Close

Opini

  • Blog Info

    Presiden Jokowi Isyaratkan Kecewa Terhadap PP 78/2015

    Presiden Jokowi Isyaratkan Kecewa Terhadap PP 78/2015, Buruh Desak Menaker Mundur

    Surabaya, KPonline – Upaya perbaikayn ranah ketenagakerjaan terus dilakukan oleh Tim 12 dari Jawa Timur, terutama mengenai sistem ppengupahan. Karena melalui Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 telah mengakibatkan jurang disparitas upah antar daerah yang semakin melebar.

    Setelah pada hari sebelumnya melakukan silahturahmi ke Kantor Staff Kepresidenan untuk menyampaikan rekomendasi, pada hari kamis (12/07/2018) Tim 12 berkunjung ke Kantor Kementrian Tenaga Kerja di Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan untuk menyampaikan hal yang sama.

    Kunjungan ke Kantor Kemenaker, Tim 12 diterima oleh SubDir Direktorat Pengupahan Ernawati, SubDir HI Andrew, serta dari Biro Hukum Kemenaker Andi Wijaya dan Wijayanto.

    Pada saat pertemuan terungkap ternyata sistem pengupahan memang tengah disoroti serius oleh Presiden Jokowi. Bahkan Presiden mengisyaratkan kekecewaan yang mendalam terhadap PP 78/2015. Hal itu disampaikannya pada saat ada sebuah acara di Solo, yang mana Presiden miris ketika memperhatikan lebarnya disparitas upah antara Solo dan Jakarta.

    Dari semenjak awal peraturan ini lahir, serikat pekerja/buruh sudah mengingatkan pemerintah bahwa sistem ini akan membawa masalah baru dalam sistem pengupahan, apabila diteruskan maka disparitas upah akan semakin membesar. Ternyata hari ini hal itu benar-benar terjadi dan mau tidak mau pemerintah pusat harus melakukan perubahan untuk menghindari akibat yang lebih besar.

    ” Memang PP 78 memberikan sebuah kepastian kenaikan upah, tetapi yang harus ditinjau pertama kali oleh pemerintah adalah basic upah, itu harus diperbaiki dulu, sebelum sebagai pengali dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ” Papar Jazuli selaku perwakilan Tim 12.

    Secara teori penentuan basic upah harus berdasarkan data valid dari hasil survey seluruh daerah, agar didapatkan sebuah standart upah sebagaimana yang diterapkan pada pegawai negeri/Polri.

    ” Saat ini semua orang bisa mendapatkan data dan informasi disparitas upah dengan mengakses di internet, tidak perlu Tim daerah berbondong bondong ke Kemenaker, disana UMK seluruh Indonesia bisa dilihat dan dibandingkan kok, keberadaan disparitas upah itu sangat nyata dan sudah begitu mengkuatirkan, bahkan dengan PP 78 itu, untuk menentukan upah 30 tahun mendatang hari ini bisa dilakukan, belum lagi ancaman relokasi perusahaan dan kesenjangan sosial yang semakin meruncing, ” Tegas Jazuli.

    Sesuai hasil rekomendasi pada peringatan MayDay, Gubernur Jawa Timur berencana akan melakukan revisi UMK 2018. Masukan Tim 12 yang telah melakukan survey di luar ring 1 Jatim (seluruh Kabupaten/Kota) akan menjadi pijakannya.

    Tim 12 mendesak pemerintah segera mencabut PP 78 dan mengembalikan sistem pengupahan ke dalam ruh undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. ” Kalau memperhatikan Presiden saja sudah sebegitu risau soal sistem pengupahan, Menaker harusnya segera evaluasi dan bereaksi. Jika memang tidak mampu menyelesaikan, Menteri Tenaga Kerja Hanif dhakiri tidak perlu ragu dan malu untuk mundur, ” Ujar Jazuli.Menutup penyampaiannya, Tim 12 berharap pemerintah pusat bisanya jangan cuma menciptakan masalah dengan mengeluarkan produk hukum baru, tetapi di saat pemerintah daerah yang mengerti tentang kondisi realitas masyarakatnya dan ingin membuat sebuah solusi/diskresi malah dihambat.

