Close

Perda Jatim Komisi E

  • Blog Info

    PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NO. 13 TH. 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    PERATURAN DAERAH 
    Entitas
    JAWA TIMUR
    Nomor
    13
    Tahun
    2018
    Judul
    PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NO. 13 TH. 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH


    Pembentukan PERDA dilaksanakan melalui tahapan:

    a.       perencanaan;

    b.      penyusunan;

    c.       pembahasan;

    d.      penyelarasan akhir;

    e.       fasilitasi dan evaluasi;

    f.       penetapan atau pengesahan;

    g.      pengundangan; dan

    h.      penyebarluasan

    Alurnya :

    1.      Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propemperda

    2.      Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi

    3.      Rancangan Perda wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:

    a.       latar belakang dan tujuan penyusunan;

    b.      sasaran yang ingin diwujudkan;

    c.       pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan

    d.      jangkauan dan arah pengaturan.

    4.      Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

    5.      Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum berdasarkan kriteria:

    • a.     perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    • b.    rencana pembangunan daerah;
    • c.     penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
    • d.    aspirasi masyarakat daerah

    6.      Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD

    7.      Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.

    8.      Dalam hal Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda, Biro Hukum menolak usulan Perangkat Daerah.

    9.      Hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

    10.  Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda.

    11.  Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD disepakati menjadi rancangan Propemperda.

    12.  Rancangan Propemperda dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan masukan substantif secara tertulis.

    13.  Dalam hal masukan substantif menyatakan bahwa suatu judul rancangan Perda tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah, Bapemperda menyampaikan masukan substantif tersebut kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dan Biro Hukum menyampaikannya kepada Perangkat Daerah pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.

    14.  Judul rancangan Perda yang dinyatakan tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah dikeluarkan dari Propemperda.

    15.  Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda yang telah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.

    16.  DPRD dan Pemerintah Provinsi melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.

    17.  Rancangan Perda wajib disertai Naskah Akademik atau dengan penjelasan/keterangan.

    18.  Penjelasan/keterangan dalam hal rancangan Perda mengenai:

    a.       APBD;

    b.      Pencabutan Perda; atau

    c.       Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi

    19.  Penjelasan atau keterangan memuat:

    a.       pokok pikiran; dan

    b.      materi muatan yang diatur.

    20.  Biro Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.

    21.  Penyelarasan dapat dilaksanakan dalam Rapat Penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan

    22.  Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan beranggotakan:

    a.    Gubernur;

    b.    Sekretaris Daerah;

    c.    Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda;

    d.   Biro Hukum;

    e.    Perangkat Daerah terkait; dan

    f.     perancang peraturan perundang-undangan.

    23.  Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

    24.  Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda kepada Kepala Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

    25.  Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur.

    26.  Gubernur menyampaikan rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan

    27.  Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dengan pengusul.

    28.  Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul harus diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Pengusul/Perwakilan Pengusul/Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.

    29.  Rancangan Perda yang telah diparaf  disampaikan kepada Pimpinan DPRD

    30.  Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.

    31.  Rapat paripurna internal DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:

    • a.     persetujuan;
    • b.    persetujuan dengan pengubahan; atau
    • c.     penolakan

    32.  Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu  Pembicaraan tingkat I meliputi:

    Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:

    a.    penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

    b.    pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan

    c.    tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.

     

    Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

    • a.     penjelasan pimpinan pembahas rancangan Perda dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    • b.    pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
    • c.     tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.

    33.  Pembicaraan tingkat II merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:

    a.    penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan

    b.    permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;

    c.    pendapat akhir Gubernur

    34.  Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka Pimpinan DPRD dan Gubernur menandatangani persetujuan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama.

    35.  Kemudian dilakukan penyelarasan akhir, Penyelarasan akhir dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.

    36.  Hasil penyelarasan akhir diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Biro Hukum pada setiap halaman

    37.  Rancangan Perda yang telah melalui tahapan penyelarasan akhir disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pimpinan DPRD untuk mendapatkan fasilitasi.

    38.  Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Perda, Menteri Dalam Negeri tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda tersebut dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.

    39.  Apabila hasil fasilitasi berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, maka Bapemperda bersama Biro Hukum melakukan tindak lanjut guna penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri.

