Close

Kegiatan

  • Blog Info

    Hari Putri Lestari : manfaatkan saya lima tahun kedepan untuk kepentingan masyarakat Lumajang Jember

    Masukan dari masyarakat sangat diharapakan untuk mengiringi kinerja sebagai anggota DPRD jatim. Sebagai anggota DPRD Jatim yang mewakili masyarakat Jumber Lumajang sudah sepatutnya memperjuangkan aspirasi masyarakat Jember Lumajang.



    Ini dikatakan anggota DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan Hari Putri Lestari dalam sambutan diacara tasyakuran kemenangan Jokowi – KH Ma’ruf Amin dalam pilpres 2019 dan terpilihnya Hari Putri Lestari sebagai anggota DPRD Jatim yang digelar DPC Pospera Lumajang, di gedung pertemuan desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Lumajang, Minggu (03/11/19).

  • Blog Info

    EVALUASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

    (Pemilu) Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 secara umum berjalan aman tertib dan lancar, hal tersebut tercermin dengan partisipasi pemilih dalam pemilu serentak 2019 yang meningkat mencapai 80% atau setara dengan 158.012.506 pemilih. Namun demikian masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

     

    Persoalan-persoalan tersebut diantaranya:

    1.        Pendidikan Politik yang masih sangat minim

    2.        Partisipasi Publik yang kurang

    3.        Sosialisasi Aturan Pemilu yang minim waktu dan sempit jangkauan

    4.     Sistem Online yang masih banyak kendala teknis (Baik Sipol, Silon, Sidalih, Sidakam, Situng, dll)

    5.        Finalisasi DPT yang cukup terlambat dengan tahapan validasi yang mendekati hari H Pemilu

    6.   Pelanggaran aturan kampanye yang tidak seluruhnya ditertibkan, terlebih pelanggaran Politik Uang, Kampanye Hitam, dan Sara

    7.   Waktu Kampanye yang terlalu panjang menyebabkan tingginya biaya dan makin panasnya intensitas politik

    8.         Petugas Pemilu yang kurang optimal menjalankan tugas

    9.   Netralitas penyelanggara pemilu yang belum bisa menjamin keadilan bagi peserta pemilu

    10.     Penegakan Sanksi yang relatif lemah

    11.  Aturan Pemilu yang masih banyak merugikan masyarakat dan juga peserta pemilu

     

    Pendidikan Politik merupakan hal paling penting dalam tata politik agar politik di Indonesia lebih baik, hal tersebut meliputi proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus tau Apa pentingnya Pemilu? Wakil-wakil rakyat yang seperti apa yang idealnya dipilih sebagai perwakilannya?, Tujuan ikut Pemilu itu untuk apa? Dan lain sebagainya.

    Sebab masyarakat saat ini sebagian menganggap Pemilu hanya sekedar untuk  memilih, sehingga praktek Money Politik dianggap hal lazim, baik dalam bentuk uang, sumbangan fisik, dan sebagainya. Akibatnya ketika wakilnya terpilih nanti pasti akan berpotensi untuk melakukan korupsi atau gratifikasi.

     

    “Siapa yang salah?, semua elemen politik ikut andil dalam kesalahan ini, seperti lingkaran setan, karena semua ada keterlibatan. Seperti diketahui bersama meski sudah jelas-jelas diketahui ada Money Politik, tindakan Bawaslu sendiri masih minim, masih ragu-ragu atau sangsinya memang tidak menimbulkan efek jerah, itu salah satu hal yang menyebabkan semakin buruk kesadaran politik masyarakat”.

    Untuk itu  ke depan, baik pemberi maupun penerima money politik harus ditindakan tegas oleh Bawaslu, atau kalau memang diperlukan agar dilakukan revisi regulasinya agar memperberat sangsi.

    Persoalan lain adalah Daftar Melilih Tetap (DPT), sepertih pemilih ganda, pemilih tidak mendapat undangan dan sebagainya. Juga sosialisasi yang dirasakan masih belum maksimal, belum meratanya Alat Peraga Kampanye (APK), pengkaderan dan lain-lain, pada pelaksanaan pemilu yang akan datang harus diperbaiki.

     

    Disamping beberapa persoalan di atas yang juga menjadi catatan adalah larangan pencalonan anggota legislatif Napi Koruptor, yang harusnya diperluas, bukan hanya napi koruptor saja tetapi juga napi Narkoba dan Napi Teroris.

     

    “Undang-undang Pemilu No 7 tahun 2017 pada dasarnya sudah cukup baik, hanya saja didalamnya masih ada yang perlu diperbaiki, ditata ulang, atau ditambah, sifatnya parsial, tapi bukan tambal sulam melainkan bersifat  komperhensif, seperti pembentukan norma baru untuk pencalonan”.

