Close

Peraturan BPJS Kesehatan

  • Blog Info

    Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    PERATURAN BPJS
    Entitas
    BPJS PUSAT
    Nomor
    1
    Tahun
    2014
    Judul
    Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan


    DOWNLOAD PERATURAN:

    https://drive.google.com/open?id=1zyQmcg8w57nTF_Qf489RVctQ9cFnuGB1

  • Blog Info

    Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    PERATURAN BPJS
    Entitas
    BPJS PUSAT
    Nomor
    5
    Tahun
    2018
    Judul
    Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan



    POIN-POIN PERATURAN BPJS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

     

    Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dilakukan oleh:

    a.       Pemerintah Pusat bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan;

    b.      Pemerintah Daerah bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

    c.       Pemberi Kerja dan Pekerja bagi Peserta Pekerja Penerima Upah; dan

    d.      Peserta atau pihak lain atas nama Peserta bagi Peserta PBPU, Peserta BP dan bayi baru lahir.

     

    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak berlaku bagi:

    a.       penerima pensiun dari segmen:

    1.      Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;

    2.      Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;

    3.      Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; dan

    4.      janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun

    b.      Veteran dan Perintis Kemerdekaan.

     

    Iuran Peserta PBI :

    a.     Iuran peserta PBI dibayarkan setiap bulan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    b.     Dibayarkan setiap bulan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    c.      Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk mencairkan dana Iuran PBI kepada BPJS Kesehatan..

    d.      BPJS Kesehatan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaaan dana Iuran PBI yang diterima.

    e.      Penggunaan dana diaudit oleh auditor independen.

    f.       Hasil audit disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian .yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

     

    Iuran Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah:

    a.     Iuran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

    b.     Pemerintah Daerah membayar Iuran bagi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.

    c.     Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

    d.      Iuran dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

    e.      Dalam hal anggaran pada tahun berjalan belum dapat dicairkan yang berakibat Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran, pembayaran tahap pertama dilakukan setelah anggaran disahkan.

    f.      Ketentuan pembayaran diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.

     

    Iuran Peserta PPU:

    a.     Pemberi Kerja wajib memungut Iuran dari Pekerjanya, membayar Iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

    b.     Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

    c.     Pemberi Kerja terdiri atas:

    1.      Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan

    2.      Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

    d.    Pemberi Kerja penyelenggara negara terdiri atas:

    1.    Pemerintah Pusat; dan

    2.    Pemerintah Daerah.

    e.  Pemerintah Pusat membayarkan Iuran bagi Pejabat Negara, PNS Pusat, Prajurit, Anggota Polri, dan Pekerja/Pegawai yang iurannya menjadi kewajiban Pemerintah Pusat.

    f.  Pemerintah Daerah membayarkan Iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS Daerah, kepala desa dan perangkat desa dan Pekerja/Pegawai yang iurannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

     

    Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP :

    a.     Peserta PBPU membayar Iuran bagi dirinya beserta anggota keluarganya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

    b.    Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

    c.     Pembayaran Iuran dilakukan melalui nomor Virtual Account yang diberikan oleh BPJS Kesehatan pada saat pendaftaran.

    d.    Pembayaran Iuran dilakukan secara kolektif atas total tagihan untuk seluruh anggota keluarga sesuai data yang tercantum dalam kartu keluarga.

     

    Iuran Anggota Keluarga Yang Lain:

    a.       Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan Iuran.

    b.      Anggota keluarga yang lain yaitu anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

     

    Iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa:

    a.     Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memungut Iuran dari kepala desa dan perangkat desa, membayar Iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

    b.     Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

    a.     BPJS Kesehatan mengirimkan tagihan dan informasi kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

    c.       Pembayaran Iuran dilakukan melalui nomor Virtual Account.

    d.      Iuran dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

     

    Iuran bayi baru lahir:

    a.     Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

    b.    Tagihan Iuran atas bayi baru lahir mulai diperhitungkan sejak bulan kelahiran.

