Close

Kegiatan

  • Blog Info

    “DISPENSASI KAWIN DI JATIM NAIK HINGGA 300%”

    Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain. Pernikahan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi hukum yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah umur, disisi lain jika Pengadilan menolak dispensasi anak dibawah umur, maka akan merugikan anak tersebut jika anak tersebut telah mengalami kehamilan.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya agar pada tahun 2021 ini terjadi penurunan angka perkawinan anak dibawah umur. upaya yang telah ditempuh untuk menekan perkawinan anak ini salah satunya dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5 tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, meskipun sifatnya himbauan tetapi ditindaklanjuti dalam pelayanan publik dengan memberikan pembelajaran dan sosialisasi kepada masyarakat.

    Pada 7 April 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jawa Timur menggelar Workshop Pencegahan Perkawinan Anak dengan Narasumber :

    1. Wakil Pengadian Tinggi Agama Jawa Timur (Bapak Sukri)

    2. PW NU Jawa Timur (Bapak Kyai Haji Marzuki Mustamar)

    3. Mewakili DPRD Jatim Komisi E (Hari Putri Lestari)

     

    Peserta yang hadir dari berbagai Ketua Pengadilan Agama se-Jatim, Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak & Kependudukan kota/kabupaten se-Jatim dan OPD terkait di Provinsi Jatim. Pembahasannya diantaranya adalah :

    1.    Di Jatim, kenaikan pengajuan dispensasi usia perkawinan anak sejak ditetapkannya Perma 2019, dispensasi meningkat dari tahun 2019 (6.171) menjadi (17.571) di tahun 2020. Belum dilakukan penelitian penyebab kenaikan sekitar 300% di setiap tiap kab/kota (apakah sebab peraturan menteri agama atau sebab pandemi covid-19) Kenaikan ini harus menjadi perhatian & upaya bersama, namun juga tidak bisa serta merta menyimpulkan bahwa dengan kenaikan dispensasi perkawinan anak menunjukkan kenaikan angka perkawinan anak.

    2.    Upaya Pencegahan Perkawinan anak bisa dilakukan diantaranya melalui :

    § Kerjasama seluruh pihak terkait : Tokoh agama, Orang tua, RT, RW, Kepala Desa/ lurah tokoh masyarakat, aktifis, OPD terkait (sekolah, dinas pendidikan, pemuda, kebudayaan, dinas perempuan&anak, kependudukan, pengadilan agama, media massa dll)

    § Sosialisasi secara masif Peraturan Perundangan-Undangan tentang Perkawinan, termasuk UU Perlindungan Anak, UU Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

    § Diadakannya kembali kursus/konsultasi calon pengantin dan orang tua, di setiap kota/ kabupaten bila perlu di setiap kecamatan.

    § Meningkatan anggaran penunjang.

    § Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur tahun 2021 akan dievaluasi 2 atau 3 tahun kedepan jika belum menurunkan perkawinan anak kemungkinan dapat diusulkan Perda Jatim.

  • Blog Info

    “MENGENAL RAPERDA TENAGA KEPERAWATAN”

    DPRD Jatim Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat berupaya menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tenaga Keperawatan. Raperda ini Merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Sekaligus melengkapi aturan yang sudah ada sebelumnya, yakni Perda nomor 7 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

    Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, hingga Februari 2021 terdapat 83.918 perawat yang teregister. Dimana 20.000 di antaranya belum bekerja secara tetap. Dan ada 3.213 perawat yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa (Ponkedes).

     

    Perawat adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terutama yang melakukan praktik keperawatan di daerah terpencil yang memerlukan adanya peningkatan kompetensi, tambahan kewenangan, peningkatan dan kesejahteraan.

     

    Permasalahan adalah terdapat sekitar 10-20% perawat yang melaksanakan praktik mandiri, utamanya di daerah terpencil yang melakukan praktik keperawatan di luar wewenang yang ditentukan. Masalah lainnya adalah banyak perawat belum memiliki status yang jelas, sebagian besar perawat saat ini masih berstatus sebagai perawat sukarelawan atau tenaga honor dan banyak perawat pada berbagai fasilitas kesehatan yang menerima gaji kurang layak dan ada yang belum mempunyai jaminan sosial BPJS Kesehatan padahal pekerjaannya berisiko.