     

    Untuk itu, mementum evaluasi yang digelar dan dihimpun oleh Bawaslu, selanjutnya harus menjadi masuk ke senayan. DPR dan Presiden, harus memprioritaskan revisi UU Pemilu dalam program legislasi 2020 “Agar KPU membuat peraturan yang belum diatur dalam UU, karena Norma itu harus tegas diatur, termasuk sangsi-sangsinya, harus dilakukan pemberatan agar ada efek jerah, karena Pemilu itu kondisi khusus bukan kondisi umum.

     

    Beberapa usulan yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi BAWASLU dalam melaksanakan Pemilu Serentak 2020, diantaranya:

    1.  Perlu dirancang mekanisme sosialisasi Pemilu yang lebih memperhatikan karakteristik lokal Dapil dengan mempertimbangkan waktu dan pelaksana yang efektif dan efisien guna meningkatkan pengetahuan tentang Pemilu dan Partisipasi Pemilih. Masih banyak informasi penting dari Pemilu yang tidak diketahui masyarakat

    2.     Meninjau kembali mekanisme penentuan DPT untuk data yang valid dan akurat

    3.     Sosialisasi tentang Politik bersih juga perlu ditingkatkan. Agar masyarakat tidak mengharap uang dari Caleg dan menyadari dampaknya

    4.    Ketentuan tentang APK harus diperjelas tentang penempatan dan jumlahnya agar tidak multitafsir

    5.    Perlu ketegasan sanksi atas pelanggaran kampanye dan Masa Tenang yang sudah jelas telah diatur seperti tentang APK, Isu SARA dan Hoax, juga money politic

    6.    Waktu kampanye yang begitu panjang hingga tujuh bulan lamanya menjadi masukan bagi KPU

    7.        Peningkatan kesadaran penyelenggara Pemilu untuk lebih disiplin waktu, tertib administrasi dan ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Agar mengurangi resiko hilangnya suara juga karena kurangnya surat suara.

    8.     Pertimbangan mencantumkan foto Caleg di Surat suara untuk memudahkan Pemilih yang Memiliki keterbatasan

    9.    Untuk di evaluasi ulang sistem Pemilu serentak karena memakan waktu yg panjang(bisa 24jam) saat Pencoblosan dan Rekapitulasi, mengingat resiko terhadap kesehatan petugas dan pengawas Pemilu

    10.   Untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan, harap lebih meningkatkan respon atas keluhan yang disampaikan

     


  • Blog Info

    RUU P-KS Batal Disahkan, Begini Tanggapan Dewan Jatim

    Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) hingga kini masih belum disahkan oleh DPR RI. Sejatinya RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2014 – 2019.

    Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Erma Susanti menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, UU P-KS sangat dibutuhkan di Indonesia. Terlebih, UU ini mencakup sembilan jenis kekerasan seksual yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    “Sampai tanggal 1 kemarin RUU P-KS tidak disahkan. Terkait dengan naskah akademik, sudah sangat jelas bahwa UU ini dibutuhkan Indonesia. Mendengar apa yang dipermasalahkan hingga sekarang juga menyedihkan,” ujarnya di Surabaya, Kamis (10/10/2019).

    Erma mengatakan, yang perlu dilakukan saat ini adalah mengidentifikasi apa saja yang menjadi kontra dan menjawabnya, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas.

    “Banyak beredar hoax yang dibesarkan seolah RUU P-KS ini pro zina, dan sebagainya. Tugas kita adalah menjawab dan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, sehingga masyarakat itu paham,” imbuhnya.

    Sementara itu, anggota DPRD Jatim lainnya, Hari Putri Lestari mengatakan, pihak yang kontra perlu duduk bersama dengan pihak pro RUU P-KS.

    “Jika perlu pihak kontra didudukkan dengan pihak pro RUU P-KS, agar berimbang. Apa yang selama ini menjadi permasalahan,” ujar perempuan yang akrab disapa Tari ini.

    Tari menegaskan, sembari menunggu RUU P-KS tersebut disahkan, pihaknya bersama DPRD Jatim akan melakukan sosialisasi dan fungsi kontrol bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

    “Untuk mengisi kekosongan hukum ini kita bisa maksimalkan di tingkat DPRD Jatim. Apa yg bisa dimaksimalkan untuk perlindungan korban, pengawasan, dan pelaksanaanya. Kita akan kaji dan tentunya kami menerima masukan dari masyarakat mengenai hal ini,” tandasnya.

    Sekedar informasi, dalam RUU P-KS mencakup 9 jenis kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan/atau penyiksaan seksual.

    Sebelumnya dalam KUHP hanya mengatur dua jenis kekerasan seksual yakni pencabulan dan pemerkosaan.

