Close

Undang Undang Komisi IX

  • Blog Info

    Undang-undang (UU) tentang Praktik Kedokteran

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Undang-undang (UU)
    Entitas
    Pemerintah Pusat
    Nomor
    29
    Tahun
    2004
    Judul
    Undang-undang (UU) tentang Praktik Kedokteran
    Ditetapkan Tanggal
    06 Oktober 2004
    Diundangkan Tanggal
    06 Oktober 2004
    Berlaku Tanggal
    06 Oktober 2005
    Sumber
    LN. 2004/ No.116, TLN NO. 4431, LL SETNEG : 42 HLM


    POINTER UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004

    TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

     

    Hak Dokter :

    1.      memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

    2.      memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

    3.      memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;

    4.      menerima imbalan jasa.

    Kewajiban Dokter :

    1.      memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

    2.      merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

    3.      merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

    4.      melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

    5.      menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

    Hak pasien :

    1.      mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

    2.      meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

    3.      mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

    4.      menolak tindakan medis;

    5.      mendapatkan isi rekam medis.

    Kewajiban pasien :

    1.      memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

    2.      mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

    3.      mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;

    4.      memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

    Ketentuan Pidana :

    a.     Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    b.      Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    c.     Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    d.      Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktisi kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    e.      Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

    f.       Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

    g.      Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

    1.      dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

    2.      dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau

    3.      dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

    h.      Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

    i.        Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.


    DOWNLOAD UU:

    https://drive.google.com/open?id=15JZKGE46XTSJnZKZ4QMMPf3kze4XOS8M

  • Blog Info

    Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Undang-undang (UU)
    Entitas
    Pemerintah Pusat
    Nomor
    44
    Tahun
    2009
    Judul
    Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit
    Ditetapkan Tanggal

    Diundangkan Tanggal

    Berlaku Tanggal

    Sumber


    POINTERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009

    TENTANG RUMAH SAKIT

     

    Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :

    1.      menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;

    2.      menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

    3.      membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;

    4.      memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;

    5.      memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    6.      menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;

    7.      menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

    8.      menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;

    9.      menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan;

    10.  mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

    Hak Pasien :

    a.       memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

    b.      memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;

    c.       memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

    d.      memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

    e.       memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

    f.       mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

    g.      memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

    h.      meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;

    i.        mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

    j.        mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

    k.      memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

    l.        didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

    m.    menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;

    n.      memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;

    o.      mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

    p.      menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

    q.      menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

    r.        mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bangunan rumah sakit setidaknya terdiri dari :

    a.       rawat jalan;

    b.      ruang rawat inap;

    c.       ruang gawat darurat;

    d.      ruang operasi;

    e.       ruang tenaga kesehatan;

    f.       ruang radiologi;

    g.      ruang laboratorium;

    h.      ruang sterilisasi;

    i.        ruang farmasi;

    j.        ruang pendidikan dan latihan;

    k.      ruang kantor dan administrasi;

    l.        ruang ibadah, ruang tunggu;

    m.    ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;

    n.      ruang menyusui;

    o.      ruang mekanik;

    p.      ruang dapur;

    q.      laundry;

    r.        kamar jenazah;

    s.       taman;

    t.        pengolahan sampah; dan

    u.      pelataran parkir yang mencukupi.

    Prasarana rumah sakit meliputi :

    a.       instalasi air;

    b.      instalasi mekanikal dan elektrikal;

    c.       instalasi gas medik;

    d.      instalasi uap;

    e.       instalasi pengelolaan limbah;

    f.       pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

    g.      petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;

    h.      instalasi tata udara;

    i.        sistem informasi dan komunikasi; dan

    j.        ambulan.

    Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika:

    a.       habis masa berlakunya;

    b.      tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;

    c.       terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau

    d.      atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

    Ketentuan Pidana :

    1.      Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah). 

    2.      Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

    3.      Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

    a.       pencabutan izin usaha; dan/atau

    b.      pencabutan status badan hukum.


    DOWNLOAD UU:

    https://drive.google.com/open?id=18HIhQPgxEoIH8RhW3q7MNqn88a-LhmdY

  • Blog Info

    Undang-undang (UU) tentang Kesehatan

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Undang-undang (UU)
    Entitas
    Pemerintah Pusat
    Nomor
    36
    Tahun
    2009
    Judul
    Undang-undang (UU) tentang Kesehatan
    Ditetapkan Tanggal
    13 Oktober 2009
    Diundangkan Tanggal
    13 Oktober 2009
    Berlaku Tanggal
    13 Oktober 2009
    Sumber
    LN. 2009/ No. 144 , TLN NO. 5063, LL SETNEG : 77 HLM


    POINTERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 36 TAHUN 2009

     TENTANG KESEHATAN

     

    Hak Setiap orang :

    a.      Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan

    b.      Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

    c.      Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

    d.     Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

    e.      Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

    f.       Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

     

    Kewajiban :

    a.      Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

    b.      Kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

    c.      Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

    d.      Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatanyang setinggi-tingginya.

    e.      Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya

    f.       Setiap orang berkewajiban turut serta dalam programjaminan kesehatan sosial.