    Melalui Staffnya Kemenaker mengakui adanya sebuah kekurangan dalam sistem itu, dan menyambut baik masukan yang luar biasa berupa rekomendasi dari Tim 12. Kemenaker akan mengupayakan perbaikan, solusi yang telah dipaparkan Tim 12 akan dikaji untuk ditelaah lebih lanjut. Kabarnya dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan revisi terhadap PP 78/2015

    Masih diupayakan PP78 akan direvisi/dicabut. Semua pihak masih berupaya, memang tidak semua perjuangan bisa terealisasi dengan instan, ada yg bisa sesaat, dan ada yg butuh waktu. 

    "Engga usah grusa grusu (sembrono), tetap semangat dan optimis". Pesan Hari Putri Lestari, selaku 'Mbok e buruh jawa timur'.

    Semoga realisasi janji Gubernur Jawa Timur di depan ribuan buruh dalam peringatan MayDay tidak dihambat dan diintervensi oleh pemerintah pusat, sehingga kesejahteraan pekerja dan masyarakat Jawa Timur dapat terwujud dan meningkat.

  • Blog Info

    PDI-P Menghormati dan Taat Peraturan, UU, dan Tentu Juga ETIKA

    PDI-P Menghormati dan Taat Peraturan, UU, dan Tentu Juga ETIKA 

    Tarik ulur PKPU terkait larangan mantan Napi untuk berlaga di pemilu legislatif 2019 menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan saat ini. Usulan bagus KPU tersebut tidak serta merta mendapat tanggapan seragam dari seluruh elemen masyarakat. Banyak tafsir yang menyatakan pro dan kontra, wajar... dalam kehidupan demokrasi. Oleh karenanya masih ada waktu untuk mengkaji bersama sebelum PKPU tersebut disahkan ataupun ditolak.

    PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besar di Indonesia yang juga merupakan partai dengan elektabilitas tertinggi, menyikapi dengan jelas terhadap PKPU yang saat ini sedang diajukan. Pada dasarnya sikap partai adalah mematuhi dan menjalankan segala ketetapan UU/Peraturan pemerintahan yang berlaku. Oleh karenanya PDI Perjuangan menghormati seluruh prosesi pembentukan perundang-undangan tersebut hingga dinyatakan sah dan berlaku.

    Sedang terkait mantan Napi yang hendak berlaga di 2019, boleh atau tidaknya kita menunggu keputusan final pemerintah atas PKPU tersebut. Namun perlu diketahui bersama ketua umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan tegas menyatakan sikapnya jauh-jauh hari "bahwa seluruh kader yang tertangkap OTT (yang notabene belum mempunyai kekuatan hukum tetap) langsung dipecat dari keanggotaan partai. Yang artinya, "jangankan mantan napi... tertangkap OTT saja sudah dikeluarkan kok dari partai?" Hilang sudah status kepartaiannya, sedang salah satu syarat menjadi Bacaleg PDI Perjuangan adalah memiliki KTA PDI Perjuangan. Dari sini saja sudah jelas sikap PDI Perjuangan yang merujuk pada sikap Ketua Umumnya.

    Dan selaras dengan amanat Rakernas Bali, bahwa tidak ada ampun terhadap kader-kader partai PDI Perjuangan yang melakukan pelanggaran:

    1. Korupsi
    2. Narkoba
    3. Human trafficking

    Pemerintah ingin membangun negara ini dengan sistem yang lebih baik, PDI Perjuangan selaku partai pengusung utama presiden Jokowi jelas akan  mendukung program pemerintah, salah satunya Pemberantasan Korupsi..!! Pungkas Hari Putri Lestari, SH.,MH. (Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan) yang saat itu merupakan salah satu narasumber di program hincang malam SBO TV - 7 Juni 2018.