     

    Iuran Peserta Yang Berada Di Luar Negeri:

    a.     Peserta warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat menghentikan tagihan iurannya sementara dengan menyampaikan laporan melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat.

    b.      Peserta membayarkan Iuran sampai dengan bulan keberangkatan ke luar negeri.

    c.      Dalam hal Peserta kembali ke Indonesia sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, Peserta wajib membayar seluruh tagihan Iuran sejak bulan keberangkatan.

    d.      Pemberhentian tagihan Iuran sementara, dilakukan, pada saat bulan keberangkatan Peserta ke luar negeri.

    e.     Dalam hal Peserta tidak melakukan pelaporan, tagihan Iuran tetap diperhitungkan sebagai kewajiban Peserta.

    f.       Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi Peserta PPU yang masih mendapatkan Gaji atau Upah di Indonesia.

    g.      Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangkembali ke Indonesia wajib melapor ke BPJS Kesehatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kembali di Indonesia.

    h.      Peserta yang telah kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib

    a.       membayar Iuran sejak bulan kedatangan di Indonesia.

    i.       Peserta yang tidak melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau tidak membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi atas keterlambatan pembayaran Iuran.

     

    Tata Cara Pembayaran Iuran Tertunggak

    a.     Pembayaran tunggakan Pemerintah Daerah sebagai Pemberi Kerja dapat dilakukan melalui pemotongan dana transfer daerah oleh Pemerintah Pusat.

    b.     Pemotongan dana transfer daerah dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

    c.      Pemotongan dana transfer daerah, berdasarkan:

    a.       data hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah; atau

    b.      hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

     

    Tata cara Pembayaran Denda

    a.      petugas FKRTL melakukan pengecekan status penangguhan penjaminan peserta di system informasi yang disediakan BPJS Kesehatan bagi peserta yang telah mendapatkan surat perintah rawat inap;

    b.     dalam hal pada sistem informasi yang disediakan BPJS Kesehatan terdapat pemberitahuan bahwa Peserta masih dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Peserta wajib membayar denda;

    c.      petugas FKRTL melakukan input pelayanan Peserta pada sistem informasi yang disediakan BPJS Kesehatan;

    d.      petugas FKRTL menyerahkan informasi denda kepada Peserta, keluarga, penerima kuasa atau Pemberi Kerja;

    e.      Peserta, keluarga, penerima kuasa atau Pemberi Kerja melakukan pembayaran denda pelayanan pada kanal pembayaran Iuran;

    f.       petugas FKRTL menerbitkan surat eligibilitas Peserta; dan

    g.      Peserta mendapatkan pelayanan rawat inap.

     

    Penyelesaian Tunggakan Iuran dan Denda Bagi Peserta Tidak Mampu:

    a.      Peserta yang memiliki tunggakan Iuran atau tagihan denda datang ke Kantor Cabang terdekat untuk menyerahkan surat pernyataan dari instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa Peserta merupakan Peserta basis data terpadu yang belum terdaftar sebagai Peserta PBI;

    b.     menyerahkan surat keterangan tidak mampundari instansi di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

    c.      menyerahkan salinan surat pengantar keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa; dan

    d.     menyerahkan surat pernyataan kebenaran data di surat keterangan tidak mampu bermaterai yang telah ditandatangani.

    e.     BPJS Kesehatan mengusulkan kepada instansi di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta yang tidak mampu sebagai Peserta penduduk

    a.     yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan.

     

    DOWNLOAD PERATURAN:

    https://drive.google.com/open?id=1LM_3TdcQe6TsGjUGKR6TkYqyw8FfLu-7

  • Blog Info

    Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    PERATURAN BPJS
    Entitas
    BPJS PUSAT
    Nomor
    6
    Tahun
    2018
    Judul
    Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan


    POIN-POIN PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

     

    Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan dilakukan melalui kanal pendaftaran:

    a.       aplikasi pendaftaran bagi PPU;

    b.      aplikasi pendaftaran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

    c.       aplikasi mobile JKN;

    d.      laman BPJS Kesehatan;

    e.       BPJS Kesehatan care center 1500 400;

    f.       mobile customer service;

    g.      loket kantor cabang atau kantor kabupaten/kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan; atau

    h.      pihak lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

    i.        Selain melalui kanal pendaftaran, pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan dapat dilakukan melalui integrasi sistem.

     

    Penerima Bantuan Iuran/PBI Jaminan Kesehatan

    a.     Pendaftaran PBI Jaminan Kesehatan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.

    b.     Pendaftaran Peserta PBI dilakukan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh atau bersama dengan BPJS Kesehatan.

