Blog Info

Pedoman Kode Etik BPJS Kesehatan

DETAIL PERATURAN

POIN-POIN KODE ETIK BPJS KESEHATAN

 

Tata Nilai Organisasi

1) Integritas (Integrity)

Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2) Profesional (Professional)

Profesional merupakan karakter dalam melaksanakan tugas dengan kesungguhan, sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan.

3) Pelayanan Prima (Service Excellent)

Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memberikan pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada seluruh peserta.

4) Efisiensi Operasional (Operational Efficiency)

Efisiensi Operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan penggunaan anggaran yang rasional sesuai dengan kebutuhan

 

Ruang Lingkup

Kode Etik BPJS Kesehatan merupakan aturan tertulis tentang perilaku yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip moral dan tata nilai organisasi yang wajib ditaati oleh organisasi dan segenap jajaran dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun secara organisasi. Kode Etik BPJS Kesehatan harus ditaati oleh :

1) Duta BPJS Kesehatan pada semua tingkat jabatan, termasuk pihak lain yang bertindak atas nama BPJS Kesehatan.

2) Fasilitas Kesehatan yang tindakannya terkait langsung dengan layanan BPJS Kesehatan dan dapat mempengaruhi citra organisasi.

3) Mitra Kerja seperti konsultan, pemasok penyedia barang/jasa, rekanan dan lainnya.

 

Komitmen BPJS Kesehatan kepada Peserta

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan jaminan layanan kesehatan bagi para peserta, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk:

1) Memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas.

2) Memberikan informasi yang jelas mengenai hak, kewajiban dan prosedur pelayanan yang harus ditempuh oleh peserta.

3) Memberikan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

4) Memberikan pelayanan administrasi yang mudah dan cepat.

5) Menyelesaikan keluhan peserta dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima.

 

Komitmen BPJS Kesehatan kepada Pemerintah

Dalam upaya menjaga kepercayaan Pemerintah atas pengelolaan dana jaminan kesehatan,

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk:

1) Mengelola dana jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dipercayakan kepada BPJS Kesehatan dengan akuntabel, efisien, transparan.

2) Membina hubungan, komunikasi dan interaksi yang baik dengan Pemerintah dengan senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terutama program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta mempertimbangkan Kode Etik yang berlaku bagi Aparatur Sipil Nasional.

3) Mempersiapkan tata laksana jaminan kesehatan untuk seluruh peserta di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 pasal 4, 19 - 28 dan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 10, 11 dan 13.

4) Menerapkan strategi dan upaya menajemen terbaik untuk senantiasa menjaga tingkat kesehatan keuangan BPJS Kesehatan.

 

Komitmen BPJS Kesehatan kepada Mitra Kerja

Hubungan dengan mitra kerja dilaksanakan atas dasar prinsip dan praktik yang sah, fair dan efisien dalam rangka peningkatan kualitas jaminan layanan kesehatan yang prima. Untuk itu BPJS Kesehatan berkomitmen untuk:

1) Memberikan kesempatan yang sama kepada fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi untuk menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan

2) Memberikan informasi yang jelas terkait benefit dan pembiayaan BPJS Kesehatan sesuai undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan

3) Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan ketentuan kerja sama dengan BPJS Kesehatan

4) Menunjuk mitra kerja yang memenuhi kualifikasi dan dapat memenuhi jaminan layanan kesehatan bagi peserta melalui mekanisme proses yang akuntabel.

5) Membuat perjanjian dan melaksanakan hubungan kerja yang jujur, adil, fair, saling menguntungkan dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

 

Komitmen BPJS Kesehatan kepada Masyarakat

BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberhasilan jaminan sosial nasional di bidang kesehatan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu BPJS Kesehatan berkomitmen:

1) Mendukung terselenggaranya program Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

2) Menghormati norma dan kearifan lokal yang berlaku dan tidak melakukan tindakan- tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan

3) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan visi dan misi BPJS Kesehatan.