     

    Berdasarkan fakta akan banyaknya problem tenaga keperawatan di Jatim itulah maka Komisi E  menganggap perlu untuk segera menyelesaikan Raperda tentang Tenaga Keperawatan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan jaminan sosial bagi tenaga keperawatan dalam menyelenggarakan praktik keperawatan di Jatim. Muatan  dalamRaperda Tenaga Keperawatan meliputi tugas dan wewenang, perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan dan perlindungan hukum tenaga keperawatan, kesejahteraan, jaminan sosial, kerja sama, partisipasi masyarakat dan pembinaan serta pengawasan terhadap tenaga keperawatan. 

  • Blog Info

    “HPL AKAN KAWAL RAPERDA PMI UNTUK LINDUNGI PEKERJA MIGRAN, TERUTAMA PEREMPUAN”

    Komisi E DPRD Jatim mengusulkan pembentukan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Raperda ini dirasa dapat memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan pekerja migran.

    Raperda PMI ini menindaklanjuti amanat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, ada perintah atributif kepada pemerintah daerah untuk membuat Perda karena kewenangan pelatihan calon PMI harus ditangani pemerintah. Sebab selama ini yang lebih dominan berperan adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam perekrutan, penampungan, pelatihan sampai dengan pemberangkatan dengan biaya tinggi yang dapat memberatkan calon PMI.

     

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menganggarkan untuk pelatihan. Namun meskipun sudah diumumkan tapi pendaftarnya minim. Sosialisasi yang kurang dan P3MI yang terlampau berkuasa atau dominan.

     

    Menurut data UPT P3TKI Disnakertrans Jatim, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Jatim berjumlah 68.740 orang. Dari jumlah itu, 74.83 persen perempuan bekerja di sektor informal. Banyak masalah dialami seperti gaji tidak dibayar, kekerasan fisik, seksual dan perdagangan orang.

    Raperda ini digagas dan dikerjakan secara serius oleh DPRD Jatim, terbukti pada tanggal 16 Maret lalu DPRD menggelar rapat untuk membahas Raperda PMI dan mengundang Dinas Tenaga Kerja Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan, Perwakilan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), dan aktifis yang diwakili oleh M. Cholily.

    Fraksi PDIP Jatim juga mendukung adanya pembahasan Raperda PMI. Tapi yang paling penting yaitu implementasi Perda tersebut setelah disahkan. Jika penganggaran dan pelaksanaan implementasinya tidak dikawal maka tidak akan optimal. HPL berkomitmen akan mengawal Raperda PMI tersebut karena PMI merupakan penyumbang devisa negara yang harus dilindungi haknya.

     

    Menurut HPL, Raperda ini sangat perlu karena mengorganisir problem dari hulu ke hilir mulai dari peningkatan SDM, ketrapilan, proses dokumen, kesiapan mental, pengetahuan kontrak kerja, termasuk budaya, etika, hukum di negata tujuan, sertifikat kompetensi, BPJS Ketenagakerjaan,

    Bagi Calon PMI yang kurang mampu pengurusan dokumen juga akan dibiayai oleh APBD Jawa Timur. Sehingga perlu adanya koordinasi & sinergi Provinsi dengan daerah/kota/kabupaten khususnya kantong-kantong PMI. 

  • Blog Info

    “DPRD JATIM INISIASI RAPERDA PENGEMBANGAN PESANTREN”

    RAPERDA Pengembangan Pesantren adalah peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, yang nantinya akan mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan Pesantren yang menyebar di 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur. Adanya PERDA pengembangan pesantren sangat penting karena jumlah Pondok Pesantren di Jatim cukup banyak. Selama ini pondok pesantren tumbuh dan berkembang nyaris tanpa campur tangan pemerintah secara aktif padahal Jawa Timur adalah provinsi yang memiliki pondok pesantren terbesar di Indonesia. Berdasar data Kementerian Agama, jumlah pesantren di Jawa Timur mencapai 6.561 lembaga. Tentu kuantitas sebanyak itu dapat menjadi potensi yang besar bagi percepatan pembangunan nasional maupun daerah apabila eksistensinya didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui adanya PERDA.

    Dengan adanya PERDA tentang Pondok Pesantren akan memberikan hak dan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara termasuk para santri. Salah satunya adalah kesetaraan pendidikan atau ijasah yang diterbitkan pesantren. Dengan demikian lulusan pesantren akan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan umum di atasnya.

