Close

Kegiatan

  • Blog Info

    “HPL : NEGARA WAJIB HADIR UNTUK MENJADIKAN WILAYAH JATIM BEBAS PASUNG! “

    Hari Putri Lestari melakukan kunjungan kerja ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan yang merupakan salah satu UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, UPT ini memberikan layanan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang telah selesai perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa di Jawa Timur.

    UPT RSBL Pasuruan mempunyai misi yaitu penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial eks psikotik dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Psikotik adalah suatu kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan. Namun, pasien yang mengalami psikotik harus menjalani pengobatan dan psikoterapi (terapi kejiwaan) yang cukup lama, sehingga betul-betul sembuh secara klinis. Meskipun secara medis gangguan jiwa jenis ini tidak dapat disembuhkan 100% namun dengan kesabaran dan ketelatenan pasien, dokter dan keluarga, penderita psikotik dapat hidup normal seperti layaknya manusia lain. Secara umum, penderita psikotik dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dan menekuni profesinya. Namun pada stadium kronis, panderita psikotik dapat mencederai dirinya dan orang lain sehingga perlu diawasi oleh keluarga pasien.

    UPT RSBL Pasuruan berdiri sejak 1992, namun menurut Hari Putri Lestari kondisi fisik bangunan sudah sangat memprihatinkan, perlu perbaikan dan penambahan ruangan dan fasilitas penunjang lainnya. Banyak pasien yang sudah lama  tidak dikunjungi oleh saudaranya, bahkan dilupakan.

     

    HPL juga menuturkan bahwa masih banyak penderita gangguan jiwa yang di pasung oleh keluarga. Data sementara sekitar 300-an, namun yang belum terdata tentu masih banyak karena keluarga tidak melaporkan dengan alasan malu, karena dianggap aib keluarga. Ada juga penderita yang hidup bebas di jalanan (keleleran/tidak ada yang merawat). HPL menargetkan  pemerintah pada 2023 harus menjadikan wilayah di Jawa Timur sebagai wilayah yang bebas pasung. Negara wajib hadir untuk membantu orang dengan gangguan jiwa. 

  • Blog Info

    Memasuki Masa Transisi New Normal, Hari Putri Lestari Bagikan Masker Untuk Sebagian Anak-anak di Kab. Lumajang

    Dalam masa transisi New Normal, anggota DPRD provinsi Jawa Timur Hari Putri Lestari menyalurkan bantuan berupa masker kepada lembaga pendidikan dasar dan sebagian kepada masyarakat di Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

    Bantuan masker di bulan Juli kali ini merupakan lanjutan dari Bakti Sosial yang dilakukan Hari Putri Lestari di Dapil V (Jember-Lumajang) sejak bulan Maret. Tercatat kurang lebih sudah 14.000 masker yang telah terdistribusi secara gratis kepada masyarakat melalui relawan-relawan Sedulur HPL.

    Kepala SD Negeri 03 Tunjung Kecamatan Randuagung, Ribut Andayani mengatakan, bantuan yang diberikan wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan jiwa anak sekolah.

    "Dengan bantuan masker ini, sekolah terasa termotivasi agar guru memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan virus," kata Ribut Andayani di sela menerima bantuan yang disaksikan tiga muridnya.

    Sementara itu anggota DPRD dari pemilihan Jawa Timur V yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, Hari Putri Lestari mengatakan, stok masker yang sediakan ribuan, namun setiap turun ke daerah tentunya banyak warga yang memerlukan, tidak sedikit pula yang diberikan kepada masyarakat langsung di tempat yang jadi jujukan kedatangannya.

    Seperti di pasar Gedang Ranoyoso Lumajang yang ditemui banyak pengunjung pasar dan penjual tidak memakai masker. Melihat kondisi itu masker yang tersedia di dalam kendaraannya langsung di berikan sambil menginformasikan akan pentingnya penggunaan masker saat ini. (Red)


  • Blog Info

    “ADA AKSI DADAKAN, HPL TAK SEGAN DUDUK LESEHAN MENDENGARKAN KELUH KESAH MAHASISWA“

    Hari Putri Lestari menyempatkan  berkunjung ke UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha di Pandaan, Kabupaten Pasuruan untuk melihat-lihat kondisi infrastuktur dan melihat langsung bagaimana pelayanan yang diterima oleh lansia di dalam Tresna Werdha.  

    Saat kunjunganya berlangsung tiba-tiba Hari Putri Lestari dihubungi oleh salah satu staf DPRD karena ada gerombolan mahasiswa dari berbagai kampus datang untuk melakukan audiensi. Hari Putri Lestari dipaksa membagi waktu dan tenaganya untuk kepentingan masyarakat. Ia beranjak dari panti untuk menemui mahasiswa yang akan melakukan audiensi secara dadakan.

