Close

Kegiatan

  • Blog Info

    DPRD JATIM BAKAL AWASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN TISTAS

    Surabaya–Pelaksanaan program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) tingkat Madrasah Aliyah (MA) bakal diberikan pengawasan khusus DPRD Jatim. Jika masih ditemukan pengaduan, masyarakat bisa mengadu ke dewan.

    “Yang jelas ini program gratis. Jika ada pungutan silahkan mengadu kepada kami. Soal posko pengaduan itu masalah teknis, yang penting serap aspirasinya dulu,” kata anggota DPRD jatim Hari Puji Lestari, di Surabaya, Senin (23/9/2019).

    Tari mengatakan, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang merupakan dana program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) di Provinsi Jawa Timur  tahap tiga bulan pertama semester 2 sudah cair.

    “Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat komitmen pemerintah dalam menciptakan pendidikan gratis di Jatim. Kami akan kawal sebagai bentuk kekawatiran jika ada penyimpangan,” katanya.

    Di sisi lain, kataTari, progran Titas ini perlu didukung penuh. Sebab, sangat dibutuhkan masyarakat agar tidak terbebani biaya sekolah di tingkat MA.

    “Kami memberikan apresiasi terhadap inovasi gubernur Jatim Khofifah yang menjalankan program Pendidikan gratis di tingkat MA,” jelas dia. (tri/mkr-klikjatim.com)

  • Blog Info

    GEMAS JATIM Wadul Di DPRD Jatim

    Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Jatim (GEMAS JATIM) melakukan aksi di depan DPRD Jatim, selasa (17/9/2019).
    Dalam aksi tersebut mereka mendesak agar RUU penghapusan kekerasan seksual segera disahkan oleh DPR RI.

    Menurut salah satu coordinator GEMAS Jatim Nunuk Fauziyah mengatakan GEMAS JATIM melakukan aksi untuk menagih janji DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tak kunjung disahkan dan terkesan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal.

    “ Kami minta DPRD Jatim ikut juga mendorong agar RU PKS disahkan segera,”ungkapnya di Surabaya, selasa (17/9)

    Hari Putri Lestari (HPL) Anggota DPRD Jatim asal Fraksi PDI Perjuangan mengatakan tak kunjung disahkannya RUU PKS tersebut bisa dikatakan telah mempermainkan dan menyakiti perasaan seluruh korban di Indonesia.

    “Bagi kami RUU PKS memberikan payung hokum untuk dapat mencegah dampak kekerasan seksual yang berjangka Panjang,”ungkapnya.

    Diungkapkan oleh wanita yang juga aktivis perburuhan ini, RUU PKS adalah solusi atas situasi darura kekerasan seksual dimana dari data Komnas perempuan merilis catatcan tahun 2018 jumlah kekerasan seksual naik menjadi 406.178 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 348.466. “ Dan di Jatim menduduki peringkat ke 2 terbanyak kasus kekerasan,” jelasnya.

    selain itu penuntasan RUU PKS menjadi manivestasi kebijakan khusus untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual dengan menghadirkan hukum restorative yang merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi seluruh warga. (rofik - bidiknews)

  • Blog Info

    SOPIR ANGKOT VS DRIVER ONLINE

    Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur Hari Putri Lestari, siang ini menerima audiesi dari Dewan Pimpinan Daerah Serikat Sopir Indonesia Provinsi Jawa Timur 17 September 2019.

    Dalam audiensi tersebut para perwakilan Sopir Angkot menyuarakan permasalahan angkutan umum vs angkutan online yang telah diatur dalam KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 188/375/KTSP/0113/2017 yang hingga saat ini belum terselesaikan dan semakin hari menimbulkan polemik di masyarakat yang tidak berkesudahan. 

    Para peserta hearing mengharapkan ketegasan pemerintah menyikapi masalah tersebut yang  mengacu pada UU No.22 Tahun 2019 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  • Blog Info

    BEDA PENDAPAT DENGAN TUJUAN YANG SAMA

    Menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga, menyampaikan pendapat “ Menolak Revisi UU KPK” menolak “PELEMAHAN KPK”

    Hal yg biasa suatu perubahan pasti ada pro kontrak, 2 hari lalu kami menerima perwakilan mahasiswa yg mengatasnamakan Aliiansi Mahasiswa Jatim mendukung Revisi UU KPK.

    Sebagai wakil rakyat siapapun yg mengadu, menyampaikan aspirasi dengan tujuan perbaikan, menengakan keadilan kami terima dengan baik.

    Kita harus berusaha bahwa revisi dengan tujuan memperbaiki kinerja KPK bukan sebaliknya.

    DPRD Jatim, 13 September 2019

  • Blog Info

    ATASI TINGGINYA PENGANGGURAN, DPRD JATIM DORONG PEMPROV KELOLA OBYEK WISATA UNTUK LAPANGAN KERJA

    Anggota DPRD Jatim Hari Putri Lestari mendorong Pemprov Jatim untuk peningkatan investasi dengan memprioritaskan investor dalam negeri khususnya di sector wisata.

    “ Saya yakin banyak investor dari dalam negeri yang ingin berinvestasi di Jatim. Banyak potensi di Jatim baik SDM maupun SDA bisa dimaksimalkan untuk bisa menambah lowongan kerja di Jatim,”ungkap wanita kelahiran Surabaya saat ditemui di kantornya, Rabu (11/9/2019).

    Wanita yang juga aktif di dunia perburuhan ini mengatakan dunia pekerjaan tak harus bergelut dengan pabrik atau perusahaan, namun sudah saatnya dialihkan di sector wisata. Hal ini mengingat, banyak potensi wisata di Jatim yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di Jatim.

    “ Jika saat ini banyak perusahaan yang menyesuaikan tuntutan teknologi dengan melakukan perampingan, tentunya sudah saatnya Pemprov Jatim memaksimalkan obyek wisata di Jatim untuk sebuah lapangan pekerjaan,”sambungnya.

    Politisi yang akrab dipanggil HPL tersebut lalu mencontohkan negara Jepang yang beberapa tahun lalu dikenal sebagai negara industry, saat ini sudah beralih membuka diri sebagai negara wisata.

    “ Jepang sudah mengakui kalah bersaing dengan Cina soal industry, sehingga saat ini membidik wisata sebagai salah satu industrinya untuk meningkatkan lapangan kerja. Hal ini harus dicontoh oleh Pemprov Jatim,”jelasnya.

    Ditambahkan oleh ibu dua anak ini, Pemprov Jatim harus menggandeng Pemkab/Pemkot untuk dilibatkan dalam pengelolaan obyek wisata sebagai lahan baru bagi pencari kerja di Jatim. (Yudhie - kabarkini.co)

  • Blog Info

    TERIMA AKSI DEMO ALIANSI MAHASISWA JATIM

    Menerima perwakilan aliansi mahasiswa jatim, aksi/demo yg mendukung Revisi UU KPK & Kinerja Pansel KPK untuk disampaikan ke DPR RI dan mengawal sd pengesahan.

    KPK bukan malaikat atau super body, revisi UU KPK tentu bertujuan memperbaiki BUKAN MEMPERLEMAH Tentu berdasarkan kajian2 yg obyektip. perlunya pemaparan terbuka tersosilisasikan tujuan perubahan / revisi UU KPK dan harus lebih baik. Upaya Pencegakan diutamakan diperbanyak bukan sekedar penangkapan2.
    Sosilisasi penting agar tidak gagal paham.

    Sikap fraksi PDI Perjuangan mendukung pencegahan & pemberantasan Korupsi, demikian pula saya selaku pribadi.

    DPRD Jatim, 11 September 2019