    Dalam RUU P-KS tersebut ada tiga hal yang menjadi perdebatan, yakni judul, definisi yang dianggap bermakna ganda, serta pidana dan pemidanaan. (fos/red) sR

  • Blog Info

    Masyarakat Miskin Tetap Jadi Tanggung Jawab Pemerintah

    Isu beredar di masyarakat, pemerintah akan menonaktifkan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), mengundang kecemasan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berdampak langsung karena BPJS yang diterima dibayar pemerintah. Sementara jumlah warga Jatim penerima BPJS PBI berkisar 5,2juta jiwa.

    Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan Hari putri Lestari, SH.,MH. Mengungkapkan bahwa isu tersebut kurang tepat. Bahwa apapun keadaannya sesuai dengan amanat UU Dasar 1945 Bahwa Masyarakat Miskin Dilindungi dan Dijamin oleh Negara, oleh karenanya terkait persoalan penonaktifan BPJS PBI saat ini, lebih tepatnya adalah langkah penertiban administrasi/update data yang dilakukan oleh kemensos dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik. "Kita lihat pada kenyataannya, rumah sakit pemerintah yang menjadi rekanan BPJS masih melayani pasien BPJS PBI hingga saat ini. Namun jika ada RS yang menolak pasien BPJS PBI, harus kita crosscheck terlebih dahulu, problemnya dimana? Apakah data sesuai dengan data base pasien penerima PBI atau bukan? Sebab ada beberapa problem teknis pendataan yang hingga saat ini masih belum tuntas diselesaikan oleh BPJS/bagian pendataan."

    Dan terkait masyarakat yang kartu BPJS PBInya terkena verifikasi data oleh kemensos sehingga dinonaktifkan, masyarakat yang merasa benar-benar tidak mampu bisa mengajukan kembali.

    Namun jika memang masih ada pasien yang ditolak RS rekanan BPJS, masyarakat silahkan melapor ke bagian pengaduan RS, atau ke Dewan setempat (baik di tingkat provinsi, khususnya di tingkat kab/kota). Sebab sejatinya setiap RS dilarang untuk menolak pasien, ungkap tari, panggilan akrab Hari Putri Lestari.

    (Sedulur_Hpl.red)

  • Blog Info

    Tertinggi di Indonesia, DPRD Jatim Dorong Pembangunan Rumah Rehabilitasi Narkoba

    Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim Hari Putri Lestari mengatakan pihaknya prihatin atas tingginya angka peredaran narkotika di Jatim se Indonesia.

    “Saya miris sekali Jatim tertinggi se Indonesia,” ungkapnya di Surabaya saat menerima perwakilan LSM peduli narkotika, senin (7/10/2019).


    Hari Putri Lestari mengatakan untuk penanganan narkotika di Jatim pihaknya berharap di Jatim nantinya dibangun pusat rehabilitas narkotika.


    “Dari pertemuan dengan beberapa ormas peduli narkotika tersebut banyak dikeluhkan minimnya rumah rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Ke depan saya berharap di Jatim keberadaan rumah rehabilitasi didirikan,” jelasnya.



    Ditambahkan oleh wanita yang akrab dipanggil Tari ini, pihaknya akan melihat terlebih dahulu APBD Jatim untuk pembangunan rumah rehabilitasi tersebut.

    ”Saya mendorong hal ini segera terealisasi dengan menggunakan APBD Jatim,”tututpnya. 


    (Three)- inikata.com

  • Blog Info

    DEWAN JATIM AKAN KAWAL PENDIDIKAN GRATIS DI TINGKAT MA

    DPRD Jatim akan melakukan pengawasan pelaksanaan Pendidikan gratis ditingkat Madrasah Aliyah (MA) di Jatim. Menurut anggota DPRD Jatim Hari Putri Lestari mengatakan pihaknya mendukung secara penuh pelaksanaan Pendidikan gratis ditingkat MA.

    “Kami memberikan apresiasi terhadap inovasi gubernur Jatim Khofifah yang menjalankan program Pendidikan gratis di tingkat MA,”jelas wanita yang juga konsultan jaminan social tersebut di Surabaya, senin (23/9/2019).

    Dikatakan oleh wanita yang akrab dipanggil HPL ini,dirinya juga menyambut baik pencairan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang merupakan dana program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) di Provinsi Jawa Timur  tahap tiga bulan pertama semester 2.

    “Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat komitmen pemerintah dalam menciptakan Pendidikan gratis di Jatim. Kami akan kawal sebagai bentuk kekawatiran jika ada penyimpangan,”jelasnya.

    Ke depan, kata Hari Putri Lestari, jika diperlukan akan membuka sebuah posko pengaduan jika nantinya ditemukan pengaduan masih adanya pungutan terhadap sekolah SMA dan SMK serta ditingkat MA.” Jelas ini Pendidikan gratis, jika nanti masih ada pungutan silahkan mengadu kami. Soal posko pengaduan itu masalah teknis yang penting serap aspirasinya harus diperjuangkan,”tutupnya.(Yudhie-beritakini.co)