Blog Info

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat

DETAIL PERATURAN

POIN-POIN PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KEGAWATDARURATAN DAN PROSEDUR PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN GAWAT DARURAT

 

BPJS Kesehatan menjamin pelayanan gawat darurat medis yang dilakukan:

a.       sesuai dengan kegawatdaruratan medis

b.      di ruang pemeriksaan atau Instalasi Gawat Darurat; dan

c.       sesuai dengan tata laksana penanganan gawat darurat,

 

Manfaat pelayanan gawat darurat medis yang diberikan meliputi:

a.       administrasi pelayanan

b.      pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;

c.       pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

d.      pelayanan alat kesehatan;

e.       pelayanan penunjang diagnostik sesuai dengan indikasi medis

f.       pelayanan darah

g.      akomodasi sesuai dengan indikasi medis; dan

h.      pelayanan ambulan antar Fasilitas Kesehatanuntuk rujukan Peserta dengan kondisi gawat daruratnya telah teratasi dan dapat dipindahkan ke Fasilitas Kesehatan yang lebih tepat, atau dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

 

Prosedur pelayanan gawat darurat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilaksanakan melalui tahapan:

a.       Peserta atau keluarga Peserta datang ke FKTP;

b.      FKTP menilai keadaan kegawatdaruratan medis di FKTP Peserta;

c.       FKTP memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;

d.      Peserta atau keluarga Peserta menunjukkan kartu identitas Peserta dan kartu identitas lain yang berlaku;

e.       FKTP memastikan eligibilitas kepesertaan melalui aplikasi BPJS Kesehatan;

f.       FKTP menyampaikan lingkup manfaat jaminan kesehatan nasional;

g.      Peserta atau keluarga Peserta menandatangani bukti pelayanan yang telah diberikan setelah dinyatakan sesuai dengan lingkup manfaat jaminan kesehatan nasional pada lembar yang disediakan setelah mendapatkan pelayanan; dan

h.      lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing- masing FKTP.

 

Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, Peserta dapat:

a.       pulang setelah pelayanan selesai

b.      dirawat inap; atau

c.       dirujuk ke FKRTL.

 

Prosedur pelayanan gawat darurat yang bekerjasama dengan BPJS dilaksanakan melalui tahapan:

a.       Peserta atau keluarga Peserta datang ke Instalasi Gawat Darurat FKRTL;

b.      FKRTL menilai keadaan kegawatdaruratan Peserta;

c.       FKRTL memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;

d.      Peserta atau keluarga Peserta menunjukkan kartu identitas Peserta BPJS Kesehatan dan kartu identitas lain yang berlaku;

e.       FKRTL memastikan eligibilitas kepesertaan melalui aplikasi BPJS Kesehatan;

f.       FKRTL menyampaikan lingkup manfaat jaminan kesehatan nasional; dan

g.      Peserta atau keluarga Peserta menandatangani bukti pelayanan yang telah diberikan setelah dinyatakan sesuai dengan lingkup manfaat jaminan kesehatan nasional pada lembar yang disediakan setelah mendapatkan pelayanan.

h.      lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing- masing FKRTL.

 

Pembayaran pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh:

a.       FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sudah termasuk dalam komponen kapitasi; atau

b.      FKTP yang tidak bekerjasama Kesehatan berdasarkan perundang-undangan. dengan BPJS ketentuan peraturan

 

Mekanisme penagihan klaim pelayanan gawat darurat oleh FKTP yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilaksanakan melalui tahapan:

a.       FKTP melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan;

b.      Kantor Cabang BPJS Kesehatan meminta ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan yang menangani fungsi Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer untuk dibuatkan kode Fasilitas Kesehatan baru “Fasilitas Kesehatan tidak kerja sama”;

c.       FKTP melakukan entry tagihan; dan

d.      Kantor Cabang BPJS Kesehatan verifikasi dan pembayaran tagihan. Melakukan verifikasi pembayaran tagihan

 

Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat di FKRTL

a.       Fasilitas Kesehatan mengajukan klaim secara kolektif dan lengkap kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

b.      Bagi Fasilitas Kesehatan yang belum dapat mengajukan dalam bentuk soft file luaran INA-CBG maka klaim di entry oleh Fasilitas Kesehatan tersebut di Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

c.       Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di FKRTL terdiri atas:

a.       kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:

b.    formulir pengajuan klaim rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh pimpinan FKRTL atau pejabat lain yang berwenang, paling rendah yang menjabat sebagai Kepala Instansi;