    40.  Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta telah diberikan noreg, Gubernur menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.

    41.  Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan.

    42.  Terhadap hasil penyempurnaan, Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

    43.  Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.

    44.  Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama

    45.  Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg.

    46.  Rancangan Perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

    47.  Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

    48.  Sekretaris Daerah mengundangkan Perda dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.

    49.  Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.

    50.  Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda yang disimpan oleh DPRD, Sekretaris Daerah, Biro Hukum berupa minute dan Perangkat Daerah pengusul.

    51.  Lalu dilakukan penyebarluasan, Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan setelah menjadi Produk Hukum Daerah.

    52.  Penyebarluasan dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan


    DOWNLOAD PERATURAN:

    https://drive.google.com/open?id=1thqHdSM8YCyFp0LmVyU-l4mQYHmSaeH_

  • Blog Info

    PERDA SISTEM KESEHATAN PROVINSI

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Peraturan Daerah (PERDA)
    Entitas
    Provinsi Jawa Timur
    Nomor
    1
    Tahun
    2016
    Judul
    Peraturan Daerah (PERDA) tentang SISTEM KESEHATAN PROVINSI
    Ditetapkan Tanggal
    05 Januari 2016
    Diundangkan Tanggal
    06 Januari 2016
    Berlaku Tanggal


    Sumber
    Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1


    POIN-POIN PERDA JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016

    TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI

     

    Pemerintah Provinsi bertanggungjawab melakukan penyediaan:

    1.      Obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar; dan

    2.      Obat dan perbekalan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa dan Penanggulangan Bencana.

     

    Penyelenggaraan regulasi kesehatan meliputi:

    1.      Penyusunan peraturan perundang-undangan;

    2.      Dokumentasi dan informasi okum;

    3.      Sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

    4.      Pemberian pertimbangan dan bantuan okum; dan

    5.      Fasilitasi penegakan okum.

     

    Pembiayaan:

    1.      Pemerintah Provinsi mengalokasikan besaran anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji

    2.      Pemanfaatan anggaran kesehatan pada angka 1 diatas diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggaran kesehatan dalam APBD.

    3.      Kebutuhan anggaran kesehatan dihitung berdasarkan target yang dicapai dari standar pelayanan minimal dan standar biaya umum di masing-masing daerah.

     

    Jaminan Kesehatan:

    1.      Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kesehatan.

    2.      Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

    3.      Pemerintah Provinsi mendorong masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

    4.      Pendaftaran menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilaksanakan melalui individu, keluarga, maupun kelompok.


    DOWNLOAD PERDA:

    https://drive.google.com/open?id=1F1UuV5zUPvQwUYq0ReGn1jjTfbyuKO48

  • Blog Info

    PERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Peraturan Daerah (PERDA)
    Entitas
    Provinsi Jawa Timur
    Nomor
    11
    Tahun
    2017
    Judul
    Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan
    Ditetapkan Tanggal
    29 Desember 2017
    Diundangkan Tanggal
    29 Desember 2017
    Berlaku Tanggal
    29 Desember 2017


    Sumber
    LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D


    POIN-POIN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2017

    TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

     

    Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh:

    1.      Pendidikan yang bermutu

    2.  Pendidikan Khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial

    3.    Pendidikan Layanan Khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi

    4.   Pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta keterampilan khusus

    5.      Kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat

    6.      Pendidikan Keagamaan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu

    7.      Jam belajar khusus di rumah (home schooling)

     

    Pemerintah Provinsi wajib:

    1.     Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Peserta Didik tanpa diskriminasi

    2.   menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun

    3.      memberikan Pedidikan paling rendah setingkat Pendidikan Menengah, dan

    4. menyelenggarakan Pendidikan di Daerah tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif kabupaten/kota

     

    Struktur kurikulum wajib memuat:

    1.      pendidikan agama

    2.      pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

    3.      bahasa

    4.      matematika

    5.      ilmu pengetahuan alam

    6.      ilmu pengetahuan sosial

    7.      seni dan budaya

    8.      pendidikan jasmani dan olahraga

    9.      keterampilan/kejuruan, dan

    10.  muatan lokal

     

    Rintisan wajib belajar 15 (Lima Belas) tahun :

    1.  Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, Pemerintah Provinsi merintis program wajib belajar 15 (lima belas) tahun

    2.   Untuk menyelenggarakan rintisan wajib belajar 15 (lima belas) tahun Pemerintah Provinsi menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Daerah.

