Close

Undang Undang Komisi IX

  • Blog Info

    Undang-undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Undang-undang (UU)
    Entitas
    Pemerintah Pusat
    Nomor
    40
    Tahun
    2004
    Judul
    Undang-undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
    Ditetapkan Tanggal
    19 Oktober 2004
    Diundangkan Tanggal
    19 Oktober 2004
    Berlaku Tanggal
    19 Oktober 2004
    Sumber
     LN. 2004/ No. 150, TLN NO. 4456, LL SETNEG : 24 HLM


    POINTERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004

    TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

     

    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk oleh Undang-undang adalah:

    a.     Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

    b.     Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

    c.      Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan

    d.      Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

     

    Jenis program jaminan sosial meliputi :

    a.       jaminan kesehatan;

    b.      jaminan kecelakaan kerja;

    c.       jaminan hari tua;

    d.      jaminan pensiun; dan

    e.       jaminan kematian.

     

    Jaminan Kesehatan :

    a.     Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

    b.    Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalah-gunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

    c.     Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

    d.    Dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

    e.     Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.

    f.     Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

     

    Jaminan Kecelakaan Kerja :

    a.     Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.

    b.     Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.

    c.     Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya.

    d.     Dalam keadaan darurat, pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

    e.     Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.

    f.      Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar.

     

    Jaminan Hari Tua :

    a.       Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

    b.      Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.

    c.       Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

    d.      Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.

    e.       Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

     

    Jaminan Pensiun :

    Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai :

    a.      Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;

    b.      Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;

    c.      Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;

    d.     Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau

    e.      Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

     

    Jaminan Kematian :

    a.     Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

    b.    Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.

    c.     Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.

    d.    Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan.

    e.     Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta.

    f.     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c,d,e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.


    DOWNLOAD UU :

    https://drive.google.com/open?id=1Jqj6UAsWHbFx6LH1mfkkibmM3cHaNWtw

  • Blog Info

    Undang-undang (UU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Undang-undang (UU)
    Entitas
    Pemerintah Pusat
    Nomor
    24
    Tahun
    2011
    Judul
    Undang-undang (UU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
    Ditetapkan Tanggal
    25 November 2011
    Diundangkan Tanggal
    25 November 2011
    Berlaku Tanggal
    25 November 2011
    Sumber
       LN.2011/No. 116, TLN No. 5256, LL SETNEG: 10 HLM



    POINTERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011

    TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

     

    Dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk:

    a.      melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;

    b.      memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;

    c.      menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;

    d.      mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;

    e.      mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;

    f.       membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan

    g.     memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

     

    Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berwenang untuk:

    a.     menagih pembayaran Iuran;

    b.     menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

    c.     melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

    d.     membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;

    e.     membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

    f.      mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;

    g.     melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    h.     melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

     

    Dalam melaksanakan kewenangan, BPJS berhak untuk:

    a.      memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

    b.      memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

     

    Kewajiban BPJS :

    a.      memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

    b.      mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;

    c.      memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;

    d.      memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

    e.      memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

    f.       memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;

    g.      memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

    h.      memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

    i.       membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;

    j.       melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan

    k.     melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

     

    Pengaduan :

    a.      BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.

    b.      BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

    c.       Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam Peraturan BPJS.

     

    Penyelesaian Sengketa melalui proses Mediasi :

    a.      Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi.

    b.     Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.

    c.      Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatangan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak.

    d.      Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.

    e.      Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan :

    a.     Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

     

    Ketentuan Pidana :

    a.       Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    b.     Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


    download uu:

    https://drive.google.com/open?id=1na0yBYiJ2maaCSUWnxV4V7_LwdrqhQ5-