2.    soft file luaran aplikasi BPJS Kesehatan;

3.     kuitansi asli bermaterai; dan

4.     surat tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan atau direktur FKRTL; dan

c.       kelengkapan administrasi khusus yang terdiri atas:

1.      bukti pendukung yang meliputi informasi tentang keabsahan Peserta, resume medis dan pelayanan spesial case based groups apabila diberikan;

2.      perincian tagihan rumah sakit (manual atau automatic billing)-, dan

3.      berkas pendukung lain yang diperlukan.

d.      Klaim diajukan kepada Kantor Cabang/Kantor Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan dengan kelengkapan administrasi umum dan kelengkapan administrasi khusus  dan kelengkapan lain sebagai berikut:

a.              a. rekapitulasi pelayanan, yang terdiri atas:

1.    nama penderita;

2.    nomor identitas;

3.    alamat dan nomor telepon Peserta;

4.    diagnosa penyakit;

5.    tindakan yang diberikan; dan

6.    tanggal masuk perawatan dan tanggal keluar perawatan; dan

b.              b. salinan identitas Peserta BPJS Kesehatan

       d. Pengajuan dokumen klaim  diberikan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan              perundang-undangan.

DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1fPCvhDZExtGyNdMoV-syfQdc7XnNf5VD

Blog Info

Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

DETAIL PERATURAN

DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1-hnzfbg-AFyqcB7h-Hi3KpHAP4qxSAdp

Blog Info

Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program JKN

DETAIL PERATURAN

POIN-POIN PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

 

Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya terbagi atas tim koordinasi dan tim teknis :

a.      Tim Koordinasi terdiri dari organisasi profesi;

b.      akademisi; dan

c.       pakar klinis.

d.      Tim teknis  terdiri dari unsur klinisi yang merupakan komite medis rumah sakit yang bekeijasama dengan BPJS Kesehatan.

 

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota tim kendali mutu dan kendali biaya, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.       warga negara Indonesia;

b.      bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.       sehat jasmani dan rohani;

d.      memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;

e.       memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai;

f.       berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; dan

g.      tidak sedang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan.

 

Tim koordinasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.      melakukan evaluasi kebijakan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi;

b.      memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis;

c.      melakukan pembahasan terhadap usulan perbaikan kebijakan;

d.      membahas hasil audit medis yang memerlukan kebijakan baru; dan

e.      melakukan evaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta untuk menyusun profil pelayanan kesehatan dengan menggunakan:

1.      data milik anggota tim kendali mutu dan kendali biaya;

2.      data milik BPJS Kesehatan yang berasal dari luaran data aplikasi BPJS Kesehatan; dan

3.      data lainnya

 

Tim teknis memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.     melakukan pertemuan pembahasan implementasi JKN yang mencakup aspek pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;

b.     memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis; dan

c.     melakukan audit medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Dewan Pertimbangan Medik :

a.      Dewan pertimbangan medik merupakan tim yang terdiri dari dokter ahli untuk menjadi mitra dalam mengendalikan mutu dan biaya pelayanan kesehatan Peserta di FKRTL.

b.      Dewan pertimbangan medik terdiri atas:

1.      dewan pertimbangan medik pusat; dan

2.      dewan pertimbangan medik provinsi.

c.       Keanggotaan dewan pertimbangan medik beijumlah:

1.      5-15 (lima sampai dengan lima belas) orang untuk dewan pertimbangan medik pusat; dan

2.      5-10 (lima sampai dengan sepuluh) orang untuk dewan pertimbangan medik provinsi.

 

Dewan pertimbangan medik memiliki tugas sebagai berikut:

a.      merekomendasikan keputusan dalam hal terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL di bidang teknis pelayanan medis;

b.     bersama dengan tim kendali mutu dan kendali biaya menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan

c.      menyampaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada dewan pertimbangan klinis.

 

DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1fL558j8mSQZY3svAJ4l_qicMXk9_55IQ

Blog Info

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

DETAIL PERATURAN

POIN-POIN PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

 

Tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Peserta meliputi:

a.      membuat pernyataan yang tidak benar dalam hal eligibilitas (memalsukan status kepesertaan) untuk memperoleh pelayanan kesehatan;

b.     memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu (unneccesary Services) dengan cara  memalsukan kondisi kesehatan;

c.      memberikan gratifikasi kepada pemberi pelayanan agar bersedia memberi pelayanan yang tidak sesuai/tidak ditanggung;

d.      memanipulasi penghasilan agar tidak perlu membayar iuran yang terlalu besar;

e.      melakukan keijasama dengan pemberi pelayanan untuk mengajukan klaim palsu;

f.       memperoleh obat dan/atau alat kesehatan yang diresepkan untuk dijual kembali; dan/atau

g.      melakukan tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional lainnya selain huruf a sampai dengan huruf f.