     

    Bukan PBI Jaminan Kesehatan

    a.      Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.

    b.      Pendaftaran Peserta bagi PPU dilakukan melalui entitasnya kepada BPJS Kesehatan.

    c.      Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

    d.     Terhadap Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    e.      Terhadap pendaftaran oleh Pekerja , BPJS Kesehatan melaksanakan proses pemeriksaan kepatuhan Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    PBPU dan BP

    a.      Setiap PBPU dan BP wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau kolektif sebagai Peserta pada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.

    b.      Kewajiban melakukan pendaftaran sebagai Peserta bagi PBPU dan BP dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2019.

    c.      Peserta PBPU dan BP yang melakukan pendaftaran setelah tanggal 1 Januari 2019 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Bayi baru lahir

    a.      Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

    b.      Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta PBI secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    c.       Pendaftaran bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

    d.      Pendaftaran bayi baru lahir dilakukan dengan cara melaporkan kepada BPJS Kesehatan melalui:

    e.       kantor cabang atau kantor kabupaten/kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan; atau

    1.    mobile customer service.

    2.    Pelaporan dengan menunjukkan:

    f.       identitas kepesertaan ibu kandung atau Nomor Induk Kependudukan ibu kandung atau Nomor Kartu Keluarga sebagai identitas sementara sampai dengan bayi terdaftar dalam data kependudukan; dan

    g.      surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan atau tenaga penolong persalinan.

    h.      Pelaporan dapat dilakukan oleh:

    1.    orangtua atau keluarga;

    2.    pihak lain atas nama ibu kandung; atau

    3.    fasilitas kesehatan.

    i.        Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

    j.        Peserta yang tidak mendaftar dan membayar Iuran bayi baru lahir paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan dikenakan kewajiban membayar Iuran sejak bayi dilahirkan dan dikenakan sanksi sebagaimana sanksi atas keterlambatan pembayaran Iuran.

     

    Syarat dan Tata Cara Peserta PPU yang Mengalami PHK

    a.      Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak PHK, tanpa membayar Iuran.

    b.     Pemberian manfaat jaminan kesehatan, mencakup pemberian manfaat jaminan kesehatan bagi anggota keluarga Peserta PPU yang telah didaftarkan oleh Pemberi Kerja.

    c.      Peserta yang telah bekerja kembali wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar Iuran.

    d.      Dalam hal Peserta tidak bekerja kembali dan tidak mampu, berhak menjadi Peserta PBI.

    e.     Tata cara pendaftaran menjadi Peserta PBI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Tata Cara Pelaporan

    a.      Pelaporan terhadap Peserta PPU yang mengalami PHK, dilakukan oleh Pemberi Kerja.

    b.     Pelaporan dilakukan melalui Kan tor Cabang BPJS Kesehatan tempat Pemberi Kerja terdaftar.

    c.      Pelaporan dilakukan dengan membawa:

    a.    dokumen pembuktian PHK;

    b.    dokumen data Peserta PHK; dan

    c.    dokumen lain sesuai dengan kriteria PHK.

    d.  Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan;

    e.  Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

    f.  Dalam hal pelaporan dilakukan lebih dari tanggal 20 (dua puluh), Pemberi Kerja dan Peserta berkewajiban membayar Iuran bulan berikutnya.

     

    Penghentian Sementara Kepesertaan WNI yang berada di Luar Negeri

    a.      Peserta warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara.

    b.     Dalam hal Peserta menghentikan kepesertaannya, Peserta yang bersangkutan tidak mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan.

    c.      Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Peserta PPU yang masih mendapatkan Gaji atau Upah di Indonesia.

    d.      Peserta yang kembali ke Indonesia wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar Iuran paling lama 1 (satu) bulan setelah kembali serta berhak mendapat manfaat.


    DOWNLOAD PERATURAN:

    https://drive.google.com/open?id=1lscis9K2y74cMedKW5l72mqLnBWstlo0

  • Blog Info

    Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    PERATURAN BPJS
    Entitas
    BPJS PUSAT
    Nomor
    7
    Tahun
    2018
    Judul
    Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan


    POIN-POIN PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI KLAIM FASILITAS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

     

    1. Administrasi Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Pelayanan Kesehatan di FKTP

    a.       RJTP yang terdiri atas:

    1. pelayanan Ambulans;

    2. pelayanan kebidanan dan neonatal berupa ANC, PNC dan pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;

    3. protesa gigi; dan

    4. keluarga berencana;

    b. RITP yang terdiri atas:

    1.      rawat inap; dan

    2.      pelayanan kebidanan dan neonatal berupa persalinan pervaginam normal, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED, pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED;

    c. promotif dan preventif yang terdiri atas:

    1.      pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik;

    2.      pelayanan skrining kesehatan tertentu; dan

    3.      pelayanan terapi krio; dan

    d. pelayanan obat program rujuk balik.