    (Red-sedulurHPL)

  • Blog Info

    Kepedulian Fasilitas Publik Bagi Perempuan

    Riuhnya Peringatan Hari Kartini di setiap bulan April selalu tak lepas dari semangat Emansipasi Perempuan satu diantaranya isu Kesetaraan Gender. Kesetaraan tersebut dari masa ke masa diharapkan selalu lebih baik dan menuju kesetaraan idealnya, yakni Humanisme Universal.

                   

    Adalah Emansipasi yang masih luput dari pandangan secara umumnya, yaitu kesejajaran dalam perolehan hak perempuan atas ketersediaan fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Emansipasi bukan berarti kesamaan dalam segala hal antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga harus mengingat aspek perbedaan fisik dan emosional. Atas perbedaan ini maka harus menjadi perhatian pula aspek pembangunan infrastruktur kota maupun kabupaten yang memiliki perspektif gender agar berpihak pada kepentingan perempuan. Menjadi harapan besar pada Kepala Daerah Perempuan, untuk mewujudkan hal tersebut, mengingat akan kesamaan jenis kelamin/golongan.

     

    Contoh Kota Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini. Walikota Perempuan pertama di Kota Surabaya ini membuktikan terwujudnya harapan warga Kota Surabaya khususnya kaum perempuan. Yang terbaru dengan disediakannya fasilitas publik yang berpihak pada perempuan dan anak. Seperti ketersediaan lahan parkir khusus perempuan di gedung-gedung pusat belanja, berbagai gedung pemerintah, maupun gedung-gedung swasta. Selain itu adanya Surat Edaran Pemkot Surabaya untuk setiap perusahaan dan Kantor di kota Surabaya diminta untuk menyediakan ruang laktasi, menyediakan waktu untuk memerah asi pada ibu menyusui, juga adanya Fasilitas Umum seperti banyaknya Taman Kota yang Ramah Anak dan Aman bagi Perempuan. Termasuk kebutuhan air bersih untuk perempuan pada toilet di gedung-gedung public yang telah diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya.

     

    Hal ini diharapkan bisa diikuti oleh daerah-daerah lain terutama di Jawa Timur khususnya yang kepala daerahnya perempuan, seperti Kab. Jember, Kab. Kediri, Kota Probolinggo, dan sebagainya.

  • Blog Info

    Kondisi Perawat di Jawa Timur (Pengabdian VS Kesejahteraan)

    Sebagai suatu profesi yang luhur dan mulia, salah satu tujuan profesi keperawatan adalah melayani dan mengabdi. Namun sebagaimana suatu profesi untuk mencari nafkah, Perawat juga memerlukan reaktualisasi Pengabdiannya dengan penghargaan yang selayaknya diterima untuk kesejahteraan yang baik. Dalam pengabdiannya bukan berarti profesi Perawat tidak berhak memperoleh kehidupan yang sejahtera.

     

    Tanggung jawab dan output kerja yang diharapkan dari Perawat sangat tinggi kualifikasinya karena berhubungan dengan keselamatan medis seseorang. Mereka dituntut untuk memiliki pengetahuan medis yang harus terus diupayakan bertambah tanpa henti seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi medis berkejaran dengan semakin kompleksnya perkembangan jenis penyakit. Mereka dituntut memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dan terus menerus selama jam kerja, tidak boleh lengah dan abai terhadap pasien satu dan lainnya.

     

    Padahal kita juga harus pahami, Perawat juga sama seperti semua pekerja yang memiliki kebutuhan hidup baik materiil maupun non materi. Apakah semua tuntutan diatas itu sudah seimbang dengan pemenuhan kebutuhan hidup Perawat paling sedikit sesuai standard kelayakan? Bagaimana dengan resiko yang mereka dapatkan ketika memberikan pelayanan medis bahwa mereka juga bisa tertular dan dalam kondisi yang membahayakan kesehatannya sendiri; apakah Perawat sudah memiliki jaminan kesehatan yang layak?

