Post

“DISPENSASI KAWIN DI JATIM NAIK HINGGA 300%”



Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain. Pernikahan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi hukum yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah umur, disisi lain jika Pengadilan menolak dispensasi anak dibawah umur, maka akan merugikan anak tersebut jika anak tersebut telah mengalami kehamilan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya agar pada tahun 2021 ini terjadi penurunan angka perkawinan anak dibawah umur. upaya yang telah ditempuh untuk menekan perkawinan anak ini salah satunya dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5 tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, meskipun sifatnya himbauan tetapi ditindaklanjuti dalam pelayanan publik dengan memberikan pembelajaran dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pada 7 April 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jawa Timur menggelar Workshop Pencegahan Perkawinan Anak dengan Narasumber :

1. Wakil Pengadian Tinggi Agama Jawa Timur (Bapak Sukri)

2. PW NU Jawa Timur (Bapak Kyai Haji Marzuki Mustamar)

3. Mewakili DPRD Jatim Komisi E (Hari Putri Lestari)

 

Peserta yang hadir dari berbagai Ketua Pengadilan Agama se-Jatim, Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak & Kependudukan kota/kabupaten se-Jatim dan OPD terkait di Provinsi Jatim. Pembahasannya diantaranya adalah :

1.    Di Jatim, kenaikan pengajuan dispensasi usia perkawinan anak sejak ditetapkannya Perma 2019, dispensasi meningkat dari tahun 2019 (6.171) menjadi (17.571) di tahun 2020. Belum dilakukan penelitian penyebab kenaikan sekitar 300% di setiap tiap kab/kota (apakah sebab peraturan menteri agama atau sebab pandemi covid-19) Kenaikan ini harus menjadi perhatian & upaya bersama, namun juga tidak bisa serta merta menyimpulkan bahwa dengan kenaikan dispensasi perkawinan anak menunjukkan kenaikan angka perkawinan anak.

2.    Upaya Pencegahan Perkawinan anak bisa dilakukan diantaranya melalui :

§ Kerjasama seluruh pihak terkait : Tokoh agama, Orang tua, RT, RW, Kepala Desa/ lurah tokoh masyarakat, aktifis, OPD terkait (sekolah, dinas pendidikan, pemuda, kebudayaan, dinas perempuan&anak, kependudukan, pengadilan agama, media massa dll)

§ Sosialisasi secara masif Peraturan Perundangan-Undangan tentang Perkawinan, termasuk UU Perlindungan Anak, UU Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

§ Diadakannya kembali kursus/konsultasi calon pengantin dan orang tua, di setiap kota/ kabupaten bila perlu di setiap kecamatan.

§ Meningkatan anggaran penunjang.

§ Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur tahun 2021 akan dievaluasi 2 atau 3 tahun kedepan jika belum menurunkan perkawinan anak kemungkinan dapat diusulkan Perda Jatim.


© 2021 renandatta.com

Hari Putri Lestari SH.,MH.