    DPRD Jatim secara resmi telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) RAPERDA Pengembangan Pesantren. Pansus ini diyakini akan mempercepat pembahasan RAPERDA tersebut agar segera menjadi PERDA. HPL turut menyambut baik pembentukan tim Pansus tersebut.

    Pada tanggal 9 Maret 2021 lalu, HPL beserta DPRD Jatim menggelar Rapat Paripurna untuk mendengar pendapat Gubernur terhadap RAPERDA Pengembangan Pesantren.

    Fraksi PDI Perjuangan juga akan selalu mengawal dan mendukung regulasi yang dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga setelah rapar Paripurna DRPD, HPL melanjutkan agenda dengan melakukan FGD bersama fraksi PDI Perjuangan untuk membahas bagaimana menyikapi RAPERDA Pengembangan Pesantren, FGD dengan di narasumberi oleh Prof. Dr. KH. Moh. Zakki selaku pengasuh Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Pesantren Agrobisnis & Agroindustri. 

  • Blog Info

    “HPL SERAP ASPIRASI MASYARAKAT

    Pada 1 Maret 2021 HPL menggunakan kesempatan resesnya untuk  menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kunir banyak yang mengeluhkan tentang harga pupuk yang mahal, langkah dan indikasi ada pupuk palsu. Ada juga yang mengusulkan perbaikan jalan rusak, kemudian ada lansia operasi mata yang klaim BPJS nya ditolak, ada juga anak sekolah SD yang belum dapat bantuan KIP sekolah di MI, dan ada beberapa masyarakat yang mengusulkan bantuan UMKM.

     

    Berbeda dengan masyarakat kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, saat HPL melakukan serap aspirasi di Kecamatan Tempeh pada tanggal 2 Maret 2021, Masyarakat mengeluhkan tentang lampu penerangan jalan, perlu dibangun BLK karena di kabupaten Lumajang tidak ada Balai Lantihan kerja untuk peningkatan ketrampilan pemuda, terutama pengelolahan /pengembangan pertanian. Beberapa masyarakat juga menyeluhkan masalah BPJS kesehatan di RS (ada lansia disuruh bayar meski punya kartu BPJS dikerenakan yang bersangkutan tidak mau menandatangi sebagai pasien covid sedangkan pasien belum di swap belum tentu positif covid). Juga keluhan tentang tanggul jebol yang membanjiri 100 hektar sawah merugikan masyarakat setempat. Masyarakat mendapat informasi dari BPBD bahwa Lumajang hanya punya 1 perahu karet jelas ini sangat kurang dibanding luas kabupaten lumajang yang banyak. Masyarakat mengusulkan untuk perlu dibentuk Desa tangguh Bencana sebagai antisipasi meminimalkan risiko bencana.


    Sementara reses hari ketiga, di kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, yang dihadiri oleh Komunitas Ojek, Komunitas Peduli Lingkungan, Pok darwis tubing tempuran, Komunitas terapi ruqyah dan bekam, Kelompok budidaya perikanan, TIRTA MERU SWIMMING CLUB, Buruh tukang bangunan, Komunitas pencinta pancing ikan dan Tokoh masyarakat. Mereka mengeluhkan tentang banyaknya desa yang belum ada alat pengangkutan sampah, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan termasuk di sungai, perlu pengelolahan sampah, adanya pencemaran sungai, lahan tanah di gunung banyak yang gundul/penebangan liar, rumah penduduk banyak yang tidak punya got/saluran air, sungai tidak dirawat / tidak dikeruk secara rutin sehingga jika musim hujan banjir. Perlu alat-alat olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet di Lumajang, perbaikan jalan, bantuan alat kebencanaan, tarif ojol sangat murah tapi orderan sepi, perlu bantuan ternak, perlu bantuan pembuatan pupuk organik dan sebagainya.

    Kemudian di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, masyarakat mengeluhkan tentang air bersih PDAM sering mati, pengelolahan air bersih oleh desa penggunakan listrik sangat mahal dimusim kemarau, penerangan jalan, harga pertanian khususnya pisang apukat kelapa jatuh diatas 50 % dari harga sebelum pandemic, perlu pelatihan pengelohan hasil pertanian dan bantuan pemasaran, sinyal jaringan telekomunikasi atau Wifi sulit maka murid dan orang tua kesulitan menerima pelajaran secara daring.