     

    Contoh saja yang bisa kita ambil dari 3.213 perawat Ponkesdes Jatim, mereka masih berstatus kontrak dan bergaji minim. Masih banyak yang di bawah UMK, di beberapa tempat bahkan terlambat bisa dipotong gajinya.

    Mereka belum mendapatkan jaminan kesehatan JKN KIS dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam perkembangannya di tahun 2018 ini, dia menjelaskan bahwa kembali berulang keterlambatan pembayaran gaji ribuan perawat Ponkesdes Jatim. Gaji yang diterima perawat Ponkesdes selama ini adalah Rp 1.450.000 yang berasal dari APBD Provinsi dan ditambah dari APBD kabupaten/kota yang jumlahnya lebih kecil.

    (BPJS Watch, Jamaludin, Berita Jatim 23 Februari 2018)

     

    Melihat kondisi ini, Hari Putri Lestari, SH., MH. Pemerhati Masalah Sosial menyatakan keprihatinannya. Mbak Tari demikian biasa dipanggil, memastikan bahwa fungsi Perawat sangat penting dalam Pelayanan Medis secara langsung terhadap pengguna jasa pelayanan kesehatan. Dan terutama fokus pada perawat di Puskesmas baik di kota apalagi di desa, Perawat berhadapan langsung pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang tidak punya banyak pilihan pelayanan kesehatan ditempat lain, sehingga kualitas pelayanan Perawat sangat diandalkan. Bagaimana mungkin tingkat kepuasan terhadap pelayanan Perawat dituntut tinggi bila tingkat kesejahteraan dan jaminan kesehatan Perawat sendiri juga masih belum layak.

    Untuk itu ditambahkan oleh Mbak Tari, bila Pemerintah ingin serius memperhatikan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, maka profesi Perawat juga diperhatikan kesejahteraan dan jaminan kesehatannya. Gaji yang minim, terlambat dan dipotong seharusnya segera mendapat perhatian demi kelangsungan pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Alokasi APBD pada bidang kesehatan juga turut memperhatikan unsur peningkatan kesejahteraan Perawat.

  • Blog Info

    Partai Politik Ibarat Candradimuka

    PARTAI POLITIK IBARAT "CANDRADIMUKA" ATAU SEKOLAH

    Mayoritas Partai Politik secara Umum bertujuan Membuat Kebijakan, Mengelolah Kekayaan Alam, dan Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat.

    Yang membedakan antara satu partai dengan partai lain hanya wadah, bendera, warna seragam, dan cara menyajikan programnya.

    Tujuan partai politik yang utama dan sangat penting adalah mencetak kader-kadernya untuk jadi calon para pemimpin, calon wakil rakyat, dan menempatkannya di jabatan-jabatan publik.

    Maka IDEALnya yang saat ini menjadi pengurus Partai politik haruslah bersifat dan berlaku layaknya manusia setengah DEWA (Lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih jujur, lebih berani, lebih banyak baiknya dari pada yang akan dikader, atau yang akan direkomendasikan sebagai pejabat publik).

    Partai Politik Ibarat "Candradimuka" para calon pemimpin dan calon wakil rakyat. Maka, idealnya pengurus partai berupaya keras menggebleng (menciptakan) kader yang bermental dan berkarakter kuat, berkualitas prima agar dibutuhkan dan disukai rakyat.

    Partai Politik dapat diibaratkan juga sebagai "SEKOLAH" yang mempunyai Guru-guru Hebat, sehingga menghasilan murid yang berkualitas dan hebat pula.

    Oleh karenanya, saatnya Partai Politik mengevaluasi diri dan memperbaiki diri atas masalah-masalah bangsa yang terjadi saat ini, yang masalah tersebut disebabkan salah satunya karena masih adanya para pemimpin/wakil rakyat bahkan pejabat publik yang bermasalah secara personality.

