“HPL AKAN KAWAL RAPERDA PMI UNTUK LINDUNGI PEKERJA MIGRAN, TERUTAMA PEREMPUAN”

Komisi E DPRD Jatim mengusulkan pembentukan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Raperda ini dirasa dapat memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan pekerja migran.

Raperda PMI ini menindaklanjuti amanat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, ada perintah atributif kepada pemerintah daerah untuk membuat Perda karena kewenangan pelatihan calon PMI harus ditangani pemerintah. Sebab selama ini yang lebih dominan berperan adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam perekrutan, penampungan, pelatihan sampai dengan pemberangkatan dengan biaya tinggi yang dapat memberatkan calon PMI.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menganggarkan untuk pelatihan. Namun meskipun sudah diumumkan tapi pendaftarnya minim. Sosialisasi yang kurang dan P3MI yang terlampau berkuasa atau dominan.

Menurut data UPT P3TKI Disnakertrans Jatim, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Jatim berjumlah 68.740 orang. Dari jumlah itu, 74.83 persen perempuan bekerja di sektor informal. Banyak masalah dialami seperti gaji tidak dibayar, kekerasan fisik, seksual dan perdagangan orang.

Raperda ini digagas dan dikerjakan secara serius oleh DPRD Jatim, terbukti pada tanggal 16 Maret lalu DPRD menggelar rapat untuk membahas Raperda PMI dan mengundang Dinas Tenaga Kerja Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan, Perwakilan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), dan aktifis yang diwakili oleh M. Cholily.

Fraksi PDIP Jatim juga mendukung adanya pembahasan Raperda PMI. Tapi yang paling penting yaitu implementasi Perda tersebut setelah disahkan. Jika penganggaran dan pelaksanaan implementasinya tidak dikawal maka tidak akan optimal. HPL berkomitmen akan mengawal Raperda PMI tersebut karena PMI merupakan penyumbang devisa negara yang harus dilindungi haknya.

Menurut HPL, Raperda ini sangat perlu karena mengorganisir problem dari hulu ke hilir mulai dari peningkatan SDM, ketrapilan, proses dokumen, kesiapan mental, pengetahuan kontrak kerja, termasuk budaya, etika, hukum di negata tujuan, sertifikat kompetensi, BPJS Ketenagakerjaan,

Bagi Calon PMI yang kurang mampu pengurusan dokumen juga akan dibiayai oleh APBD Jawa Timur. Sehingga perlu adanya koordinasi & sinergi Provinsi dengan daerah/kota/kabupaten khususnya kantong-kantong PMI.