     

    2. Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di FKTP adalah sebagai berikut:

    a. kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:

    1. formulir pengajuan klaim (FPK) yang ditandatangani oleh Pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang;

    2. rekapitulasi pelayanan;

    3. kuitansi asli bermaterai; dan

    4. surat tanggung jawab mutlak bermeterai yang ditandatangani oleh Pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang; dan

    b.      kelengkapan khusus yang terdiri atas:

    1) bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh Peserta atau anggota keluarga; dan

    2) kelengkapan pendukung yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim.

     

    3. Klaim manfaat pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas:

    a. RJTL;

    b. RITL;

    c. obat untuk penyakit kronis dan obat kemoterapi;

    d. alat bantu kesehatan yang meliputi:

    1. kacamata;

    2. alat bantu dengar;

    3. protesa alat gerak;

    4. protesa gigi;

    5. korset tulang belakang;

    6. collar neck; atau

    7. kruk.

    e. pelayanan Ambulans; dan

    f. Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis (CAPD).

     

    4. Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan gawat darurat di FKTP yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

    a. kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:

    1. formulir pengajuan klaim (FPK) yang ditandatangani oleh Pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang;

    2. hasil input data tagihan klaim pelayanan kesehatan pada sistem informasi BPJS Kesehatan;

    3. kuitansi asli bermaterai;

    4. rekapitulasi pelayanan yang terdiri atas:

    1. nama Peserta;

    2. nomor identitas Jaminan Kesehatan Nasional;

    3. alamat dan nomor telepon Peserta;

    4. diagnosa penyakit;

    5. tindakan yang diberikan;

    6. tanggal masuk perawatan dan tanggal keluar perawatan; dan

    7. jumlah tagihan Peserta; dan

    5. surat tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan FKTP atau pejabat lain yang diberi wewenang; dan

    b. kelengkapan khusus yang terdiri atas:

    1. bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh Peserta atau anggota keluarga; dan

    2. berkas pendukung lain sesuai pelayanan yang diberikan.

     

    5. Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan gawat darurat di FKRTL yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

    a. kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:

    1. surat pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Pimpinan FKRTL atau pejabat setingkat Direktur yang diberi kewenangan;

    2. kuitansi asli bermaterai; dan

    3. surat tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan FKRTL atau pejabat setingkat direktur yang diberi kewenangan.

    b. kelengkapan pendukung pengajuan klaim pelayanan gawat darurat RJTL adalah sebagai berikut:

    1. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;

    2. bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP); dan

    3. hasil pemeriksaan penunjang, apabila dilakukan; dan

    c. kelengkapan pendukung pengajuan klaim pelayanan gawat darurat RITL adalah sebagai berikut:

    1. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;

    2. resume medis yang mencantumkan diagnose dan prosedur yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);

    3. laporan tindakan, prosedur atau laporan operasi;

    4. hasil pemeriksaan penunjang, apabila dilakukan; dan

    5. surat perintah rawat inap.

     

    6. Pembayaran Klaim Manfaat Pelayanan Kepada FKRTL

    1. BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat:

    a. 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan berkas klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3); atau

    b. 15 (lima belas) hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).

    2. Dalam hal pembayaran kepada FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran pada FKRTL dilakukan pada hari kerja berikutnya.

    3. Dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada FKRTL yaitu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.