 

Tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Petugas BPJS Kesehatan meliputi:

a.      melakukan keijasama dengan Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan untuk mengajukan klaim yang palsu;

b.      memanipulasi manfaat yang seharusnya tidak dijamin agar dapat dijamin

c.      menahan pembayaran ke Fasilitas Kesehatan/rekanan dengan tujuan memperole keuntungan pribadi;

d.     membayarkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau

e.      melakukan tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional lainnya selain huruf a sampai dengan huruf d.

 

Tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKTP meliputi:

a.      memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.      memanipulasi klaim pada pelayanan yang dibayar secara non kapitasi;

c.      menerima komisi atas rujukan ke FKRTL;

d.     menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai standar tarif yang ditetapkan;

e.      melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu; dan/atau

f.      tindakan kecurangan lainnya selain huruf a sampai dengan huruf e.

 

Tindakan kecurangan dalam Jaminan KesehatanNasional yang dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKRTL meliputi:

a.      penulisan kode diagnosis yang berlebihan/upcoding;

b.      penjiplakan klaim dari pasien lain/cloning;

c.      klaim palsu/phantom billing;

d.      penggelembungan tagihan obat dan alkes/ inflated bills;

e.      pemecahan episode pelayanan/services unbundling or fragmentation;

f.       rujukan semu/ selfs-referals;

g.      tagihan berulang/ repeat billing;

h.      memperpanjang lama perawatan/prolonged length of stay;

i.        memanipulasi kelas perawatan/ type of room charge;

j.        membatalkan tindakan yang wajib dilakukan /cancelled services;

k.      melakukan tindakan yang tidak perlu/ no medical value;

l.        penyimpangan terhadap standart pelayanan/standard of care;

m.    melakukan tindakan pengobatan yang tidak perlu /unnecessary treatment;

n.      menambah panjang waktu penggunaan ventilator;

o.      tidak melakukan visitasi yang seharusnya/phantom visit;

p.      tidak melakukan prosedur yang seharusnya/phantom procedures;

q.      admisi yang berulang/ readmisi;

r.       melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu;

s.       meminta cost sharing tidak sesuai dengan ketentuanmperaturan perundang-undangan; dan

t.        tindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional lainnya selain huruf a sampai dengan huruf s.

 

Tindakan kecurangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat dilakukan oleh penyedia obat dan alat kesehatan meliputi:

a.      tidak memenuhi kebutuhan obat dan/atau alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b.     melakukan kerjasama dengan pihak lain mengubah obat dan/atau alat kesehatan yang tercantum dalam e-catalog dengan harga tidak sesuai dengan e-catalog; dan/atau

c.      melakukan tindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional lainnya selain huruf a dan huruf b.

 

BPJS Kesehatan melakukan tindakan preventif atas kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Peserta dengan cara:

a.      membuat komitmen dengan Fasilitas Kesehatan untuk tidak menerima gratifikasi dari Peserta yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama;

b.      melakukan edukasi secara langsung maupun tidak langsung, kepada Peserta, Fasilitas Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya; dan/atau

c.      mewajibkan Fasilitas Kesehatan melakukan pengecekan kartu identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan bukti identitas lain sebelum Peserta memperoleh pelayanan kesehatan.

 

BPJS Kesehatan melakukan pendeteksian atas kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Peserta dengan cara:

a.      melakukan pengecekan keaslian kartu identitas Peserta dan keaktifan status kepesertaan;

b.      melakukan pemeriksaan terhadap keaslian dan masa berlaku surat rujukan;

c.      memastikan Rumah Sakit memiliki dan menaati Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan Medis (SPM) dan Standar Profesi yang dapat mencegah terjadinya kecurangan;

d.      menyediakan aplikasi yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi Peserta yang memperoleh manfaat yang berlebih;

e.      melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Peserta dan Pemberi Keija sesuai peraturan perundang-undangan;

f.       meminta Fasilitas Kesehatan memberikan catatan terhadap rujukan yang diberikan atas permintaan sendiri oleh Peserta; dan/atau

g.      meminta Fasilitas Kesehatan untuk memberikan informasi kepada BPJS Kesehatan dalam hal terdapat Peserta yang terindikasi memalsukan status kepesertaan.