    3.    Rintisan program wajib belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

     

    Perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan:

    1.  Perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan, diskriminatif dan/atau intimidasi dari pihak Peserta Didik, orang tua/wali murid, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

    2.      Perlindungan profesi meliputi perlindungan terhadap:

    a.      pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

    b.      pemberian imbalan yang tidak wajar

    c.      pembatasan dalam penyampaian pandangan

    d.      pelecehan terhadap profesi dan/atau

    e.    pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas

    3.   Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain

    4.      Perlindungan kekayaan intelektual meliputi:

    a.   hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah

    b.   hak cipta atas hasil penelitian

    c.  hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sejenisnya dan/atau

    d.  hak paten atas hasil karya teknologi.

     

    Sanksi administratif :

    1.  Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Setiap penyelenggara Pendidikan di Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1).

    2.     Sanksi administratif tersebut berupa:

    a.       teguran lisan

    b.      teguran tertulis

    c.       penghentian sementara kegiatan

    d.      penghentian tetap kegiatan

    e.       penghentian sementara izin


    DOWNLOAD PERDA:

    https://drive.google.com/open?id=1qs8OxMsR9Ee8AWPlcCC9bb4ggUzmcwGe



  • Blog Info

    PERDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2032

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Peraturan Daerah (PERDA)
    Entitas
    Provinsi Jawa Timur
    Nomor
    6
    Tahun
    2017
    Judul
    Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032
    Ditetapkan Tanggal
    25 September 2017
    Diundangkan Tanggal
    26 September 2017
    Berlaku Tanggal
    26 September 2017


    Sumber
    LD Provinsi Jawa Timur No 5 Seri D


    POIN-POIN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017– 2032

     

    Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan:

    a.     dengan mendasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan;

    b.     dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;

    c.      dengan mengelola kepariwisataan yang baik;

    d.     secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan

    e.     dengan mendorong kerjasama Pemerintah Provinsi dan swasta.

     

    Arah kebijakan pembangunan DPP dan KSPP meliputi:

    a.      perencanaan pembangunan DPP dan KSPP;

    b.      penegakan regulasi pembangunan DPP dan KSPP; dan

    c.      pengendalian implementasi pembangunan DPP dan KSPP.

     

    Arah kebijakan pembangunan DTWP meliputi:

    a.      perintisan pengembangan DTWP dalam rangka mendorong pertumbuhan DPP dan pengembangan daerah;

    b.      pembangunan DTWP untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

    c.      pemantapan DTWP untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

    d.      revitalisasi DTWP dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPP.

     

    Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi:

    a.      pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan  fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP;

    b.      peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP; dan

    c.      pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi DPP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

     

    Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

    a.      pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;

    b.     peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya local melalui pengembangan bidang usaha pariwisata;

    c.      perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan;

    d.      penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

    e.      perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;

    f.      peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;

    g.     peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat;

    h.     peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

     

    Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

    a.      peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    b.     peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;

    c.      peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

     

    Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi:

    a.      penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di dalam negeri;

    b.      penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di luar negeri; dan

    c.       pengembangan media komunikasi pemasaran.

     

    Arah kebijakan organisasi kepariwisataan meliputi:

    a.     penataan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    b.     pemantapan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;

    c.      pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;

    d.     pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan

    e.      pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

     

    Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata meliputi peningkatan:

    a.      kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

    b.      kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

     

    Arah kebijakan penelitian bidang pariwisata meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

    a.       Destinasi Pariwisata;

    b.      Pemasaran Pariwisata;

    c.       Industri Pariwisata; dan

    d.      Kelembagaan Kepariwisataan.

     

    Indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan:

    a.       Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

    b.      Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi; dan

    c.       Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.