    g.      Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud diatas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Tanggungjawab Pemerintah :

    a.       Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

    b.      Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas dikhususkan pada pelayanan publik.

    c.       Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

    d.      Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

    e.       Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

    f.       Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

    g.      Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

    h.      Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

    i.        Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

     

    Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan melalui kegiatan :

    a.       pelayanan kesehatan;

    b.      pelayanan kesehatan tradisional;

    c.       peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;

    d.      penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

    e.       kesehatan reproduksi;

    f.       keluarga berencana;

    g.      kesehatan sekolah;

    h.      kesehatan olahraga;

    i.        pelayanan kesehatan pada bencana;

    j.        pelayanan darah;

    k.      kesehatan gigi dan mulut;

    l.        penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;

    m.    kesehatan matra;

    n.      pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

    o.      pengamanan makanan dan minuman;

    p.      pengamanan zat adiktif; dan/atau

    q.      bedah mayat.

     

    Perindungan Pasien :

    a.      Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

    b.     Hak menerima atau menolak tidak berlaku pada:

           - penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang  lebih luas; 

                  - keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau

                  - gangguan mental berat.

    c.      Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

    d.      Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal:

           - perintah undang-undang;

           - perintah pengadilan;

          - izin yang bersangkutan;

          - kepentingan masyarakat; atau

          - kepentingan orang tersebut

    e.       Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggarakesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

    f.       Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

    g.      Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

     

    Ketentuan Pidana :

    a.       Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yangdalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah.

    b.      Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).

    c.       Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat ataukematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    d.      Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    e.       Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    f.       Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    g.      Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

    h.      Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    i.        Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

    j.        Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    k.      Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

    l.        Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

    m.    Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

    n.      alam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dandenda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

    o.      Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

    a.    pencabutan izin usaha; dan/atau

    b.    pencabutan status badan hukum.


    download uu:
    https://drive.google.com/open?id=11kR06DKhxPCgdWIEUdozSTHwskotfIeq

  • Blog Info

    Undang-undang (UU) tentang Tenaga Kesehatan

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Undang-undang (UU)
    Entitas
    Pemerintah Pusat
    Nomor
    36
    Tahun
    2014
    Judul
    Undang-undang (UU) tentang Tenaga Kesehatan
    Ditetapkan Tanggal
    17 Oktober 2014
    Diundangkan Tanggal
    17 Oktober 2014
    Berlaku Tanggal
    17 Oktober 2014
    Sumber
    LN.2014/No. 298, TLN No. 5607, LL SETNEG: 53 HLM


     

    POINTERS UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014

    TENTANG TENAGA KESEHATAN

     

    Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:

    a.       Tenaga Kesehatan; dan

    b.      Asisten Tenaga Kesehatan

     

    Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

    a.       tenaga medis;

    b.      tenaga psikologi klinis;

    c.       tenaga keperawatan;

    d.      tenaga kebidanan;

    e.       tenaga kefarmasian;

    f.       tenaga kesehatan masyarakat;

    g.      tenaga kesehatan lingkungan;

    h.      tenaga gizi;

    i.        tenaga keterapian fisik;

    j.        tenaga keteknisian medis;

    k.      tenaga teknik biomedika;

    l.        tenaga kesehatan tradisional; dan

    m.    tenaga kesehatan lain.

     

    Hak Tenaga Kesehatan :

    1.      memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;

    2.      memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;

    3.      menerima imbalan jasa;

    4.      memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai- nilai agama;

    5.      mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;

    6.      menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

    7.      memperoleh hak lain sesuai

    8.      ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

     

    Kewajiban Tenaga Kesehatan :

    1.      memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

    2.      memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

    3.      menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

    4.      membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;

    5.      merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai;

    6.      Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

     

    Penyelesaiaan Perselisihan :

    1.      Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

    2.      Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

    3.      Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

     

    Sanksi administratif :

    1.      Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (I), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif;

    2.      Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat l2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administratif;

    3.      Sanksi administratif dapat berupa:

    a.    teguran lisan;

    b.    peringatan tertulis;

    c.    denda adminstratif; dan/atau

    d.   pencabutan izin.

    4.      Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

     

    Ketentuan Pidana :

    1.      Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

    2.      Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;

    3.      Jika kelalaian berat tersebut mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

    4.      Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

    5.      Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktisi tarrpa memiliki izin dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah);

    6.      Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan anpa memiliki SIP dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


    download uu :

    https://drive.google.com/open?id=1JVsOR7UQfyTJYy8H-wKKfO3rC0jSTbFC

  • Blog Info

    Undang-undang (UU) tentang Kesehatan Jiwa

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Undang-undang (UU)
    Entitas
    Pemerintah Pusat
    Nomor
    18
    Tahun
    2014
    Judul
    Undang-undang (UU) tentang Kesehatan Jiwa
    Ditetapkan Tanggal
    07 Agustus 2014
    Diundangkan Tanggal
    07 Agustus 2014
    Berlaku Tanggal
    07 Agustus 2014
    Sumber
    LN.2014/No. 185, TLN No. 5571, LL SETNEG: 41 HLM


    POINTERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014

    TENTANG KESEHATAN JIWA

     

    Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan :

    a.       promotif;

    b.      preventif;

    c.       kuratif;

    d.      rehabilitatif.

