Post

“HPL SERAP ASPIRASI MASYARAKAT



Pada 1 Maret 2021 HPL menggunakan kesempatan resesnya untuk  menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kunir banyak yang mengeluhkan tentang harga pupuk yang mahal, langkah dan indikasi ada pupuk palsu. Ada juga yang mengusulkan perbaikan jalan rusak, kemudian ada lansia operasi mata yang klaim BPJS nya ditolak, ada juga anak sekolah SD yang belum dapat bantuan KIP sekolah di MI, dan ada beberapa masyarakat yang mengusulkan bantuan UMKM.

 

Berbeda dengan masyarakat kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, saat HPL melakukan serap aspirasi di Kecamatan Tempeh pada tanggal 2 Maret 2021, Masyarakat mengeluhkan tentang lampu penerangan jalan, perlu dibangun BLK karena di kabupaten Lumajang tidak ada Balai Lantihan kerja untuk peningkatan ketrampilan pemuda, terutama pengelolahan /pengembangan pertanian. Beberapa masyarakat juga menyeluhkan masalah BPJS kesehatan di RS (ada lansia disuruh bayar meski punya kartu BPJS dikerenakan yang bersangkutan tidak mau menandatangi sebagai pasien covid sedangkan pasien belum di swap belum tentu positif covid). Juga keluhan tentang tanggul jebol yang membanjiri 100 hektar sawah merugikan masyarakat setempat. Masyarakat mendapat informasi dari BPBD bahwa Lumajang hanya punya 1 perahu karet jelas ini sangat kurang dibanding luas kabupaten lumajang yang banyak. Masyarakat mengusulkan untuk perlu dibentuk Desa tangguh Bencana sebagai antisipasi meminimalkan risiko bencana.


Sementara reses hari ketiga, di kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, yang dihadiri oleh Komunitas Ojek, Komunitas Peduli Lingkungan, Pok darwis tubing tempuran, Komunitas terapi ruqyah dan bekam, Kelompok budidaya perikanan, TIRTA MERU SWIMMING CLUB, Buruh tukang bangunan, Komunitas pencinta pancing ikan dan Tokoh masyarakat. Mereka mengeluhkan tentang banyaknya desa yang belum ada alat pengangkutan sampah, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan termasuk di sungai, perlu pengelolahan sampah, adanya pencemaran sungai, lahan tanah di gunung banyak yang gundul/penebangan liar, rumah penduduk banyak yang tidak punya got/saluran air, sungai tidak dirawat / tidak dikeruk secara rutin sehingga jika musim hujan banjir. Perlu alat-alat olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet di Lumajang, perbaikan jalan, bantuan alat kebencanaan, tarif ojol sangat murah tapi orderan sepi, perlu bantuan ternak, perlu bantuan pembuatan pupuk organik dan sebagainya.

Kemudian di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, masyarakat mengeluhkan tentang air bersih PDAM sering mati, pengelolahan air bersih oleh desa penggunakan listrik sangat mahal dimusim kemarau, penerangan jalan, harga pertanian khususnya pisang apukat kelapa jatuh diatas 50 % dari harga sebelum pandemic, perlu pelatihan pengelohan hasil pertanian dan bantuan pemasaran, sinyal jaringan telekomunikasi atau Wifi sulit maka murid dan orang tua kesulitan menerima pelajaran secara daring.

Di kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember masyarakat mengeluhkan tentang gaji PNS & perangkat desa yang belum tersalurkan akibat dari APBD Jember 2021 masih bermasalah, potongan BPJS tertunggak dan saat ada perangkat desa yang sakit diharuskan melunasi iuran BPJS yang tertunggak jika ingin dilayani, Perangkat desa "menagih janji kampanye" Ibu Khofifah saat itu calon Gubernur Jatim bahwa jika terpilih akan memberi tunjangan perangkat desa Rp 500.000.- tiap bulan tapi faktanya hingga saat ini belum terima/belum terealisasi, perangkat desa memohon iuran BPJS yang 5% ditanggung pemerintah, Buruh Tani (bukan pemilik lahan pertanian) yang penghasilannya rata-rata dibawah Rp 1.000.000 /tiap bulan (dibawah UMR) berharap dapat bantuan modal usaha diantaranya alat/ rombong/gerobak dan modal untuk jualan, waduk tidak berfungsi dan air bersih kurang disaat musim hujan, karang taruna memerlukan pelatihan meningkatkan pertanian dan pengelolahan, potensi alam yang sangat indah perlu diwujudkan sebagai desa wisata, Jalan sebagai akses ekonomi masih perlu disegerakan termasuk lampu jalan, banyak rumah masih dari gedek tidak layak huni.

Dari berbagai keluhan yang diterima oleh HPL, HPL secara serius akan meneruskan ke Dinas dan Pejabat terkait. HPL berkomitmen akan mengawal dan membantu mengingatkan stakeholder yang bersangkutan. Karena bagi HPL kewajiban sebagai wakil rakyat adalah mendengarkan, melihat dan mengupayakan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh pejabat dan dinas terkait. Termasuk dalam penyusunan penganggaran dan monitoring pelaksanaannya. 


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.