 

BPJS Kesehatan melakukan penanganan atas kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Peserta dengan cara:

a.     menghentikan penjaminan pelayanan kesehatan bagi Peserta dalam hal Peserta memalsukan status kepesertaan;

b.    melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, dan/atau Komite Rumah Sakit terhadap pemberi pelayanan kesehatan yang menerima gratifikasi;

c.     memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemberi Kerja dan/atau Peserta memanipulasi penghasilan; dan/atau

d.     melaporkan Peserta kepada aparat penegak hukum dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa Peserta melakukan pemalsuan klaim.

 

Sanksi :

a.     Dalam hal peserta membuat pernyataan yang tidak benar terkait eligibilitas (memalsukan status kepesertaan) untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu (unneccesary Services) dengan cara memalsukan kondisi kesehatan maka BPJS Kesehatan tidak memberikan jaminan dan biaya pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab peserta.

b.     Dalam hal peserta terbukti melakukan tindakan kecurangan yang menimbulkan kerugian keuangan bagi dana Jaminan Kesehatan Nasional maka peserta wajib melakukan penggantian atas biaya pelayanan yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

c.     Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Peserta BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum.

 

 DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1kLCx6pASHH7E_2WlPkhdk7DsDaicr-EB

Blog Info

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

DETAIL PERATURAN

POIN-POIN PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

 

Peserta Pekeija Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dapat berubah status kepesertaan menjadi Peserta:

a.       PBI;

b.      Pekeija Penerima Upah; atau

c.       Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

 

Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekeija Menjadi Peserta PBI :

a.     Perubahan status kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja menjadi Peserta PBI dilakukan terhadap Peserta Pekeija Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu.

b.     Perubahan status kepesertaan menjadi Peserta PBI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perunaang-undangan.

 

Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Menjadi Peserta Pekeija Penerima Upah :

a.      Perubahan status kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja menjadi Peserta Pekerja Penerima dilakukan dengan memperhatikan jumlah anggota keluarga tertanggung.

b.      Dalam hal jumlah anggota keluarga tertanggun melebihi hak Peserta, anggota keluarga yang dialihkan hanya sejumlah haknya.

c.      Dalam hal jumlah anggota keluarga melebihi hak Peserta, maka anggota keluarga yang belum ditanggung sesuai hak Peserta:

1.      dialihkan menjadi anggota keluarga tambahan; atau

2.      tetap terdaftar sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah atau Peserta Bukan Pekerja.

d.     Perubahan status kepesertaan Peserta Pekeija Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekeija menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah dilakukan dengan melengkapi persyaratan pendaftaran Peserta Pekerja Penerima Upah.

 

Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Menjadi Peserta Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah :

a.     Perubahan status kepesertaan Peserta Pekeija Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui pendaftaran sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

b.     Pendaftaran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.

 

Perlakuan terhadap Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan :

a.     Terhadap Peserta dengan tunggakan iuran tetap dapat dilakukan perubahan status kepesertaan.

b.      Perubahan status kepesertaan tidak menghapuskan kewajiban Peserta untuk melunasi tunggakan iuran Jaminan Kesehatan.

c.     BPJS Kesehatan tetap melakukan pencatatan dan penagihan atas tunggakan iuran  kepada Peserta.

d.     BPJS Kesehatan dalam melakukan penagihan dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga yang berwenang.

 

Pada saat Peserta berubah status kepesertaan, BPJS Kesehatan:

a.      menghentikan penghitungan iuran Peserta pada status kepesertaan lama; dan

b.      mulai melakukan penghitungan iuran Peserta pada status kepesertaan baru.

 

 

DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1gxfK3Eytf2DI1pV34vjGODKX7Rjva3dA

Blog Info

Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja

DETAIL PERATURAN

POIN-POIN PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA

 

Ketentuan dalam peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 tahun 2015 telah diubah sebagai berikut:

 

Diantara Pasal 9 dan 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, yakni:

1.      Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang merupakan Penduduk di wilayahnya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

2.      Proses pendaftaran peserta dan kepesertaannya berlaku pada saat pendaftaran

3.      Pengecualian berlaku bagi Pemerintah Daerah yang mendaftarkan seluruh Penduduk di wilayahnya, kecuali perjanjian lain

4.      Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. 

DOWNLOAD PERATURAN:

https://drive.google.com/open?id=1BfeWg-mbPqjYS64dnyKW-l8bTPDwknc6