     

    Upaya Promotif dilakukan dilingkungan :

    a.       keluarga;

    b.      lembaga pendidikan;

    c.       tempat kerja;

    d.      masyarakat;

    e.       fasilitas pelayanan kesehatan;

    f.       media massa;

    g.      lembaga keagamaan dan tempat ibadah; dan

    h.      lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

     

    Upaya Preventif dilakukan dilingkungan :

    a.       keluarga;

    b.      lembaga;

    c.       masyarakat.

     

    Upaya kuratif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:

    a.       penyembuhan atau pemulihan;

    b.      pengurangan penderitaan;

    c.       pengendalian disabilitas;

    d.      pengendalian gejala penyakit.

     

    Upaya rehabilitatif ODGJ meliputi:

    a.       rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial;

    b.      rehabilitasi sosial.

     

    Rehabilitasi :

    1.      Upaya rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial dilaksanakan sejak dimulainya pemberian pelayanan Kesehatan Jiwa terhadap ODGJ;

    2.      Upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

    a.       motivasi dan diagnosis psikososial;

    b.      perawatan dan pengasuhan;

    c.       pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

    d.      bimbingan mental spiritual;

    e.       bimbingan fisik;

    f.       bimbingan sosial dan konseling psikososial;

    g.      pelayanan aksesibilitas;

    h.      bantuan sosial dan asistensi sosial;

    i.        bimbingan resosialisasi;

    j.        bimbingan lanjut; dan/atau

    k.      rujukan.

     

    Orang Dengan Masalah Kejiwaan/ ODMK berhak :

    1.      mendapatkan informasi yang tepat mengenai Kesehatan Jiwa;

    2.      mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;

    3.      mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;

    4.      mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;

    5.      mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jiwa; dan

    6.      menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa.

     

    Orang Dengan Gangguan Jiwa/ ODGJ berhak :

    1.      mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;

    2.      mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;

    3.      mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;

    4.      memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;

    5.      mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;

    6.      mendapatkan pelindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;

    7.      mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa;

    8.      mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.

     

    Ketentuan Pidana :

    Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    download uu :
    https://drive.google.com/open?id=1yPBM2qha2A50Rg3gdsGgNF9Giz1nGrtl

  • Blog Info

    Undang-undang (UU) tentang Ketenagakerjaan

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Undang-undang (UU)
    Entitas
    Pemerintah Pusat
    Nomor
    13
    Tahun
    2003
    Judul
    Undang-undang (UU) tentang Ketenagakerjaan
    Ditetapkan Tanggal
    25 Maret 2003
    Diundangkan Tanggal
    25 Maret 2003
    Berlaku Tanggal
    25 Maret 2003
    Sumber   
       LN.2003/NO.39, TLN NO.4279, LL SETNEG :79 HLM


    POINTERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003

    TENTANG KETENAGAKERJAAN

     

    Perlindungan terhadap Tenaga Kerja:

    1.      Dilarang mempekerjakan anak

    ·         Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

    a.       izin tertulis dari orang tua atau wali;

    b.      perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

    c.       waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

    d.      dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

    e.       keselamatan dan kesehatan kerja;

    f.       adanya hubungan kerja yang jelas;

    g.      menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    ·         Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya asalkan pengusaha wajib memenuhi syarat :

    a.       di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;

    b.      waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

    c.       kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

    ·    Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan- pekerjaan yang terburuk.

    ·         Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk meliputi:

    a.       segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

    b.      segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

    c.       segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

    d.      semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

    2.      Perempuan

    ·    Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)ntahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

    ·    Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

    ·    Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

    ·    Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :

    a.       memberikan makanan dan minuman bergizi; dan

    b.      menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja

     

    Waktu Kerja :

    1.      Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

    a.       7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) Minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

    b.      8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) Minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

    2.      Ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi sektor usaha atau peker-jaan tertentu.

    3.      Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu diatur dengan Keputusan Menteri.

     

    Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat/cuti meliputi :

    a.       istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

    b.      istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

    c.       cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

    d.      istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang samadengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

     

    Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :

    a.       pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

    b.      pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    c.       pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

    d.      pekerja/buruh menikah;

    e.       pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

    f.       pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;

    g.      pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

    h.      pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

    i.        karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

    j.        pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

     

    Ketentuan Pidana :

    1.      Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

    2.      Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

    3.      Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

    4.      Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

    5.      Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    6.      Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

     

    Sanksi Administratif :

    1.      Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

    2.      Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

    a.         teguran;

    b.         peringatan tertulis;

    c.         pembatasan kegiatan usaha;

    d.        pembekuan kegiatan usaha;

    e.         pembatalan persetujuan;

    f.          pembatalan pendaftaran;

    g.         penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

    h.         pencabutan ijin.


    download uu :

    https://drive.google.com/open?id=1Yl_XVQls3ckYYjEUuzDRpS_Ko3MIyKkk