    DOWNLOAD PERATURAN:

    https://drive.google.com/open?id=1QbJr13AjEYbT2QR3QTthuZ5lOGiiS8Bh

  • Blog Info

    Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tentang Pedoman Pendaftaran Kepesertaan Bagi Peserta Penerima upah Selain Penyelenggara Negara Dalam Program Jaminan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    PERATURAN BPJS
    Entitas
    BPJS PUSAT
    Nomor
    4
    Tahun
    2018
    Judul
    Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tentang Pedoman Pendaftaran Kepesertaan Bagi Peserta Penerima upah Selain Penyelenggara Negara Dalam Program Jaminan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik


    PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN KEPESERTAAN BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

     

    Pendaftaran Kepersertaan Badan Usaha Baru:

    a.      Pemberi kerja pada Badan Usaha Baru mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS secara daring melalui sistem OSS.

    b.      BPJS Kesehatan menerima data Badan Usaha Baru secara langsung melalui sistem OSS.

    c.      BPJS Kesehatan mengirimkan tautan aktivasi secara realtime kepada Badan Usaha Baru melalui surat elektronik Badan Usaha yang telah didaftarkan pada sistem OSS.

    d.     Badan Usaha Baru wajib melakukan aktivasi melalui tautan aktivasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak BPJS Kesehatan mengirimkan tautan aktivasi.

    e.      BPJS Kesehatan mengirimkan informasi Badan Usaha Baru yang telah melakukan aktivasi disertai dengan bukti kepesertaan berupa kode Badan Usaha kepada OSS.

    f.       Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, setelah dilakukan aktivasi tautan BPJS Kesehatan memberikan nomor Virtual Account, usemame, dan password kepada Badan Usaha Baru.

    g.     Usemame dan password digunakan untuk mengakses Aplikasi Edabu yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.

    h.     Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan terganggunya sistem aplikasi di BPJS Kesehatan, pemberian tautan aktivasi, nomor Virtual Account, usemame, dan password kepada Badan Usaha Baru dapat dilakukan lebih dari batas waktu yang clitetapkan.

     

    Pendaftaran Kepesertaan Badan Usaha Lama

    a.      BPJS Kesehatan menerima NIB yang memuat data Badan Usaha Lama secara langsung melalui sistem OSS.

    b.     BPJS Kesehatan mengirimkan tautan aktivasi secara realtime kepada Badan Usaha Lama  melalui surat elektronik Badan Usaha Lama yang telah didaftarkan pada sistem OSS.

    c.      Badan Usaha Lama wajib melakukan aktivasi melalui tautan aktivasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak BPJS Kesehatan mengirimkan tautan aktivasi.

    d.     BPJS Kesehatan mengirimkan informasi Badan Usaha Lama yang telah melakukan aktivasi disertai dengan bukti kepesertaan berupa kode Badan Usaha Lama kepada OSS.

     

    Penagihan Iuran

    a.     Tagihan iuran pertama terbentuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah Badan Usaha Baru mengirimkan data kepesertaan secara lengkap dan benar.

    b.     BPJS Kesehatan mengirimkan tagihan iuran pertama dan informasi kewajiban pembayaran kepada Badan Usaha.

    c.     Tagihan iuran pertama dapat diakses melalui:

    1.      Aplikasi Edabu yang disediakan BPJS Kesehatan; dan / atau

    2.      melalui surat elektronik Badan Usaha,

    d.     Ketentuan mengenai penagihan Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PPU diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

     

    Pembayaran Iuran

    a.       Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dilakukan melalui nomor Virtual Account.

    b.       Badan Usaha Baru melakukan pembayaran iuran pertama paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak BPJS Kesehatan mengirimkan tautan aktivasi

    c.       Badan Usaha Lama yang memiliki tunggakan iuran harus melakukan pembayaran iuran paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak BPJS Kesehatan mengirimkan tautan aktivasi

    e.       Pembayaran iuran pada bulan berikutnya dilakukan Badan Usaha paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berjalan.

     

    DOWNLOAD PERATURAN:

    https://drive.google.com/open?id=1-WLqUFvAyxnU7mTrqr95nilqDbNMCOA8

  • Blog Info

    Tata Hubungan Kerja (Board Manual) Dewan Pengawas - Direksi BPJS Kesehatan

    DETAIL PERATURAN

    Jenis
    PERATURAN BPJS
    Entitas
    BPJS PUSAT
    Nomor
    -
    Tahun
    2016
    Judul
    Tata Hubungan Kerja (Board Manual) Dewan Pengawas - Direksi BPJS Kesehatan


    DOWNLOAD PERATURAN:

    https://drive.google.com/open?id=1vnLaG8cRvLkzpJCt_Ym8NwuNSfV9dh2i