    Perwakilan mahasiswa tersebut berasal dari Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur, Aliansi BEM Surabaya dan BEM Malang Raya. Hari Putri Lestari menerima mereka dengan sangat terbuka untuk berdialog, dialog dilakukan di halaman kantor DPRD karena mahasiswa enggan diajak masuk ke ruang rapat. Hari Putri Lestari tak segan-segan menemani mahasiswa duduk lesehan di halaman kantor.

    Para mahasiswa mengeluhkan tentang biaya kuliah mereka ditengah pandemi covid-19. Berharap mendapatkan bantuan berupa potongan SPP atau bantuan lainnya bagi mahasiswa yang membutuhkan, mereka juga meminta untuk dipertemukan dengan perwakilan pemerintah dan pejabat yang terkait sesegera mungkin.

    Hari Putri Lestari memahami bahwa pandemi covid-19 memang berdampak bagi masyarakat dari berbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Pemerintah harus tetap memfasilitasi pelajar dan mahasiswa untuk bisa memperoleh pendidikan, karena hak atas pendidikan adalah  hak asasi manusia. Diatur juga dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap warga negara berhak atas pendidikan”

  • Blog Info

    AKHIRI MASA KERJA TH. 2019, HARI PUTRI LESTARI HADIRI EVALUASI PELAYANAN MIGRASI KETENAGAKERJAAN JATIM

    30 Desember 2019, Hari Putri Lestari (anggota DPRD Provinsi jawa Timur, Komisi E) hadir dalam Forum Diskusi (FGD) tentang Para Pihak ( Tripartit plus) dalam upaya Peningkatan Kualitas Tata Kelolah Migrasi Tenaga Kerja yg bertangggungjawab & Berdimensi Resposif Gender melalui Implementasi UU no 18 th 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI).

    Selain FGD, sesuai fungsi anggota legislatif, Hari Putri Lestari juga melakukan control/monitoring terhadap kinerja yang selama ini telah di lakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh Dinas Tenagakerja Jatim Khususnya terkait Perlindungan dan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia. Dalam kunjungannya tersebut "memang sudah ada perbaikan dalam layanan informasi dan dokumentasi, namun fungsi pelatihan, perlindungan, dan pengawasan masi perlu didorong" ungkap Mbak tari yang notabene merupakan salah satu pendiri JAMPIBUMI (Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran - Jawa Timur).

    Menurutnya, pengorbanan Pekerja Migran Luar Biasa terhadap bangsa ini, oleh karenanya Negara wajib hadir dalam perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Terlebih Jawa Timur merupakan Provinsi dengan penempatan PMI tertinggi dalam tiga tahun berturut-turut.


    Ucapan terimakasih juga beliau sampaikan kepada: TIFA & Jaringan Buruh Migran yg telah memberikan buku “Evaluasi Pelayanan Migrasi Ketenagakerjaan antara Aturan & Pelaksanaan” sebagai catatan dan masukan bagi Komisi E DPRD Jatim dan Khususnya bagi DInas Tenagakerja Jatim. (Red-SedulurHPL)

  • Blog Info

    EKSOTISME TENUN SABU RAIJUA NUSA TENGGARA TIMUR

    EKSOTISME TENUN SABU RAIJUA NUSA TENGGARA TIMUR

     

    Tenun merupakan proses pembuatan kain yang dibuat dengan dua komponen yaitu lusi dan pakan, yakni menggabungkan benang secara memanjang dan melintang (bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara bergantian).

     

    Seni tenun berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial dalam masyarakat. Karena kultur sosial dalam masyarakat beragam, maka seni tenun pada masing-masing daerah memiliki perbedaan.Oleh sebab itu, seni tenun dalam masyarakat selalu bersifat partikular atau memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya masyarakat tersebut. Kualitas tenunan biasanya dilihat dari mutu bahan, keindahan tata warna, motif, pola dan ragam hiasannya.

     

    Berikut ini sebagian tingkatan/level yang sepatutnya dilewati dalam pembuatan kain Tenun :

     

    1. MENGHANI

    Menghani yaitu jenjang permulaan pada pengerjaan pertenunan, merupakan pelaksanaan pembuatan helaian-helaian benang untuk di jadikan lungsi pada alat yang dinamai alat hani.


    2. MEMASANG BENANG LUNGSI PADA BUM BENANG LUNGSI

    Memasang benang lungsi pada alat tenun yaitu memasang helaian-helaian benang yang akan dibuat benang lungsi pada Alat Tenun Bukan mesin pada bum benang lungsi.

     

    3. PENCUCUKAN PADA MATA GUN

    Pencucukan merupakan progres memasukkan benang benang lungsi ke mata gun pantas dengan corak tenun.

     

    4. PENCUCUKAN PADA SISIR

    Pencucukan yakni cara kerja memasukkan benang benang lungsi ke sisir pantas dengan corak tenun, progres.

     

    5. MENGIKAT BENANG LUNGSI PADA BUM KAIN

    Mengikat benang lungsi pada bum kain dilakukan setelah benang lungsi dicucuk lewat mata gun dan sisir.