 

Komitmen BPJS Kesehatan kepada Pegawai

BPJS Kesehatan sangat menyadari bahwa pegawai merupakan aset terpenting dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, BPJS Kesehatan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua pegawai untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya mencapai visi dan misi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk:

1) Menerapkan sistem rekrutmen, promosi, pengembangan karir dengan pengelolaan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Memberi kesempatan yang sama kepada semua pegawai tanpa diskriminasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

3) Memelihara kesejahteraan pegawai melalui penerapan sistem kompensasi dan benefit yang proporsional dan mendorong peningkatan kinerja.

 

Kepatuhan terhadap Hukum

Standar etika yang dari Duta BPJS Kesehatan dalam melaksanakan kewajiban untuk taat dan patuh terhadap hukum adalah sebagai berikut:

1) Selalu mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana organisasi beroperasi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.

2) menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan norma kesusilaan

3) Tidak terlibat dalam dalam penyalahgunaan, penjualan, produksi, penyebaran, pemilikan, penggunaan zat-zat yang diawasi atau berada di bawah pengaruh narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras di tempat kerja atau saat menjalankan pekerjaan terkait tugas.

4) Mentaati kewajiban perpajakan dan pelaporan harta kekayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat dan menghormati proses hukum dan segala putusannya.

6) Tunduk dan taat kepada peraturan organisasi yang memuat hak dan kewajiban pegawai serta hak dan kewajiban organisasi

7) Bekerja sesuai dengan pedoman, kebijakan ataupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan bidang tugasnya

8) Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola organisasi

9) Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan organisasi berdasarkan Pedoman Tata Kelola yang Baik dan Kode Etik yang berlaku di organisasi.

10) Tidak melakukan tindakan menghasut/membujuk/mengajak pegawai atau pihak lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan organisasi atau bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

 

Setiap Duta BPJS Kesehatan bertanggungjawab untuk:

a. Memahami Kode Etik ini dan berupaya mempelajari secara rinci bagaimananpenerapan Kode Etik dalam hal yang terkait dengan pekerjaannya.

b. Secara proaktif menghubungi atasan langsung, Sekretaris Badan, Grup MSDM atau pihak yang ditetapkan oleh Direksi, untuk mengkonsultasikan segala hal yang terkait dengan implementasi Kode Etik.

c. Memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang Kode Etik BPJS Kesehatan kepada semua pemangku kepentingan dalam setiap kesempatan yang memungkinkan.

d. Saling mengingatkan diantara rekan kerja untuk selalu mematuhi Kode Etik.

e. Segera melaporkan kepada pihak yang ditetapkan oleh Direksi, jika menemukan permasalahan yang melanggar atau berpotensi pada pelanggaran terhadap Kode Etik.

f. Bersedia bekerjasama dan memberikan keterangan secara jujur kepada tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

 

Kepada setiap Pimpinan pada BPJS Kesehatan dibebankan tanggung jawab untuk:

a. Memberikan contoh dan teladan penerapan Kode Etik dalam sikap, perilaku dan

tindakan sehari-hari.

b. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif untuk penerapan Kode Etik.

c. Memberikan sosialisasi dan menjadi fasilitator dalam kegiatan coaching, mentoring dan counseling terhadap bawahan atas segala aspek dan permasalahan terkait penerapan Kode Etik.

d. Meyakinkan bahwa risiko terjadinya pelanggaran atas Kode Etik yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang menjadi tanggungjawabnya dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis.

e. Menciptakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya untuk meminimalisir risiko pelanggaran Kode Etik.

f. Memberikan teguran, sanksi dan tindakan indisipliner lain sesuai Peraturan Kepegawaian terhadap pelanggaran Kode Etik oleh bawahannya.

g. Segera melaksanakan setiap rekomendasi dalam rangka peningkatan pengendalian dan kepatuhan terhadap Kode Etik.

h. Berkoordinasi dengan Komite Etika dan Grup Hukum dan Regulasi terhadap pelanggaran Kode Etik yang berpotensi berdampak pada proses hukum.

