPJS Kesehatan verifikasi dan pembayaran tagihan. Melakukan verifikasi pembayaran tagihan

 

Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat di FKRTL

a.       Fasilitas Kesehatan mengajukan klaim secara kolektif dan lengkap kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

b.      Bagi Fasilitas Kesehatan yang belum dapat mengajukan dalam bentuk soft file luaran INA-CBG maka klaim di entry oleh Fasilitas Kesehatan tersebut di Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

c.       Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di FKRTL terdiri atas:

a.       kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:

b.    formulir pengajuan klaim rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh pimpinan FKRTL atau pejabat lain yang berwenang, paling rendah yang menjabat sebagai Kepala Instansi;

2.    soft file luaran aplikasi BPJS Kesehatan;

3.     kuitansi asli bermaterai; dan

4.     surat tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan atau direktur FKRTL; dan

c.       kelengkapan administrasi khusus yang terdiri atas:

1.      bukti pendukung yang meliputi informasi tentang keabsahan Peserta, resume medis dan pelayanan spesial case based groups apabila diberikan;

2.      perincian tagihan rumah sakit (manual atau automatic billing)-, dan

3.      berkas pendukung lain yang diperlukan.

d.      Klaim diajukan kepada Kantor Cabang/Kantor Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan dengan kelengkapan administrasi umum dan kelengkapan administrasi khusus  dan kelengkapan lain sebagai berikut:

a.              a. rekapitulasi pelayanan, yang terdiri atas:

1.    nama penderita;

2.    nomor identitas;

3.    alamat dan nomor telepon Peserta;

4.    diagnosa penyakit;

5.    tindakan yang diberikan; dan

6.    tanggal masuk perawatan dan tanggal keluar perawatan; dan

b.              b. salinan identitas Peserta BPJS Kesehatan


       d. Pengajuan dokumen klaim  diberikan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan              perundang-undangan.


DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1fPCvhDZExtGyNdMoV-syfQdc7XnNf5VD


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.