    Selain itu, pentingnya Pendidikan Politik bagi masyarakat dilakukan secara serius dan masive. Masyarakat harus dicerdaskan akan pentingnya pro aktif  terhadap Politik (siapa yang ingin jadi pengurus partai? atau ingin sebagai kader-kader partai? atau sebagai pihak pemberi saran pada partai?) semua hal tersebut harus dilakukan secara proaktif, sebab jika tidak jabatan-jabatan strategis tersebut akan diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, asal comot, dan tanpa memiliki visi misi jelas dalam berpartai.

    Rakyat perlu dicerdaskan, bahwa rakyat membutuhkan partai politik dan calon para pemimpinnya yang akan mengatur kehidupaan sehari-hari dan masa depan. Sejak manusia di dalam kandungan sampai dengan di liang kubur. Karena semua perundangan-undangan, system, pengaturan, kontrol keuangan rakyat dan negara, penegakan hukum, perlindungan terhadap segenap WNI adalah tugas dan wewenang Pejabat Publik yang mereka-mereka itu dikader dan direkom oleh Partai Politik.

    Sekali lagi, Partai Politik ibarat Kawah "Cadradimuka" tempat orang pilihan. IDEALnya HARUS LEBIH BAIK dari lembaga pemerintah (Publik) dan lembaga swasta (Perusahaan).

    Saat ini memang "belum" mencapai idealnya, namun harus BERUPAYA dan SERIUS.

    (HPL)

  • 12-08-2019

    PRT Juga Berhak THR

    Blog Info

    PRT Juga Berhak THR

    Biasanya, tunjangan hari raya atau THR itu diberikan kepada kaum buruh atau pekerja di pabrik atau perusahaan, sedangkan pembantu rumah tangga (PRT) menjadi urusan majikan.

    Namun, hal itu "diluruskan" pegiat/aktivis LSM "Sapu Lidi" (Persatuan Perempuan Peduli Generasi Indonesia) Surabaya, Hari Putri Lestari SH MH.

    "PRT juga berhak atas THR, karena itu PRT jangan disingkat pembantu RT, tapi pekerja RT," ucap Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Perempuan, dan Anak (KTKPA) DPD PDIP Jatim itu.

    Artinya, PRT juga merupakan pekerja, karena dia mendapatkan kompensasi berupa upah atas konsekuensi dirinya meninggalkan keluarga, dan upah itu juga untuk menafkahi keluarganya.

    "Lebih dari itu, Badan Perburuhan Dunia atau ILO telah memasukkan PRT sebagai buruh/pekerja juga, sehingga Indonesia sebagai anggota ILO juga terikat dengan konvensi itu," kilahnya.

    Oleh karena itu, dirinya bersama sejumlah aktivis LSM kini memperjuangkan UU PRT yang sudah berlangsung selama tiga tahun.

    "PRT selama ini sudah menerima upah dan THR dari majikan, tapi besaran upah dan THR itu bervariasi dan mayoritas justru jauh di bawah upah buruh dengan alasan makan dan tidur di rumah majikan," ungkapnya.

    Ke depan, hal itu tidak boleh berlaku lagi, karena PRT juga buruh, sehingga pada PRT juga berlaku ketentuan upah yang minimal setara dengan UMR.

    "Mereka juga berhak atas THR yang sepadan dengan THR untuk buruh yakni PRT di bawah enam bulan dan lebih dari enam bulan ada hitungan THR yang berhak diterimanya," ulasnya.

    Jadi, PRT sebagai warga negara juga mempunyai hak asasi yang seharusnya dilindungi pemerintah dan masyarakat, namun belum adanya UU PRT membuat belum ada jaminan PRT di Indonesia terbebas dari eksploitasi dan ketidakadilan.

    "Jaminan yang diperlukan itu meliputi upah yang layak bagi PRT, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, hak akomodasi, waktu istirahat, jam kerja yang jelas, jam makan, cuti haid, cuti tahunan bagi yang bekerja dalam kurun waktu setahun, hak berkomunikasi dan bersosialisasi, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan," paparnya.

    Pewarta : 
    Editor: Chandra Hamdani Noer