Post

Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program JKN



DETAIL PERATURAN

Jenis
PERATURAN BPJS
Entitas
BPJS PUSAT
Nomor
8
Tahun
2016
Judul
Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program JKN



POIN-POIN PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

 

Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya terbagi atas tim koordinasi dan tim teknis :

a.      Tim Koordinasi terdiri dari organisasi profesi;

b.      akademisi; dan

c.       pakar klinis.

d.      Tim teknis  terdiri dari unsur klinisi yang merupakan komite medis rumah sakit yang bekeijasama dengan BPJS Kesehatan.

 

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota tim kendali mutu dan kendali biaya, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.       warga negara Indonesia;

b.      bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.       sehat jasmani dan rohani;

d.      memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;

e.       memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai;

f.       berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; dan

g.      tidak sedang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan.

 

Tim koordinasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.      melakukan evaluasi kebijakan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi;

b.      memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis;

c.      melakukan pembahasan terhadap usulan perbaikan kebijakan;

d.      membahas hasil audit medis yang memerlukan kebijakan baru; dan

e.      melakukan evaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta untuk menyusun profil pelayanan kesehatan dengan menggunakan:

1.      data milik anggota tim kendali mutu dan kendali biaya;

2.      data milik BPJS Kesehatan yang berasal dari luaran data aplikasi BPJS Kesehatan; dan

3.      data lainnya

 

Tim teknis memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.     melakukan pertemuan pembahasan implementasi JKN yang mencakup aspek pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;

b.     memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis; dan

c.     melakukan audit medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Dewan Pertimbangan Medik :

a.      Dewan pertimbangan medik merupakan tim yang terdiri dari dokter ahli untuk menjadi mitra dalam mengendalikan mutu dan biaya pelayanan kesehatan Peserta di FKRTL.

b.      Dewan pertimbangan medik terdiri atas:

1.      dewan pertimbangan medik pusat; dan

2.      dewan pertimbangan medik provinsi.

c.       Keanggotaan dewan pertimbangan medik beijumlah:

1.      5-15 (lima sampai dengan lima belas) orang untuk dewan pertimbangan medik pusat; dan

2.      5-10 (lima sampai dengan sepuluh) orang untuk dewan pertimbangan medik provinsi.

 

Dewan pertimbangan medik memiliki tugas sebagai berikut:

a.      merekomendasikan keputusan dalam hal terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL di bidang teknis pelayanan medis;

b.     bersama dengan tim kendali mutu dan kendali biaya menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan

c.      menyampaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada dewan pertimbangan klinis.

 


DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1fL558j8mSQZY3svAJ4l_qicMXk9_55IQ


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.