     

    6. PENYETELAN

    Berilah nomor GUN 1,2,3,4 dan INJAKAN juga 1,2,3,4 untuk memudahkan dalan penenunan
    Cermati hasil pencucukan, apakah telah benar
    Atur posisi Gun dan injakan, Gun 1 dengan injakan 1, gun 2 dengan injakan 2, gun 3 dengan injakan 3, gun 4 dengan injakan 4
    Aturlah ketegangan ikatan benang lungsi, usahakan sama ketegangannya
    Siap menenun

     

    7. MENENUN

    Awali dengan tenun sebagai bantuan saja, sampai posisi susunan benang lungsi telah rata Ketika menenun usahan jarak gunung-gunung sama, sehingga hasil lebar tenunan dapat rata kanan dan kiri.

    Sambungan benang usakahan maju dari tepi tenunan kaprah-kaprah 2-3 cm
    Memadatkan tenunan dengan sisir juga semestinya sama, seandainya 2 kali ketukan juga sebaiknya segala 2 kali ketukan, sehingga hasil kerapatan tenunan juga rata

    Tenun cocok motif dan ukuran produk yang akan dibuat
    Bila mulut benang lungsi sudah sempit, gulung hasil tenunan
    Tenun sampai menempuh ukuran yang dikehendaki

     

    8. MELEPAS TENUNAN

    Kendorkan tenunan terutamanya dulu
    Potong benang lungsi, bila dapat, sisakan benang lungsi pada cucukan GUN, dengan cucukan sisa, masih dapat diaplikasikan lagi
    Lepaskan hasil tenunan, dengan membuka ikatan-ikatan benang lungsi Rapikan hasil tenunan, bagian rumbai dapat disimpul.

     

    Demikian ulasan  tentang jenjang dalam cara kerja pembuatan kain tenun. Pembuatannya kompleks dan memakan waktu yang sangat lama. Indonesia familiar dengan tenunnya yang bermacam-macam. Tiap-tiap daerah punya ciri khas kain tenun yang beragam. Dari dahulu sampai saat ini, tenun masih dihasilkan dengan alat yang tradisonal. Bahwa tenun memang patut dibuat dengan alat tradisional sebab jika dengan mesin hasilnya tidak akan optimal.

     

    Bermacam macam tenun dari Indonesia, ada beraneka tenun Indonesia yang sekarang populer di kalangan masyarakat. Yuk, kita simak tenun apa saja yang sedang populer:

    1. Tenun Ulos

    2. Tenun Gringsing

    3. Tenun Buna Insana

    4. Tenun Biboki

    5. Tenun Sumba

    6. Tenun Lurik

    7. Tenun Toraja

    8. Tenun Ikat Troso

     

    Dan pastinya tak ketinggalan Tenun Sabu Raijua yang sedang dikenakan oleh Ibu Hari Putri Lestari (anggota DPRD Provinsi Jatim) dengan penuh keeleganannya.

    Keunikan kain tenun NTT Inilah yang menjadi alasan mengapa harga kain tenun relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan kain lainnya.

    Mari kita lestarikan warisan kebudayaan Bangsa dengan mulai mencintai dan memakai produk hasil buah hati bangsa. semoga bermanfaat!. (Red Sedulur HPL)

  • Blog Info

    Kenali, Pahami, Waspadai Agar Tidak Masuk Bui

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan tentang pedoman dan batasan gratifikasi. Yang didasarkan atas aturan dasar gratifikasi yakni di UU No 31 Tahn 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerimaan gratifikasi mendapat ancaman penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar.

     

    Lalu, KPK juga mengingatkan pada dasarnya semua penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Bila ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk menolak langsung, maka diberi batas 30 hari untuk melaporkannya ke KPK.

     

    Namun ada juga beberapa penerimaan barang atau hadiah yang tidak perlu dilaporkan ke KPK. Berikut daftarnya berdasarkan isi surat tersebut mengutip peraturan KPK nomor 2 tahun 2014:

    1.       pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

    2.      hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

    3.       pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

    4.       pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

    5.      pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

    6.      hidangan atau sajian yang berlaku umum;

    7.       prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

    8.       keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

    9.       manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;

    10.   seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;

    11.   penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,

    12.   diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai;

    Contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada poin ke-12 adalah:

    -        Honorarium yang diterima pegawai di Kementerian atau Institusi Negara/Daerah X yang tidak berhubungan sama sekali dengan tugas dan fungsinya, seperti: honor menjadi guru mengaji yang kegiatannya dilaksanakan di luar jam kerja di lingkungan rumah;

    -        Honor yang diterima pegawai Kementerian atau Institusi Negara/Daerah tertentu saat menjadi panitia 17 Agustus di kampungnya;

    13.    Dan bentuk lainnya sepanjang memenuhi syarat: dilakukan di luar kedinasan, tidak terkait tupoksi, tidak memiliki unsur konflik kepentingan, tidak melanggar/dilarang oleh peraturan internal/kode etik yang berlaku.