    Di kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember masyarakat mengeluhkan tentang gaji PNS & perangkat desa yang belum tersalurkan akibat dari APBD Jember 2021 masih bermasalah, potongan BPJS tertunggak dan saat ada perangkat desa yang sakit diharuskan melunasi iuran BPJS yang tertunggak jika ingin dilayani, Perangkat desa "menagih janji kampanye" Ibu Khofifah saat itu calon Gubernur Jatim bahwa jika terpilih akan memberi tunjangan perangkat desa Rp 500.000.- tiap bulan tapi faktanya hingga saat ini belum terima/belum terealisasi, perangkat desa memohon iuran BPJS yang 5% ditanggung pemerintah, Buruh Tani (bukan pemilik lahan pertanian) yang penghasilannya rata-rata dibawah Rp 1.000.000 /tiap bulan (dibawah UMR) berharap dapat bantuan modal usaha diantaranya alat/ rombong/gerobak dan modal untuk jualan, waduk tidak berfungsi dan air bersih kurang disaat musim hujan, karang taruna memerlukan pelatihan meningkatkan pertanian dan pengelolahan, potensi alam yang sangat indah perlu diwujudkan sebagai desa wisata, Jalan sebagai akses ekonomi masih perlu disegerakan termasuk lampu jalan, banyak rumah masih dari gedek tidak layak huni.

    Dari berbagai keluhan yang diterima oleh HPL, HPL secara serius akan meneruskan ke Dinas dan Pejabat terkait. HPL berkomitmen akan mengawal dan membantu mengingatkan stakeholder yang bersangkutan. Karena bagi HPL kewajiban sebagai wakil rakyat adalah mendengarkan, melihat dan mengupayakan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh pejabat dan dinas terkait. Termasuk dalam penyusunan penganggaran dan monitoring pelaksanaannya. 

  • Blog Info

    “JATIM, PROVINSI PERTAMA YANG PUNYA PERDA PERLINDUNGAN OBAT TRADISIONAL”

    Pada tanggal 11 Februari 2021 di Hotel Bintang Mulia Jember, DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 6 tahun 2020 tentang Perlindungan Obat Tradisional.

     

    Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan pelaku UMKM, penjual jamu, petani, tokoh masyarakat, para medis, aktifis, akademisi termasuk perwakilan disabilitas. Meskipun yang hadir tidak sedikit tapi panitia tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Seluruh peserta baik panitia maupun narasumber wajib melakukan SWAP Antigen dan mentaati protokol kesehatan.

     

    HPL yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan bahwa PERDA ini memberikan kepastian hukum dalam upaya melindungi kepentingan petani dan peternak bahan baku obat tradisional, pelaku usaha, dan pengguna obat tradisional. Karena selama ini Indonesia dikenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk rempah-rempahnya. Rempah-rempah sudah digunakan sebagai obat atau jamu semenjak ribuan tahun lalu. Sehingga harus ada pula kejelasan perlindumgan terhadap segala sesuatu dari hulu sampai hilirnya obat tradisional.

     

    Beberapa manfaat PERDA ini yaitu mengatur tentang pemerintah berkewajiban memfasilitasi bahan baku berupa bibit tanaman obat tradisional untuk dibudidayakan oleh masyarakat, memberikan akses permodalan. PERDA ini juga mendorong pemerintah Jawa Timur memberikan pendampingan dan pelatihan kepada petani, serta pelaku usaha jamu tradisional.  Pemerintah diharapkan dapat berkordinasi dengan kota/kabupaten di Jawa Timur untuk sinergi menindaklanjuti turunan dari PERDA ini. Karena Provinsi Jawa Timur lah yang pertama mempunyai PERDA tentang perlindungan obat tradisional.

     

    HPL menegaskan bahwa Komisi E akan terus berupaya memohon Pemerintah Pusat dan BPJS untuk dapat mengganti biaya pengobatan obat tradisional. Yang selama ini obat atau jamu tradisional tidak dapat di klaim-kan pada BPJS. Sedangkan banyak masyarakat yang percaya bahwa obat tradisional manjur untuk pencegahan & penyembuhan penyakit. Selama ini BPJS Kesehatan hanya menanggung obat kimia untuk kesembuhan pasien, padahal obat kimia cenderung lebih mahal.

     

    PERDA ini kedepannya juga bisa meningkatakan perekonomian masyarakat Indonesia melalui pemanfaatkan potensi alam, sumber daya manusia, menghemat devisa (karena mayoritas obat masih import) dan ketergantungan dengan obat kimia.