 

Komite Etika

Dalam rangka membantu Direksi untuk peningkatan efektivitas internalisasi nilai organisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi dari Kode Etik dibentuk Komite Etik. Komite Etika terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yang ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa jabatan selama 1 tahun. Keanggotaan Komite Etika melekat kepada pribadi dan tidak bisa diwakilkan. Dalam Komite Etika ditunjuk satu orang menjadi ketua, satu orang sebagai sekretaris. Pemilihan anggota Komite Etika dilakukan berdasarkan pertimbangan integritas, pemahaman tentang Kode Etik, pengalaman yang memadai dalam bidang usaha organisasi serta menempati posisi jabatan yang menjamin independensi dan kebebasan. Komite Etika melakukan pertemuan setidaknya satu kali dalam sebulan untuk membahas permasalahan etika, memutuskan tindak lanjut kasus etika, evaluasi Kode Etik serta merumuskan strategi internalisasi nilai BPJS Kesehatan dan Kode Etik. Komite Etika menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama secara berkala setiap triwulan atau jika terdapat permasalahan khusus yang memerlukan tindak lanjut segera dari Pimpinan.

 

Pelanggaran

Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perkataan dan perbuatan yang menyimpang dari standar etika BPJS Kesehatan. Pelanggaran meliputi namun tidak terbatas pada:

1.      Ketidakdisiplinan

2.      Pencurian dan penggelapan

3.      Penyampaian informasi rahasia milik BPJS Kesehatan kepada pihak yang tidak berhak.

4.      Penyalahgunaan aset dan sumberdaya BPJS Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan organisasi.

5.      Perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan narkotika, mabuk di lingkungan kerja, serta perbuatan asusila yang melanggar norma agama, adat dan kemasyarakatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tingkat pelanggaran dan pengenaan sanksi diatur secara rinci dalam Peraturan Kepegawaian dan Perjanjian Kerja.

 

Pelaporan Pelanggaran

1) Duta BPJS Kesehatan yang mengetahui dugaan terjadinya suatu pelanggaran Kode Etik segera menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan langsung dan atau Komite Etika BPJS Kesehatan.

2) Laporan pelanggaran memuat kronologis dugaan pelanggaran, pihak yang diduga terlibat dengan dilengkapi bukti awal pelanggaran.

3) Pelaporan pelanggaran sedapat mungkin dilengkapi dengan identitas pelapor untuk memudahkan komunikasi dan tindak lanjut.

4) Pelapor yang belum pernah melakukan pelanggaran berat, atau bila dalam kondisi “terpaksa” terlibat dalam pelanggaran berat, tetapi dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran tersebut dapat dibebaskan dari pengenaan sanksi administratif.

5) BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap laporan pelanggaran dalam waktu sesegara mungkin.

6) Duta BPJS Kesehatan dan pihak lain yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran Kode Etik berhak mendapat jaminan kerahasiaan identitas, perlindungan hukum dan segala bentuk tindakan dan perlakuan yang merugikan akibat laporannya seperti: perlakuan yang tidak adil, penurunan jabatan, penilaian kinerja yang tidak obyektif dan lainnya.

7) Kepada pihak yang berperan dalam pengungkapan perkara dan menyelamatkan organisasi dari kerugian BPJS Kesehatan secara material dan nonmateriil dapat diberikan penghargaan dan apresiasi.

8) Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, BPJS Kesehatan menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

a.       penerimaan pelaporan pelanggaran;

b.      penanganan dan penyelesaian pelaporan pelanggaran;

c.       perlindungan pelapor; dan

d.      pemantauan penanganan dan penyelesaian pelaporan pelanggaran.

DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1p1q183pMUcg0cBW74wxK9c8Lx6ogP_uH