    DOWNLOAD PERDA:

    https://drive.google.com/open?id=1R3GwK6Ghs7X_vL7zo2QSlsv2hE-1ubkx

  • Blog Info

    PERDA PERLINDUNGAN HIV DAN AIDS

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Peraturan Daerah (PERDA)
    Entitas
    Provinsi Jawa Timur
    Nomor
    12
    Tahun
    2018
    Judul
    Perlindungan HIV dan AIDS
    Ditetapkan Tanggal

    Diundangkan Tanggal

    Berlaku Tanggal


    Sumber
    Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 12


    POIN-POIN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2018

    TENTANG PERLINDUNGAN HIV DAN AIDS

     

    Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual meliputi:

    a.     tidak melakukan hubungan seksual (Abstinensia)

    b.     setia dengan pasangan (Be Faithful)

    c.      menggunakan kondom secara konsisten (Condom use)

    d.     menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (No Drug)

    e.      meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (Education) dan

    f.       melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi

     

    Dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS, Pemerintah Provinsi menyediakan sarana prasarana yang meliputi:

    a.      skrining HIV pada semua darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan

    b.      layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik

    c.       layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya

    d.      layanan tes HIV dan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) dengan kualitas sesuai dengan  peraturan

    e.      surveilans IMS, HIV, dan perilaku

    b.      pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus- kasus HIV dan AIDS

    c.       pendukung pencegahan lainnya

     

    Pengobatan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara pengobatan terapeutik, profilaksis dan penunjang:

    1.     Pengobatan terapeutik meliputi pemberian obat anti retroviral, pengobatan IMS, dan pengobatan infeksi oportunitis

    2.     Pengobatan profilaksis meliputi pemberian obat anti retroviral pasca pajanan dan antibiotika untuk terapi dan profilaksis

    3.     Pengobatan penunjang meliputi pengobatan suportif dan adjuvant serta perbaikan gizi.

     

    Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi meliputi:

    a.      melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS

    b.      menetapkan situasi efidemik HIV tingkat provinsi

    c.       menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi

    d.      menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kemampuan

     

    Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga dengan cara:

    a.     memberikan jaminan kesehatan

    b.    menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat

    c.     menyelenggarakan program-program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga

    d.     mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA

     

    Pelaku usaha dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif. berupa:

    a.       teguran tertulis;

    b.      penghentian sementara kegiatan;

    c.       penghentian tetap kegiatan; dan/atau

    d.   denda administratif.


    DOWNLOAD PERDA:

    https://drive.google.com/open?id=16C55qsCI2XwHcLs73dVUgoGjh0XQHPnB

  • Blog Info

    PERDA TENAGA KESEHATAN

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    Peraturan Daerah (PERDA)
    Entitas
    Provinsi Jawa Timur
    Nomor
    7
    Tahun
    2014
    Judul
    Peraturan Daerah (PERDA) tentang TENAGA KESEHATAN
    Ditetapkan Tanggal
    25 Juli 2014
    Diundangkan Tanggal
    11 Agustus 2014
    Berlaku Tanggal


    Sumber
    Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7


    POIN-POIN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014

    TENTANG TENAGA KESEHATAN

     

    Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki izin yang meliputi:

    a. SIK (Surat Izin Kerja)

    b. SIP (Surat Izin Praktek)

     

    Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

    a.       memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi

    b.      memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya

    c.       menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan

    d.      memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama

    e.       mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya

    f.       memperoleh penghargaan atas prestasi kerja

    g.      atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

     

    Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya wajib:

    a.       memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan

    b.      memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan

    c.       menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan

    d.      membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan

    e.       merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai

    f.       melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

     

    Setiap tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi. berupa:

    a.       teguran tertulis;

    b.      paksaan pemerintahan

    c.       denda administrasi;dan/atau

    d.      pencabutan izin.

    e.       Sanksi administrasi yang dikenakan kepada tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     

    Ketentuan pidana:

    a.    Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

    b.    Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), atau tanpa memiliki SIK/SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

    c.    Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelayanan kesehatan dengan tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi dibidang pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


    DOWNLOAD PERDA:

    https://drive.google.com/open?id=1RGZtdimMBiamBZSW2R6gac0I93zk2bp3